Akademisi UGM Soroti Jarak Narasi Optimisme Pemerintah dengan Kondisi Ekonomi Masyarakat
Marknews.id – Universitas Gadjah Mada menilai keresahan publik terhadap kondisi ekonomi nasional semakin meningkat di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Sejumlah akademisi menilai pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi nyata masyarakat, bukan sekadar membangun narasi optimisme ekonomi.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk Menguji Narasi Optimisme Negara di Balik Gejolak Ekonomi Nasional yang digelar Selasa (19/5) di selasar barat Gedung Pusat UGM. Diskusi menghadirkan Dosen Departemen Manajemen Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Media Wahyudi Askar, Ph.D., serta Dosen Ilmu Komunikasi FISIPOL UGM, Gilang Desti Parahita, Ph.D.
Dalam forum tersebut, Media Wahyudi Askar menilai pemerintah saat ini lebih sibuk menjaga stabilitas narasi ekonomi dibanding memahami kondisi riil masyarakat. Menurutnya, masyarakat kini semakin mudah mengakses informasi dan dapat membandingkan data resmi pemerintah dengan pengalaman ekonomi yang mereka alami sehari-hari.
Ia menyebut tekanan ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat melalui sulitnya mencari pekerjaan, meningkatnya pemutusan hubungan kerja, hingga menurunnya daya beli. Kondisi itu, kata dia, memunculkan pertanyaan publik mengenai relevansi klaim pertumbuhan ekonomi yang terus disampaikan pemerintah.
“Problem terbesar hari ini adalah terlalu jauh antara angka yang dinarasikan oleh pemerintah dengan realita di lapangan. Apa yang dipaparkan pemerintah tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Media menilai pertumbuhan ekonomi yang selama ini diklaim pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Menurutnya, manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dirasakan kelompok elite yang memiliki akses terhadap modal dan proyek strategis negara.
Sementara masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan justru menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Ia menilai ketimpangan tersebut membuat publik semakin sulit mempercayai optimisme ekonomi yang dibangun pemerintah.
“Ekonomi itu memang tumbuh, tapi ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelas atas, oleh orang superkaya,” ungkapnya.
Selain menyoroti narasi ekonomi, Media juga mengkritik sejumlah program pemerintah yang dinilai belum berbasis riset dan kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya perlu dievaluasi ulang karena berpotensi membebani fiskal negara.
Menurutnya, kebijakan publik semestinya disusun berdasarkan kajian akademik dan mitigasi risiko yang matang, bukan didorong kepentingan politik jangka pendek. Ia juga meminta pemerintah membuka ruang lebih luas bagi masukan dari kalangan akademisi.
“Solusinya sebetulnya cuma dua. Satu, hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih, moratorium dan redesign ulang program itu. Kedua, untuk satu sampai tiga bulan ke depan, jauhkan presiden dari microphone,” tegasnya.
Sementara itu, Gilang Desti Parahita menilai persoalan utama komunikasi pemerintah terletak pada kurangnya empati terhadap situasi yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, komunikasi publik pemerintah selama ini lebih banyak berisi jargon optimisme tanpa diiringi pengakuan terhadap keresahan rakyat.
Ia mengatakan masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu memahami pengalaman sosial dan ekonomi yang tengah terjadi. Dalam situasi ekonomi yang sulit, publik dinilai tidak cukup hanya diberi pesan bahwa kondisi negara masih baik-baik saja.
“Yang tidak ada dalam banyak pidato Bapak Presiden adalah penyebutan apa yang dirasakan rakyat. Misalnya keadaan negara memang sedang tidak terlalu baik, harga kebutuhan pokok naik, itu harus direkognisi terlebih dahulu. Itu menunjukkan empati terhadap apa yang terjadi pada rakyat,” katanya.
Gilang menilai narasi optimisme tanpa empati justru berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan riset yang ia lakukan di sejumlah wilayah, tekanan ekonomi juga dirasakan masyarakat desa dan kelompok termarginalkan.
Ia menyebut masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli, hingga berkurangnya program sosial di tingkat desa akibat keterbatasan anggaran.
“Yang pertama akan terasa seperti delusional, yang kedua akan seperti instruksional, karena dua-duanya tidak ditemani empati dan pengakuan terhadap apa yang dirasakan publik. Jadi masyarakat merasa apa yang mereka alami seperti tidak benar-benar didengar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gilang menekankan kritik dari akademisi dan masyarakat sipil seharusnya dipandang sebagai bagian penting dalam demokrasi. Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab menjaga nalar kritis dan menghadirkan perspektif alternatif terhadap kebijakan negara.
Ia mengingatkan ruang dialog publik perlu tetap dijaga agar narasi kebijakan tidak hanya didominasi pemerintah dan kelompok elite semata.
“Kita tidak bisa membiarkan narasi itu hanya dipegang oleh satu pihak, yaitu negara. Kalau suara kritis dianggap ancaman, demokrasi justru kehilangan ruang dialognya,” pungkasnya.
