M. Sholahuddin Nurazmi: “Krisis Sampah Yogyakarta Bukan Soal Teknologi, tapi Soal Rasa dan Moral Kolektif”

Marknews.id– Ketika TPSA Piyungan bersiap ditutup total pada Januari 2026, wacana penanganan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menghangat. Pemerintah berbicara soal alat baru, infrastruktur, hingga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL). Namun di tengah hiruk-pikuk solusi teknis itu, seorang praktisi pengelolaan sampah, M. Sholahuddin Nurazmi, mengingatkan: “Krisis ini bukan sekadar krisis logistik, melainkan krisis kesadaran.”

Dalam forum di DPRD DIY, Rabu (13/11), Sholahuddin dengan tajam menyoroti paradoks pengelolaan sampah di Yogyakarta — sebuah wilayah yang kaya gerakan sosial, namun masih berpikir secara “visual” terhadap sampah.

“Sampah kita belum dikelola, hanya disembunyikan. Begitu keluar dari dapur, masalah dianggap selesai. Out of sight, out of mind. Sampah tak kelihatan, maka dianggap tak ada,” ujarnya.

Ia menyinggung ironi para pengelola depo yang bahkan menutupi gunungan sampah dengan kain bermotif jarik agar tak tampak kumuh.
“Itu simbol bahwa selama ini kita masih menipu diri sendiri. Kita ingin kota bersih, tapi hanya secara pandangan mata,” katanya.

Kesadaran Semu: Ketika TPA Tutup, Barulah Kita Peduli

Sholahuddin mengakui bahwa penutupan TPSA Piyungan membuat masyarakat tiba-tiba “sadar” bahwa sampah tak bisa dibiarkan begitu saja. Namun ia menyebut kesadaran itu lahir karena keterpaksaan, bukan kesadaran ekologis sejati.

“Begitu depo ditutup, warga panik. Spanduk-spanduk ‘pilah sampah dari rumah’ muncul di mana-mana. Tapi begitu akses dibuka lagi, semua kembali seperti semula. Ini kesadaran semu—kesadaran visual, bukan kesadaran natural,” tegasnya.

Ia menilai kebijakan yang hanya menekankan pemilahan dari rumah tanpa perbaikan sistem dan dukungan operasional hanyalah cara pemerintah “memindahkan tanggung jawab” ke warga.

“Warga disuruh pilah sampah, tapi alatnya tak disediakan. Pemerintah bilang tanggung jawab sudah di masyarakat, padahal warga tidak diberi sarana. Ini bukan kolaborasi, tapi pelimpahan beban,” ujarnya.

Teknologi Bukan Jawaban, Jika Mentalnya Masih Sama

Menurut Sholahuddin, kesalahan lain yang terus berulang adalah obsesi terhadap alat dan teknologi. Bantuan kendaraan, mesin, atau incinerator dianggap solusi utama, padahal tanpa tata kelola dan kesiapan operator, semuanya akan mangkrak.

“Kita suka memulai dari alat, bukan dari sistem. Warga diberi mesin pengolah sampah tapi tak tahu cara mengoperasikannya. Mobil pengangkut dibeli, tapi tak dipakai karena takut rusak. Akhirnya sampah tetap menumpuk,” ungkapnya.

Ia bahkan menyebut fenomena ini sebagai bentuk “infrastrukturisme” — kepercayaan bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan membeli alat baru, bukan memperbaiki perilaku dan manajemen.

“Kalau alat didahulukan, operasionalnya keteteran, bisnisnya gagal, dan akhirnya pengelolaan tidak berkelanjutan. Kita butuh sistem yang hidup, bukan mesin yang diam,” katanya tajam.

Dari Krisis Teknologi ke Krisis Moral

Lebih jauh, Sholahuddin menilai persoalan sampah di Yogyakarta telah bergeser menjadi krisis moral dan rasa. Ia menyebutnya sebagai bentuk kegagalan etis masyarakat modern yang masih antroposentris — menempatkan manusia sebagai penguasa alam.

“Kita bangga bisa membakar, menggiling, atau mengubah sampah jadi energi, tapi jarang bertanya: apakah cara kita sudah adil terhadap bumi dan generasi setelah kita?” katanya lirih.

Menurutnya, 31 tahun warga Piyungan telah menanggung beban ekologis dan sosial dari sampah seluruh DIY. Kini, saat TPA ditutup, mereka masih harus menghadapi sisa dampak dan ketidakpastian baru.

“Ini bukan hanya krisis lingkungan, tapi krisis keadilan. Warga Piyungan menanggung akibat, sementara yang lain bebas buang sampah tanpa rasa bersalah. Negara punya tanggung jawab moral untuk menjamin hak mereka atas lingkungan yang layak,” ujarnya.

Dari “Bersih” ke “Berdamai” dengan Sampah

Sholahuddin mengajak masyarakat Yogyakarta untuk berhenti berpikir bahwa “bersih berarti membuang”. Ia menawarkan konsep “Hidup Damai dengan Sampah”, yakni paradigma baru yang menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian dari kehidupan, bukan beban yang harus disingkirkan.

“Kita tak perlu mencari di mana tempat membuangnya, tapi bagaimana memperlakukan sampah secara etis. Jogja itu kota rasa—maka krisis sampah ini harus dijawab dengan rasa. Rasa tanggung jawab, rasa malu, dan rasa moral terhadap bumi,” tuturnya.

Menjelang penutupan Piyungan, ia menilai saat inilah momentum paling tepat bagi semua pihak — pemerintah, produsen, dan warga — untuk menata ulang peran masing-masing.

“Kalau kita gagal belajar dari krisis ini, maka 30 tahun ke depan generasi baru akan mewarisi tumpukan yang sama. Kita mungkin bebas dari bau sampah, tapi tidak bebas dari dosa ekologis,” pungkas Sholahuddin.

Pernyataan M. Sholahuddin Nurazmi ini menjadi pengingat keras bahwa solusi pengelolaan sampah tidak bisa berhenti di level alat dan proyek, melainkan harus menembus ke lapisan paling dalam: kesadaran moral masyarakat dan tanggung jawab negara.

Krisis Piyungan bukan hanya tentang menutup tempat pembuangan, tapi membuka mata dan rasa — bahwa mengelola sampah sejatinya adalah mengelola kemanusiaan itu sendiri.