Kagama Persma Soroti Dampak Disinformasi dan Algoritma terhadap Opini Publik di Era Digital

Marknews.id – Yogyakarta — Di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI), Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Komunitas Pers Mahasiswa (Kagama Persma) menggelar seminar nasional bertajuk “Disinformasi & Algoritma: Bagaimana Media Digital Membentuk Opini Publik”, Sabtu (1/11/2025) di University Club UGM, Yogyakarta. Acara ini menjadi bagian dari peringatan 40 tahun Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM, yang diharapkan menjadi momentum refleksi atas peran media dan teknologi digital dalam membentuk persepsi masyarakat.

Ketua Kagama Persma, Dia Mawesti, menyoroti pergeseran besar yang terjadi dalam dunia pers akibat pengaruh algoritma media sosial dan disinformasi. Ia menyebut, algoritma kini tak sekadar alat distribusi informasi, melainkan aktor yang menentukan isu mana yang dianggap penting dan mana yang terlupakan.

“Teknologi — khususnya algoritma — tidak hanya jadi alat, tetapi juga jadi ‘aktor’ yang sangat berperan dalam membentuk opini publik dan persepsi masyarakat, bahkan menentukan isu apa yang dianggap penting dan apa yang dilupakan,” ujarnya.

Menurut Dia, medan perjuangan jurnalisme kini jauh berbeda dibandingkan masa lalu. Jika sebelumnya tekanan datang dari bentuk sensor dan represi fisik, kini jurnalis dihadapkan pada bias digital dan arus disinformasi yang masif.

“Kita tidak lagi hanya berhadapan dengan sensor dan tekanan fisik seperti yang dialami aktivis pers mahasiswa 30–40 tahun lalu. Sekarang, kita juga harus berhadapan dengan disinformasi, algoritma media sosial, dan bias digital yang membentuk cara masyarakat memahami realitas,” jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya memperkuat literasi digital dan menjaga etika serta independensi dalam praktik jurnalisme agar kebebasan berekspresi tidak digantikan oleh kekuasaan algoritma. “Kita perlu menjaga etika, independensi, dan literasi digital agar kebebasan berekspresi tidak tergantikan oleh kebebasan algoritma,” tegasnya.

Dalam konteks peringatan HUT ke-40 Balairung, Dia juga menekankan perlunya menghidupkan kembali idealisme pers mahasiswa sebagai ruang dialektika dan penjaga nurani publik. “Melalui seminar ini, saya berharap akan lahir gagasan-gagasan baru, jejaring kolaborasi yang lebih kuat, serta semangat untuk terus menghidupkan idealisme pers mahasiswa sebagai penjaga nurani, tak hanya bagi mahasiswa sendiri tapi juga bagi publik yang lebih luas,” ujar alumni Fisipol UGM itu.

Relevansi Pers Mahasiswa di Tengah Era Disinformasi

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito, menilai bahwa peran pers mahasiswa tetap relevan di tengah derasnya arus disinformasi dan gempuran teknologi AI. Menurutnya, persma selalu memiliki konteks perannya sendiri dalam setiap masa, termasuk di era digital saat ini.

“Tetapi jauh lebih penting adalah apa yang sudah dikerjakan (persma) bisa menginspirasi generasi saat ini,” katanya.

Arie menambahkan, keberadaan pers mahasiswa penting dalam membuka ruang-ruang diskusi kritis di kalangan mahasiswa, terutama dalam menjaga kualitas kebebasan berbicara. “Membicarakan kebebasan bersuara masih sangat relevan hingga saat ini. Makin terbuka ruang besar ini harus kita manfaatkan, tentu harus lebih berkualitas,” ujarnya.

Tantangan Disinformasi dan AI

Dari perspektif jurnalis internasional, Aghnia Adzkia, Asia Pacific Visual and Data Journalist BBC News, mengakui bahwa kemajuan AI membawa dua sisi — membantu kerja jurnalistik sekaligus memunculkan ancaman baru.

“AI memang sangat memudahkan dalam pekerjaan, namun juga membawa hal-hal yang mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Ia mencontohkan penyalahgunaan teknologi AI dalam pembuatan konten yang memutarbalikkan fakta sejarah. “Konten semacam ini jika dimaksudkan hanya untuk hiburan tentu tidak masalah, namun berbeda halnya jika digunakan untuk menyebarkan informasi,” ujarnya.

Aghnia menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi dampak disinformasi akibat AI. “Solusinya tidak bisa bergerak sendiri-sendiri,” tegasnya.

Media dan Krisis Kepercayaan Publik

Sementara itu, Elin Y Kristanti, Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), mengungkapkan bahwa digitalisasi membawa paradoks bagi media massa. Di satu sisi, ia membuka akses informasi seluas-luasnya, namun di sisi lain, menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap media.

“Saat ini digitalisasi tidak lagi membuat pembaca membutuhkan informasi dari media. Terlebih ketika kemunculan era media sosial, tiba-tiba semua jadi jurnalis,” tuturnya.

Ia menambahkan, algoritma kini menjadi faktor yang mengubah orientasi media dari melayani pembaca menjadi menyesuaikan kebutuhan mesin pencarian. “Saya sebagai wartawan tidak pernah berpikir menulis berita untuk mesin, tetapi kenyataan yang terjadi saat ini seperti itu,” ujar Elin.

Elin juga menyoroti dampak AI yang memperberat situasi tersebut. “Laporan investigasi itu membutuhkan biaya besar tetapi disedot oleh AI tanpa perlu membayar,” ungkapnya.

Menurutnya, media tetap memiliki peran vital dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di tengah derasnya pengaruh media sosial. “Media harus ada untuk mengawal demokrasi. Tidak bisa kita menyerahkan demokrasi kepada netizen,” tegasnya.

Regulasi dan Tanggung Jawab Platform AI

Anggota Komite Independen Publisher Right, Fransiskus Surdiarsis, turut menyoroti lemahnya tanggung jawab platform AI terhadap karya media yang digunakan sebagai sumber data. “Konten media sering digunakan untuk feeding (memberi makan) AI tapi tanpa kompensasi,” ujarnya.

Ia menilai, kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan ekosistem media dan perlu segera diatur melalui regulasi yang tegas. Selain itu, ia mengingatkan bahwa AI telah mempercepat produksi disinformasi secara masif. “Makin ke sini, informasi yang beredar makin banyak mengandung unsur kebohongan,” tegasnya.

Disinformasi dan Penurunan Kualitas Demokrasi

Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UGM, Abdul Gaffar Karim, melihat disinformasi sebagai ancaman serius terhadap demokrasi modern. “Sejumlah literatur ilmu politik banyak mengeluhkan penurunan kualitas demokrasi modern yang salah satunya akibat dari keberadaan disinformasi,” katanya.

Ia menilai, fenomena tersebut sering kali dibiarkan dan bahkan dipelihara oleh kelompok elite untuk mempertahankan kekuasaan. “Isu-isu soal rendahnya tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara memang dibuat oleh aristokrat untuk melanggengkan kekuasaannya,” ujarnya.

Gaffar menutup paparannya dengan pesan penting: “Karena disinformasi adalah perusak demokrasi modern, maka kata kunci untuk memperkuat demokrasi saat ini adalah perang melawan disinformasi,” tegasnya.