Gaza Berdarah, Dunia Berunding: Ironi Diplomasi di Tengah Genosida Perlahan

Oleh: Bachtiar Nasir
Ketua Umum JATTI (Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia)

Marknews.id – Di Gaza, penderitaan tidak hadir dalam bentuk statistik. Ia hadir dalam tubuh anak-anak yang kekurangan gizi, ibu-ibu yang melahirkan tanpa listrik, dan keluarga yang kehilangan rumah serta anggota keluarganya dalam satu malam.

Saya berbicara dari pengalaman lapangan. Bersama organisasi kemanusiaan yang saya pimpin dan jaringan relawan internasional, saya menyaksikan langsung kondisi Gaza. Anak-anak tidur di atas puing rumahnya sendiri. Mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga rasa aman dan masa depan.

Rumah sakit beroperasi dalam kondisi darurat permanen. Listrik sering padam. Air bersih terbatas. Obat-obatan habis. Dokter harus bekerja dengan peralatan seadanya, memilih pasien berdasarkan peluang hidup, bukan kebutuhan medis ideal.

Di langit, suara drone terus mengintai. Di darat, bom dan artileri menghantam wilayah padat penduduk. Ini bukan krisis insidental. Ini kehancuran yang berlangsung sistematis dan terencana.

Menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza adalah perjuangan hidup dan mati. Truk bantuan ditahan berhari-hari. Jalur logistik ditutup sepihak. Gudang pangan dan fasilitas distribusi dihancurkan. Relawan kemanusiaan bekerja di bawah ancaman serangan langsung.

Sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Nyawa melayang hanya karena berusaha mengantarkan makanan dan obat. Namun tragedi ini jarang menjadi fokus utama dalam forum diplomasi internasional.

Ironinya tajam. Ketika relawan mempertaruhkan nyawa, dunia sibuk membentuk dewan baru. Ketika warga Gaza bertahan hidup dengan satu potong roti, para pemimpin dunia berdebat soal redaksi pernyataan bersama.

Dewan Perdamaian Gaza lahir di tengah kenyataan ini. Namun di lapangan, blokade tetap mencekik. Bom tetap jatuh. Kematian menjadi rutinitas harian. Forum diplomasi berjalan paralel dengan penderitaan manusia.

Jika perdamaian ingin benar-benar diwujudkan, langkahnya tidak rumit, tetapi menuntut keberanian politik. Pendudukan dan blokade harus diakhiri. Ini bukan isu teknis, melainkan kejahatan politik yang harus dihentikan.

Tekanan internasional harus berbentuk sanksi nyata, bukan keprihatinan verbal. Selama pelanggaran hukum internasional tidak memiliki konsekuensi, kekerasan akan terus dianggap normal.
Perlindungan warga sipil dan pekerja kemanusiaan wajib menjadi prioritas. Jalur bantuan harus dibuka tanpa syarat.

Serangan terhadap relawan dan fasilitas kesehatan harus diproses sebagai kejahatan perang. Hukum internasional juga harus ditegakkan tanpa standar ganda. Impunitas hanya melanggengkan kekerasan dan memperpanjang penderitaan.

Indonesia, jika sungguh ingin membela Palestina, tidak cukup hanya hadir di meja diplomasi. Indonesia harus berani menggugat, menekan, bahkan menarik diri dari forum yang hanya menjadikan penderitaan Gaza sebagai latar perundingan.

Gaza hari ini bukan hanya isu geopolitik. Ia adalah tragedi kemanusiaan yang dibiarkan berlangsung. Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling sering berbicara tentang perdamaian. Sejarah hanya akan mengingat siapa yang berani menghentikan ketidakadilan—dan siapa yang memilih diam ketika nyawa manusia dipertaruhkan.