Dewan Perdamaian Gaza: Panggung Global di Atas Luka Palestina
Oleh: Bachtiar Nasir
Ketua Umum JATTI (Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia)
Marknews.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza. Indonesia ikut di dalamnya. Atas nama perdamaian, forum ini diperkenalkan sebagai terobosan untuk menghentikan tragedi kemanusiaan yang tak kunjung usai di Palestina.
Dunia diajak berharap pada sebuah arsitektur diplomasi baru.
Namun bagi mereka yang bertahun-tahun bergelut langsung dalam kerja kemanusiaan Gaza, inisiatif ini sulit dipandang sebagai langkah sungguh-sungguh. Dewan tersebut lebih menyerupai panggung global yang dibangun di atas luka rakyat Palestina.
Amerika Serikat tidak pernah berdiri netral dalam konflik Palestina–Israel. Fakta ini telah berlangsung lama. Di bawah Donald Trump, keberpihakan itu justru dipertontonkan secara terbuka. Dukungan militer kepada Israel terus mengalir.
Perlindungan politik di Dewan Keamanan PBB tetap diberikan. Pelanggaran hukum internasional dibiarkan tanpa konsekuensi berarti.
Dalam kondisi seperti itu, klaim Washington sebagai juru damai patut dipertanyakan. Perdamaian tidak mungkin lahir dari tangan yang selama ini memasok senjata dan membiarkan kekerasan berlangsung. Ketika pihak yang terlibat aktif dalam konflik mengambil peran sebagai mediator, yang muncul bukan penyelesaian, melainkan pengelolaan krisis.
Dewan Perdamaian Gaza tidak hadir dalam ruang hampa. Forum serupa telah berkali-kali dibentuk. Hasilnya hampir selalu sama: pernyataan keprihatinan, resolusi lunak, dan janji rekonstruksi yang tak pernah menyentuh akar masalah.
Masalah Gaza bukan kurangnya dewan perdamaian. Masalahnya adalah pendudukan, blokade, dan kekerasan sistematis yang disengaja. Selama wilayah ini dipenjara dan warganya dikendalikan melalui kekuatan militer, setiap forum diplomasi hanya akan menjadi ornamen politik.
Indonesia memang mendapat kursi di dewan tersebut. Dari sudut pandang diplomatik, kehadiran ini kerap disebut sebagai peluang. Namun pengalaman internasional menunjukkan, kursi di forum global tidak otomatis berarti pengaruh. Tanpa keberanian bersuara keras dan menekan, kehadiran justru berisiko dijadikan alat legitimasi.
Dengan melibatkan negara-negara Muslim dan pendukung Palestina, dewan ini tampak berimbang. Dunia diyakinkan bahwa proses berjalan inklusif. Padahal struktur kuasa tetap timpang. Keputusan strategis tetap berada di tangan aktor yang selama ini melindungi Israel dari akuntabilitas.
Negara-negara Global South membaca pola ini dengan jernih. Barat mengelola konflik agar tetap terkendali, bukan menyelesaikannya. Palestina diminta bersabar. Israel dibiarkan bertindak tanpa sanksi.
Dunia diminta percaya pada proses yang sejak awal tidak adil.
Jika Dewan Perdamaian Gaza tidak berani menyentuh isu pendudukan, blokade, dan impunitas, maka ia hanya akan menambah daftar panjang kegagalan diplomasi global. Perdamaian sejati tidak lahir dari pencitraan, melainkan dari keberanian menghentikan ketidakadilan.
