Setahun MBG Berjalan, Akademisi UGM Soroti Keamanan Pangan hingga Risiko Menu Ultra Proses

Marknews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun di Indonesia mulai menuai berbagai catatan kritis. Meski dirancang sebagai strategi nasional untuk memperbaiki status gizi anak dan menekan angka stunting, implementasi di lapangan dinilai masih menyisakan persoalan serius, terutama terkait keamanan pangan dan pengawasan distribusi makanan.

Sejumlah kasus keracunan massal yang terjadi di lingkungan sekolah menjadi alarm penting bahwa program yang digadang sebagai investasi kesehatan jangka panjang ini memerlukan evaluasi menyeluruh. Tanpa perbaikan sistemik, tujuan mencetak generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045 dikhawatirkan tidak tercapai secara optimal.

Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat UGM, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., Dietisien, MPH, menilai secara konsep program MBG berada di jalur yang tepat. Menurutnya, kebijakan makan siang di sekolah bukanlah hal baru di tingkat global dan sudah menjadi tanggung jawab negara terhadap warganya.

“Terlepas dari agenda politik, program school lunch ini sudah diterapkan di berbagai dunia yang mana merupakan agenda yang memang wajib bagi negara terhadap warga negaranya”, ungkapnya, Kamis (8/1).

Namun demikian, Mirza menekankan bahwa tujuan baik tersebut harus diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat. Ia menilai dugaan kelalaian dalam proses penyiapan makanan menjadi salah satu faktor munculnya kasus keracunan. Oleh karena itu, pengendalian mutu dari hulu ke hilir perlu diperkuat agar risiko serupa tidak terus berulang.

Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar sekolah diberi peran lebih besar dalam penyediaan makan siang. Dengan cakupan yang lebih kecil, pengawasan dinilai bisa berjalan lebih efektif, termasuk dalam pemilihan bahan pangan lokal yang sesuai dengan kondisi siswa. “Jadi kesalahan dalam distribusi makan, kesalahan dalam keamanan pangan itu bisa terminimalisir,” ucapnya.

Mirza juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan makanan untuk kelompok rentan telah memiliki payung regulasi yang jelas. Anak sekolah dan ibu hamil termasuk dalam kategori berisiko tinggi sehingga penanganannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. “Kelompok risiko tinggi ini penanganannya tidak bisa dilakukan dengan main-main,” tegasnya.

Selain aspek keamanan, perhatian juga diarahkan pada komposisi menu MBG yang dinilai masih mengandalkan ultra processed food (UPF). Menurut Mirza, penggunaan produk tersebut bertolak belakang dengan kampanye pengurangan gula, garam, dan lemak yang selama ini digaungkan Kementerian Kesehatan. “Anak-anak diberi UPF, di situ ada natrium, gula tambahan, dan lemak. Dampaknya mungkin tidak terlihat sekarang, tapi 10–15 tahun ke depan akan menjadi bom waktu penyakit kronis,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa diukur dalam hitungan bulan atau tahun. Dampak nyata dari intervensi gizi baru akan terlihat setelah satu siklus pendidikan, sekitar 10 hingga 15 tahun ke depan. Karena itu, pemanfaatan bahan pangan lokal dinilai menjadi kunci penting agar menu MBG lebih kontekstual dan sesuai dengan budaya serta kebutuhan gizi daerah masing-masing. “Papua tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatra. Bahan pangan pokoknya berbeda. Kalau semua diseragamkan dengan UPF, itu justru tidak pas dengan konteks lokal,” tuturnya.

Untuk memperkuat program ke depan, Mirza menekankan tiga langkah utama. Pertama, penegakan disiplin keamanan pangan melalui sanksi tegas bagi pihak yang lalai. “Mungkin SPPG yang melanggar wajib di-punish agar semua pihak benar-benar berhati-hati. Ini amanah besar karena membawa wajah presiden,” katanya.

Kedua, pendampingan ilmiah oleh perguruan tinggi dan lintas sektor guna memantau dampak MBG terhadap kesehatan anak secara berkelanjutan, mulai dari status gizi, kebugaran, hingga antropometri. Ketiga, kebijakan MBG harus bersifat adaptif dan terbuka terhadap hasil kajian ilmiah terbaru. “Kalau ada masukan dan bukti ilmiah yang menunjukkan perlu perbaikan, harus segera direspons. Jangan sampai 2045 justru generasi ini menjadi beban kesehatan,” pungkas Mirza.