Masuk Puncak Musim Hujan, Pakar UGM Minta Daerah Rawan Tingkatkan Kesiapsiagaan
Marknews.id – Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dwikorita Karnawati, mengingatkan bahwa ancaman longsor dan banjir bandang masih membayangi sejumlah wilayah di Indonesia seiring memasuki puncak musim hujan pada periode November 2025 hingga Februari 2026. Kerentanan wilayah diperkirakan meningkat akibat kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia yang belum sepenuhnya terkendali.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Dwikorita, kejadian tersebut menjadi cerminan nyata tingginya risiko di kawasan berlereng curam, wilayah dengan alih fungsi lahan masif, serta zona tektonik aktif yang memiliki kondisi geologi rapuh. Pola kerawanan semacam ini, kata dia, juga ditemukan di banyak daerah lain, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Dwikorita menjelaskan, salah satu ancaman paling berbahaya saat hujan ekstrem terjadi adalah aliran debris. Aliran ini merupakan campuran lumpur, batuan, material kayu, dan sedimen dari bagian hulu yang dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi di kawasan pegunungan curam. Dalam waktu singkat, material tersebut mampu menghantam permukiman dan infrastruktur di hilir.
Karena itu, masyarakat yang bermukim di bantaran sungai dan wilayah di bawah tebing disebut sebagai kelompok yang harus mendapat prioritas utama dalam penyampaian informasi peringatan dini. Selain itu, kapasitas warga untuk merespons peringatan tersebut juga perlu diperkuat agar dapat bertindak secara cepat dan tepat ketika potensi bahaya meningkat.
Dari sisi dinamika atmosfer, Dwikorita mengungkapkan bahwa data empiris BMKG menunjukkan kecenderungan meningkatnya pembentukan bibit siklon dan siklon tropis pada periode Desember hingga Maret atau April tahun berikutnya, khususnya di belahan selatan Bumi. Kondisi tersebut membuat wilayah selatan khatulistiwa, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan dan tenggara, Maluku, hingga Papua bagian selatan, seharusnya berada dalam status siaga terhadap cuaca ekstrem.
Situasi cuaca tersebut berpotensi memicu longsor, banjir bandang, serta banjir di daerah hilir, sebagaimana yang baru-baru ini terjadi di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dengan kondisi itu, pemerintah daerah diminta tidak lengah dan segera memperkuat kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.
Untuk mengurangi risiko, Dwikorita menekankan pentingnya langkah cepat berupa identifikasi atau pengecekan ulang zona merah rawan bencana. Pembatasan aktivitas manusia di zona tersebut juga perlu diterapkan pada periode peringatan dini BMKG. Selain itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan lokasi dan jalur evakuasi yang aman, lengkap dengan peta evakuasi yang mudah dipahami masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti difabel, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.
Tak hanya itu, kesiapan rencana kontinjensi juga harus dipastikan berjalan optimal. Rencana kedaruratan tersebut mencakup penyediaan logistik untuk kebutuhan 3 sampai 6 hari, fasilitas pertolongan pertama untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat, pengamanan dokumen penting warga, penguatan sarana serta jaringan komunikasi, hingga ketersediaan peralatan evakuasi dan alat berat di lokasi rawan bencana.
Dalam aspek tata kelola penanganan darurat, Dwikorita menilai koordinasi lintas instansi menjadi kunci. Sinergi antara pemerintah daerah, BMKG, dan BNPB dinilai penting, termasuk dalam kemungkinan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca guna menekan intensitas risiko bencana.
Dwikorita juga menegaskan bahwa rangkaian bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh harus dipandang sebagai peringatan keras dari alam. Ia menilai mitigasi bencana tidak boleh lagi diletakkan sebagai upaya sesaat, apalagi sekadar formalitas.
“Mitigasi bencana harus berbasis pada pemulihan dan perlindungan lingkungan untuk mewujudkan peradaban yang lebih baik dan berkelanjutan. Tidak ada gunanya merancang mitigasi apa pun jika lingkungan keselanatan jiwa tetap diabaikan,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Dwikorita menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan bergerak secara sinergis dan gotong royong. Langkah bersama dinilai mendesak dilakukan sebelum curah hujan ekstrem dan kondisi atmosfer yang labil semakin memperburuk risiko di wilayah-wilayah rawan dan rentan terhadap bahaya hidrometeorologi.
