Akademisi UGM Soroti ART, Sebut Ancaman bagi Regulasi dan Kemandirian Ekonomi
Marknews.id, Yogyakarta — Rencana penerapan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi hingga legislator daerah. Perjanjian ini tidak lagi dipandang sebagai kesepakatan dagang biasa, melainkan dinilai berpotensi membawa implikasi luas terhadap sistem hukum, ekonomi, hingga kedaulatan nasional.
Dalam forum diskusi yang digelar bersama wartawan di Ruang Badan Anggaran DPRD DIY, Selasa (5/5/2026), Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rimawan Pradiptyo, mengungkapkan bahwa hasil kajian akademik menunjukkan dampak signifikan jika ART benar-benar diimplementasikan.
“Bukan hanya konstitusi, ada sekitar 117 regulasi mulai dari UU, Kepres, hingga Permen yang harus direvisi atau dibuat baru jika ART diterapkan. Ini sangat banyak dan berdampak sistemik,” ungkap Rimawan.
Ia menambahkan, sejumlah ketentuan dalam ART dinilai tidak seimbang dan cenderung menempatkan Indonesia dalam posisi yang lemah. Bahkan, menurutnya, substansi perjanjian tersebut mengingatkan pada pola hubungan masa lampau yang sarat ketimpangan.
Dalam paparannya, Rimawan juga menyoroti kewajiban Indonesia yang dinilai cukup berat, mulai dari membuka akses tenaga kerja hingga investasi di Amerika Serikat, hingga kewajiban pelaporan kerja sama perdagangan dan digital dengan negara lain.
“Bahkan urusan perdagangan digital harus lapor dan tidak boleh membahayakan kepentingan Amerika. Kita seperti kembali ke masa kolonialisme di mana kita tidak memiliki kedaulatan,” tegasnya.
Kekhawatiran juga muncul terkait dampak perjanjian ini terhadap sektor ekonomi daerah. Klausul yang mengatur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar beroperasi murni berdasarkan mekanisme pasar tanpa subsidi dinilai dapat berdampak luas hingga ke level daerah.
Rimawan menilai kebijakan tersebut berpotensi melemahkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta unit ekonomi berbasis komunitas seperti BUMDes. Padahal, sektor tersebut selama ini menjadi penggerak utama ekonomi lokal, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kritik serupa disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto. Ia mempertanyakan arah kebijakan pemerintah pusat dalam menjalin kerja sama strategis dengan Amerika Serikat, terutama dalam konteks kepemimpinan global yang dinilai dinamis.
“Ini jelas bertentangan dengan mandat founding fathers kita dalam Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bagaimana mungkin kita membuat perjanjian yang justru mengerdilkan kedaulatan kita sendiri di hadapan bangsa lain,” kata Alumni Lemhannas Eko Suwanto.
Menurutnya, prinsip dasar hubungan internasional Indonesia seharusnya tetap berpijak pada kemerdekaan, kesetaraan, serta perdamaian dunia. Ia mengingatkan agar kebijakan luar negeri tidak justru membuka celah dominasi kepentingan negara lain terhadap sektor strategis nasional.
“Forum ini mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang poin-poin dalam ART sebelum benar-benar mengunci Indonesia dalam bayang-bayang penjajahan gaya baru. Perjanjian luar negeri tidak boleh ingkari Amanat Proklamasi Kemerdekaan RI, Ideologi Pancasila, Konstitusi dan Kedaulatan Negara,” tandas Eko Suwanto.
Seiring menguatnya kritik dari berbagai pihak, pembahasan ART diperkirakan akan menjadi isu strategis yang terus bergulir, terutama menyangkut keseimbangan antara kepentingan ekonomi global dan perlindungan kedaulatan nasional.
