Arie Sujito Kritik Arah Pembangunan Desa yang Dinilai Makin Sentralistik
Marknews.id, Yogyakarta – Arah pembangunan desa dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi. Desa dinilai kembali ditempatkan sebagai objek kebijakan, bukan subjek utama pembangunan yang berdaulat sesuai karakter lokalnya.
Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Dr Arie Sujito, S.Sos., M.Sc., menilai kebijakan pembangunan desa saat ini terlalu terjebak pada pendekatan teknokratis dan fiskal. Kondisi tersebut berpotensi mengulang kesalahan lama yang pernah terjadi pada rezim sebelumnya.
“Jangan persempit urusan desa dengan bingkai urusan fiskal. Berikan kesempatan tiap desa berdaulat, kita buruh gerakan baru transformasi membangun desa,” kata Arie Sujito dalam Sarasehan dan Diskusi bertema Membangkitkan Kembali Desa, Sarasehan Rakyat, Memikirkan Masa Depan Desa, Senin (12/1/2026) malam.
Sarasehan yang digelar secara sederhana dengan konsep wedangan dan menu angkringan itu dihadiri mahasiswa, aktivis desa, peneliti, hingga akademisi lintas kampus. Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Untoro Hariadi (Dosen Filsafat UGM), Prof Dr Subejo (Wakil Dekan Faperta UGM sekaligus Peneliti Ahli PSPK), serta Prof Dr Suharko (Ketua Senat Fisipol UGM dan Peneliti Ahli PSPK UGM).
Dalam forum tersebut, Arie Sujito yang juga menjabat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UGM menegaskan bahwa kebijakan pembangunan desa di era pemerintahan saat ini menunjukkan kecenderungan sentralistik yang mengkhawatirkan. Ia menilai berbagai program nasional justru mempersempit ruang inisiatif dan kedaulatan desa.
“Ini bahaya, jangan ulangi hal yang pernah iterjadi, Bappenas buat Indeks pembangunan desa sementara Kementerian Desa membuat Desa Membangun, Berikan kedaulatan untuk desa, jangan semua ditentukan proyek dari atas. Ini selalu saya tekankan,” ujarnya.
Menurut Arie, banyak desa saat ini berada dalam kondisi tertekan namun tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai dengan pemerintah pusat. Ia mempertanyakan kemampuan desa untuk bertahan dan berkembang apabila pola pembangunan yang ada tidak disertai kepemimpinan yang berpihak pada warga desa.
“Harus bisa tumbuh gerakan sosial, beyond technocratic dan partisipasi warga. Kita butuh paradigma reformasi pembangunan baru,” kata Arie Sujito.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan desa tidak semestinya diukur semata melalui indikator statistik atau capaian fisik. Pendekatan instan, menurutnya, justru berisiko menggerus partisipasi warga dan melemahkan fondasi sosial desa.
“Harus ada transformasi sosial dan penguatan politik di desa,, Saya percaya desa bisa bergerak, bisa punya inisiatif. Problem desa setahun terakhir terlilit ide efisiensi dan pangkas anggaran padahal itu dalih kekeliruan kebijakan teknokrasi saja,” ujarnya.
Arie Sujito menilai tekanan fiskal yang dialami desa tidak bisa dilepaskan dari beban utang luar negeri yang meningkat akibat pilihan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Namun, kebijakan lanjutan di era Presiden Prabowo yang mengedepankan efisiensi dan pemangkasan anggaran justru dinilai semakin mempersempit ruang gerak desa.
“Ini kurangi fleksibilitas fiskal pemerintah desa, Desa harus berdaulat, jangan hanya perkuat elit lokal. BUMDes sampai Koperasi Desa jangan hanya jadi alat untuk sentralisasi,” kata Arie Sujito.
Ia menegaskan, tanpa perubahan paradigma pembangunan yang menempatkan desa sebagai pusat inisiatif dan kekuatan sosial-politik, upaya membangkitkan desa dikhawatirkan hanya akan menjadi agenda administratif tanpa dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat desa.
