Eksponen Reformasi 98 Soroti Ketimpangan Demokrasi, Dukung Agenda Ekonomi Prabowo-Gibran

MARKNEWS.ID, JAKARTA — Peringatan 28 tahun Reformasi 1998 dimanfaatkan sejumlah eksponen gerakan reformasi untuk melakukan refleksi terhadap arah demokrasi dan pembangunan ekonomi nasional. Dalam pernyataan bersama yang dirilis 98 Resolution Network pada 21 Mei 2026, mereka menilai perjalanan reformasi selama hampir tiga dekade belum sepenuhnya menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kelompok yang terdiri dari sejumlah aktivis dan tokoh reformasi itu menyebut demokrasi politik yang berkembang sejak 1998 belum berjalan beriringan dengan demokratisasi ekonomi. Menurut mereka, kebebasan politik tanpa pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi berpotensi melahirkan “demokrasi semu”.

Dalam pernyataannya, mereka menyoroti masih kuatnya penguasaan sumber daya alam dan kekayaan negara oleh kelompok tertentu yang dianggap menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi.

“Namun, menurut pandangan kami, jika demokratisasi politik tidak berjalan simultan dengan demokratisasi ekonomi, maka yang terjadi sesungguhnya adalah pseudo-demokrasi, demokrasi semu,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Kelompok ini juga mengingatkan kembali konsep Sosio-Demokrasi yang pernah disampaikan Presiden pertama RI Soekarno. Mereka menilai sistem demokrasi Indonesia seharusnya tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat dan pemilu, tetapi juga memastikan rakyat memiliki akses terhadap pengelolaan sumber daya ekonomi negara.

Klaim Program Prabowo Sejalan dengan Semangat Reformasi

Dalam momentum peringatan reformasi tahun ini, para eksponen tersebut menegaskan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai sejumlah kebijakan pemerintah saat ini selaras dengan tuntutan reformasi 1998, terutama terkait pemberantasan korupsi dan penguatan ekonomi rakyat.

Salah satu poin yang disorot ialah kebijakan penyitaan aset hasil korupsi yang disebut sebagai implementasi slogan reformasi “sita harta koruptor untuk subsidi rakyat”.

Mereka mencontohkan sejumlah kasus penyitaan aset bernilai besar, termasuk dugaan korupsi minyak goreng sawit mentah (CPO), pelanggaran kawasan hutan, hingga kasus dugaan mafia migas.

“Presiden Prabowo menegaskan bahwa uang sitaan hasil kejahatan korupsi tersebut akan digunakan untuk kepentingan rakyat, membangun sekolah rakyat, kampung nelayan, dll,” tulis mereka.

Selain itu, pendekatan pemberantasan korupsi yang fokus pada kebocoran pendapatan negara juga disebut sebagai langkah progresif. Menurut mereka, selama ini penanganan korupsi lebih banyak menyasar sektor belanja negara dibanding sumber penerimaan negara.

Satgas PKH dan Penataan Kawasan Hutan

Dalam dokumen tersebut, mereka juga mengapresiasi pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Lahan (PKH) melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Satgas itu disebut telah melakukan penyitaan jutaan hektare lahan perkebunan dan pertambangan yang dinilai bermasalah secara hukum. Lahan yang berhasil diambil alih negara direncanakan untuk diredistribusikan kepada masyarakat melalui skema koperasi.

Mereka menilai kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 terkait pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Polemik APBN dan Program Makan Bergizi Gratis

Kelompok eksponen reformasi itu juga membela langkah pemerintah dalam merombak struktur APBN demi memperbesar belanja yang langsung menyentuh masyarakat.

Mereka menilai efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah diarahkan untuk mengurangi program yang tidak produktif dan mengalihkan anggaran ke program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pernyataannya, mereka membantah tudingan bahwa program MBG mengorbankan anggaran pendidikan.

“Jadi sangat jelas, anggaran MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan, melainkan hasil realokasi dari efisiensi dari TKD Non-Pendidikan dan anggaran daerah sebelumnya mengendap,” tulis mereka.

Selain itu, mereka menyebut anggaran pendidikan justru mengalami peningkatan pada 2026, baik untuk tunjangan guru, BOS, PIP, KIP, maupun dana abadi pendidikan.

Kritik Pemerintah Dinilai Belum Tawarkan Alternatif

Di sisi lain, kelompok tersebut menegaskan tetap menghormati kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun mereka menilai kritik yang berkembang saat ini belum menawarkan konsep alternatif yang kuat secara ideologis maupun paradigmatik.

Mereka membandingkan gerakan sosial masa kini dengan gerakan politik di era kemerdekaan, Orde Baru, hingga awal reformasi yang dinilai memiliki gagasan tandingan yang jelas terhadap sistem yang sedang berjalan.

“Namun, kami menilai gerakan yang mengkritisi kebijakan dan program Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini masih jauh dari yang bersifat paradigmatik,” demikian isi pernyataan itu.

Mereka juga menyoroti adanya kritik terhadap program kesejahteraan rakyat yang dianggap terlalu berorientasi pasar atau bernuansa neoliberal.

Ajak Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Global

Menutup pernyataannya, 98 Resolution Network mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan di tengah tekanan geopolitik dan perlambatan ekonomi global.

Mereka menegaskan perbedaan pandangan politik tidak seharusnya merusak persaudaraan antarwarga negara.

“Kami mengajak kepada seluruh elemen dan komponen bangsa untuk memperkuat persatuan dan menjaga persaudaraan dalam suasana damai dan rukun,” tulis mereka.

Pernyataan tersebut ditandatangani puluhan tokoh dan eksponen reformasi, di antaranya Haris Rusly Moti, Salamuddin Daeng, Michael Umbas, hingga Panel Barus.