Anak Putus Sekolah di DIY Tembus 13.669 Orang, DPRD Soroti Dampak Tekanan Ekonomi dan Pemangkasan Anggaran

Marknews.id – Yogyakarta kembali dihadapkan pada persoalan serius di sektor pendidikan. Di balik predikat sebagai kota pelajar, ribuan anak usia sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat tidak lagi mengenyam pendidikan formal hingga Maret 2026.

Data hasil konsolidasi Dapodik dan Pusdatin Kemendikdasmen menunjukkan sebanyak 13.669 anak di DIY masuk kategori tidak sekolah atau putus sekolah. Temuan itu menjadi perhatian DPRD DIY karena dinilai mencerminkan masih adanya ketimpangan akses pendidikan di daerah yang selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan nasional.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan angka tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret.

“Ini fakta yang harus kita carikan jalan keluarnya. Yogya dikenal sebagai kota pendidikan, tetapi masih ada 13.669 anak tidak sekolah,” kata Eko dalam paparannya, Kamis, 7 Mei 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.066 anak telah melalui proses verifikasi lengkap beserta penyebab mereka berhenti sekolah. Sementara 5.603 anak lainnya masih dalam tahap pendataan dan verifikasi lanjutan.

Hasil verifikasi menunjukkan faktor ekonomi masih menjadi penyebab dominan. Banyak anak memilih bekerja untuk membantu kebutuhan keluarga dibanding melanjutkan pendidikan. Tercatat 2.067 anak telah bekerja, sedangkan 1.170 anak lainnya memilih tidak melanjutkan sekolah.

Selain persoalan ekonomi, DPRD DIY juga menemukan berbagai penyebab lain yang memengaruhi tingginya angka putus sekolah. Mulai dari biaya pendidikan yang dinilai memberatkan, akses sekolah yang jauh dari tempat tinggal, pengaruh lingkungan sosial, pernikahan usia dini, hingga anggapan bahwa pendidikan yang dimiliki sudah cukup untuk bekerja.

Menurut Eko, kondisi tersebut tidak bisa dipisahkan dari kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyoroti penurunan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) DIY pada 2026.

Pada tahun 2025, total anggaran BOSDA DIY tercatat mencapai Rp206,13 miliar. Namun pada 2026 anggaran itu turun menjadi Rp196,72 miliar atau berkurang sekitar Rp9,4 miliar.

Rinciannya, alokasi BOSDA 2026 meliputi Rp62,9 miliar untuk SMA negeri, Rp98,35 miliar bagi SMK negeri, serta Rp10,09 miliar untuk SLB negeri. Sementara bantuan hibah untuk sekolah swasta terdiri dari Rp7,46 miliar bagi SMA dan MA swasta, Rp11,5 miliar untuk SMK swasta, dan Rp6,28 miliar untuk SLB swasta.

“Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung terhadap anggaran pendidikan di Pemda DIY,” ujar Eko.

DPRD DIY mendorong pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pendataan semata. Pendekatan langsung kepada keluarga anak putus sekolah dinilai penting agar persoalan yang dihadapi setiap anak dapat diketahui secara lebih mendalam.

Eko menilai keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dan kota menjadi kunci untuk menekan angka anak tidak sekolah. Ia menegaskan pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan sesuai jenjangnya.

“Anak usia sekolah wajib difasilitasi penuh oleh pemerintah,” katanya.

Selain meminta dukungan pemerintah daerah, DPRD DIY juga mendesak pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan memperluas cakupan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), terutama bagi keluarga rentan secara ekonomi.

Persoalan anak tidak sekolah, menurut Eko, membutuhkan kerja bersama lintas sektor, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sekolah, hingga orang tua.

“Harus tumbuh optimisme bahwa setiap anak di Yogya punya hak untuk sekolah,” ujar dia.

DPRD DIY menargetkan angka anak tidak sekolah di wilayah DIY dapat ditekan secara bertahap hingga mendekati nol persen dalam beberapa tahun mendatang.

“Komitmen kami jelas, membantu 13.669 anak memperoleh kembali hak pendidikannya,” kata dia.