Forum SPECTRA UGM Tekankan Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor untuk SPBE 2025

MARKNEWS.ID, YOGYAKARTA – Percepatan transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan kembali menjadi sorotan dalam forum pertama SPBE Collaborative Forum for Transformation & Reform Action (SPECTRA) yang digelar oleh Center for Digital Society (CfDS) FISIPOL Universitas Gadjah Mada. Forum ini mengusung tema “Roadmap SPBE 2025: Memperkuat Tata Kelola Digital dan Interoperabilitas Data”, dengan menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk akademisi, pemerintah, dan praktisi teknologi informasi.

Di tengah kebutuhan akan tata kelola yang lebih cerdas dan responsif, forum ini menjadi ruang diskusi penting untuk menakar kesiapan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kerangka utama pemerintahan digital di Indonesia.

Adjunct Researcher CfDS sekaligus Ketua Asesor SPBE UGM, Nanang Ruswianto, menyoroti bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan SPBE terletak pada kesiapan aparatur sipil negara (ASN). “Adaptasi teknologi digital membutuhkan waktu, dan sering kali ASN belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan ini. Keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan SDM teknologi menjadi kendala besar, terutama di daerah,” ungkapnya.

Nanang menambahkan bahwa tantangan teknis seperti integrasi data dan konsolidasi anggaran kerap terhambat oleh ego sektoral. “Transformasi digital bukan hanya urusan teknis. Ini adalah soal perubahan budaya organisasi, mulai dari pola pikir hingga kolaborasi lintas unit,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya membentuk tim pengelola teknologi informasi yang solid dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Bahkan, ia mencontohkan praktik baik dari negara seperti Estonia dan India yang telah mengadopsi sistem interoperabilitas dan platform big data secara menyeluruh.

Sementara itu, Ketua Jogja Smart Province, Dr. Sayuri Egaravanda, menggarisbawahi ketimpangan antara tuntutan masyarakat yang semakin digital dan kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan diri. “Tuntutan masyarakat berubah cepat. Mereka ingin semua layanan serba daring. Namun, pemerintah sering tertinggal karena keterbatasan sumber daya. Maka harus ada penyesuaian, baik dari sisi keuangan, infrastruktur, maupun prioritas pembangunan daerah,” jelasnya.

Sayuri juga menekankan urgensi business process reengineering (rekayasa ulang proses bisnis) sebagai bagian tak terpisahkan dari SPBE. Menurutnya, birokrasi ke depan harus mampu bergerak secara dinamis dan inovatif. “Birokrasi masa depan harus integratif, dinamis, transparan, dan inovatif. Tanpa transparansi, sulit membangun kepercayaan. Tanpa inovasi, pelayanan publik tidak akan maju,” tegasnya.

Pengalaman Jogja Smart Province selama pandemi, menurut Sayuri, menjadi bukti konkret bahwa integrasi data dapat memperkuat validitas program bantuan serta mendeteksi anomali sistem kependudukan.

Dalam kesempatan yang sama, Perwita Sari, Koordinator Perumusan Kebijakan Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB, menekankan pentingnya keselarasan antara arsitektur SPBE dan kerangka Satu Data Indonesia. “Data tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus mengikuti alur proses bisnis pemerintahan. Oleh karena itu, reengineering sangat penting untuk memastikan data yang dihasilkan memiliki nilai tambah melalui analitik lintas sektor,” paparnya.

Perwita menyebut bahwa pemerintah tengah menyusun arsitektur SPBE pada tiga level—makro, meso, dan mikro—untuk memastikan kesinambungan desain nasional hingga implementasi teknis di daerah. “Kami ingin memastikan ada kesinambungan dari desain besar di tingkat nasional hingga implementasi teknis di daerah. Hal ini menjadi sangat penting agar transformasi digital tidak berhenti di dokumentasi, tetapi benar-benar terjadi di lapangan,” imbuhnya.

Dalam sesi diskusi terbuka, muncul berbagai pertanyaan dari peserta mengenai evaluasi implementasi SPBE, integrasi data, hingga hambatan pelaksanaan di wilayah 3T. Menanggapi hal ini, Nanang menjelaskan bahwa evaluasi SPBE kini telah melibatkan dimensi pengalaman pengguna (user experience), bukan hanya aspek administratif.

Ia juga mendorong keterlibatan kampus sebagai mitra strategis dalam tata kelola digital. “Kampus bisa mengajukan permintaan data secara resmi, dan kami terbuka untuk kerja sama yang memperkuat kapasitas daerah dalam membangun SPBE yang kontekstual,” ujar Perwita, mengafirmasi pentingnya peran akademisi dalam model kolaborasi pentahelix.

Sayuri turut menegaskan bahwa pendekatan digitalisasi tidak dapat diseragamkan di seluruh wilayah Indonesia. “Di luar Jawa, prioritas strategis daerah berbeda. Jangan sampai intervensi digital dipaksakan tanpa memahami kebutuhan lokal,” ungkapnya. Ia menutup sesi diskusi dengan menekankan tiga fondasi utama percepatan digitalisasi layanan publik, yaitu komitmen kepemimpinan, integrasi visi digital dalam perencanaan, dan kesiapan infrastruktur.

Forum SPECTRA edisi perdana ini memberikan kesimpulan penting bahwa teknologi hanyalah salah satu elemen dalam ekosistem transformasi digital. Perubahan struktural, budaya kolaborasi, dan kesadaran akan nilai strategis data menjadi elemen penentu keberhasilan reformasi birokrasi digital.

CfDS melalui forum ini mendorong agar roadmap SPBE 2025 benar-benar menjawab tantangan nyata di lapangan, dengan memastikan sistem interoperabilitas berjalan, arsitektur digital terbangun kuat, serta pelibatan aktif masyarakat, akademisi, dan pelaku bisnis. Visi pemerintahan digital yang adil, terbuka, dan inklusif menjadi cita-cita bersama yang harus segera diwujudkan.