Board of Peace dan Dilema Indonesia: Di Antara Tekanan Global dan Kemarahan Umat

Marknews.id – Indonesia kembali berada di persimpangan geopolitik. Keputusan pemerintah bergabung dalam Board of Peace—badan perdamaian internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump—memicu polemik luas. Bukan hanya karena figur penggagasnya, tetapi juga karena konsekuensi politik, moral, dan finansial yang menyertainya. Di tengah gelombang kritik publik, Bachtiar Nasir angkat bicara.

Dalam pernyataan panjang yang disampaikan dari Tanah Suci, Bachtiar—Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) sekaligus pimpinan Perkumpulan AQL—menyebut keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sebagai keputusan yang tidak lahir dari ruang hampa. Ada tekanan sistemik global yang mendorong Indonesia masuk ke dalam forum tersebut, meski risikonya besar.

“Indonesia hari ini adalah middle power yang sedang naik daun. Cadangan pangan, mineral strategis, dan logam langka menjadikan Indonesia tidak bisa diabaikan dalam percaturan global,” kata Bachtiar. Posisi strategis itu, menurut dia, justru membuat Indonesia rawan ditarik ke dalam agenda kekuatan besar.

Board of Peace sendiri dinilai kontroversial sejak awal. Forum ini digagas di luar mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melibatkan sejumlah negara mayoritas Muslim, sementara Palestina—pihak yang paling terdampak—justru tidak menjadi aktor utama di dalamnya. Bachtiar menyebut desain ini problematik. “Trump ingin memainkan peran di luar PBB. Ini arsitektur baru keamanan global yang sangat menekan,” ujarnya.

Menurut Bachtiar, sejak awal Indonesia sebenarnya sudah terlibat dalam pertemuan delapan negara dunia Islam—lima negara Arab dan tiga non-Arab: Indonesia, Turki, dan Pakistan. Ketika gagasan Board of Peace dimunculkan, Indonesia sudah berada di dalam pusaran proses tersebut. Menolak berarti menanggung risiko diplomatik yang tidak kecil.

Di sisi lain, Bachtiar melihat adanya keinginan negara-negara Timur Tengah tertentu, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, untuk “menyerahkan” peran sensitif normalisasi dan perdamaian kepada Indonesia. “Kalau Indonesia yang maju, resistensinya lebih kecil. Indonesia dianggap lebih bisa diterima,” katanya.

Namun posisi itu justru menempatkan Indonesia dalam dilema. Di satu sisi, Indonesia ingin masuk agar bisa menarasikan kemerdekaan Palestina dari dalam forum. Di sisi lain, ada risiko besar Indonesia hanya menjadi stempel moderasi bagi kepentingan negara besar. “Ini risiko paling serius,” ujar Bachtiar.

Ia tak menampik adanya unsur fear of missing out—takut terus berada di luar lingkar pengambil keputusan global. Selama ini, Indonesia dinilai terlalu sering berperan sebagai penonton bermoral: lantang bersuara, tetapi minim daya tekan politik. Bergabung dengan Board of Peace dipandang sebagai upaya keluar dari posisi tersebut.

Masalahnya, harga yang harus dibayar tidak kecil. Indonesia disebut harus menyiapkan kontribusi hingga 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun. Angka ini, bagi Bachtiar, sangat berat secara empati sosial. “Saya sering ke Aceh. Banyak rakyat kita yang untuk makan saja sulit. Mendengar angka Rp17 triliun itu sungguh miris,” katanya.

Bachtiar mempertanyakan logika penggunaan dana tersebut. Jika uang sebesar itu benar-benar digunakan untuk membangun Gaza dan menghentikan agresi, ia menyebutnya sebagai pengorbanan yang masuk akal. Namun keputusan penggunaan dana berada di tangan Trump. “Kalau tidak tepat guna, publik berhak bertanya: ini Board of Peace atau Board of War?” ujarnya.

Ia bahkan mengusulkan agar Indonesia menyalurkan bantuan langsung ke Gaza melalui mekanisme sendiri—misalnya membangun infrastruktur permanen atau “Kampung Indonesia” di Gaza—alih-alih menyetor dana ke forum yang tidak sepenuhnya transparan.

Soal posisi politik, Bachtiar menegaskan Indonesia sebenarnya memiliki escape clause. Sejak awal, negara-negara peserta sepakat dapat keluar jika Board of Peace melenceng dari kesepakatan awal. “Indonesia punya preseden. Tahun 1965 kita keluar dari PBB. Kita punya gen politik itu,” katanya.

Namun ia juga membedakan antara politik praktis dan prinsip nilai. Dalam perspektif Islam, Bachtiar menyebut pendekatan ini jauh dari ideal. “Al-Qur’an mengajarkan kita masuk bersama kekuatan iman kolektif, bukan dalam skema seperti ini,” ujarnya.

Polemik semakin tajam setelah Presiden Prabowo menyebut perlunya “mengamankan Israel”. Pernyataan ini memicu kemarahan publik. Bachtiar menilai pernyataan tersebut sebagai narasi umpan untuk bermain di tengah. Namun ia mengakui, bagi masyarakat yang melihat Israel sebagai penjajah, narasi itu sulit diterima.

Sikap ormas Islam pun beragam. Nahdlatul Ulama cenderung mengikuti keputusan negara. Muhammadiyah menolak dengan pendekatan pencegahan mudarat. Majelis Ulama Indonesia bahkan menyarankan Indonesia keluar dari Board of Peace karena dinilai tidak membawa maslahat. Menurut Bachtiar, keberagaman sikap ini justru sehat dan bisa menjadi legitimasi politik bila kelak Indonesia memilih mundur.

Ia menyoroti lemahnya komunikasi negara. Keputusan strategis seperti ini, kata Bachtiar, seharusnya tidak diambil secara top-down. “Kalau sejak awal dikomunikasikan, Presiden justru punya modal kuat—baik untuk bertahan maupun untuk keluar,” ujarnya.

Bachtiar juga menyinggung kondisi global yang membuat opsi di luar Board of Peace kian sempit. PBB dinilainya “dimandulkan”, sementara Amerika membangun mekanisme sendiri. Meski masih ada jalur OKI dan Eropa, Board of Peace saat ini menjadi jalur paling langsung karena melibatkan Mesir dan Qatar—dua aktor kunci dalam negosiasi Gaza.

Namun keikutsertaan Indonesia, tegas Bachtiar, harus diikat dengan indikator keberhasilan yang jelas. Ia mengusulkan dua ukuran utama: apakah kehadiran dan dana Indonesia mempercepat pembukaan koridor kemanusiaan, dan apakah agresi Israel benar-benar berhenti atau setidaknya berkurang. “Kalau dua ini tidak tercapai, berarti kita gagal,” katanya.

Di dalam negeri, Bachtiar menilai Presiden mulai menyadari sensitifnya isu ini. Pertemuan dengan puluhan tokoh Islam disebutnya sebagai langkah penting untuk meredam eskalasi dan membuka ruang dialog. Ia mendorong pembentukan tim kecil—lima atau tujuh orang—sebagai jembatan komunikasi tetap antara Presiden dan tokoh umat.

“Indonesia ini negara demokrasi, bukan kerajaan,” kata Bachtiar. “Kebijakan sebesar ini harus dikawal bersama. Negara dan umat harus satu suara dalam isu Palestina.”

Di tengah tekanan global dan kemarahan publik, Indonesia kini dituntut membuktikan bahwa keikutsertaannya dalam Board of Peace bukan sekadar simbol, melainkan benar-benar membawa perubahan. Jika tidak, pintu keluar—sejarah telah membuktikan—selalu ada.