Pemerintah Dinilai Konsisten Tahan Harga BBM Subsidi di Tengah Tekanan Global
Marknews.id – Di tengah sorotan publik terhadap kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, pemerintah dinilai tetap menjaga arah kebijakan yang berpihak pada masyarakat rentan. Hal ini tercermin dari keputusan untuk tidak mengubah harga BBM subsidi, meski tekanan ekonomi global terus meningkat.
Ketua Umum Cakra Satya 08, Jhohannes Marbun, menyampaikan bahwa langkah tersebut menjadi indikator nyata komitmen pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Pemerintah berkomitmen dan secara konsisten tidak menaikkan harga BBM subsidi. Ini adalah bukti nyata keberpihakan kepada masyarakat kecil agar daya beli tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi global yang terus bergejolak,” ujar Jhohannes atau akrab disapa Joe Marbun.
Menurutnya, kebijakan subsidi energi harus tetap berlandaskan prinsip keadilan dan ketepatan sasaran. Ia menilai, distribusi subsidi perlu difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu.
“Sudah sepatutnya masyarakat menengah ke atas tidak bergantung pada subsidi negara. Ini adalah bentuk keadilan sosial sekaligus upaya menjaga keberlanjutan fiskal nasional,” tambahnya.
Dalam analisisnya, kondisi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian yang signifikan. Konflik geopolitik di berbagai kawasan, seperti Timur Tengah dan Eropa, turut memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi dunia, termasuk fluktuasi harga energi. Namun demikian, Indonesia dinilai masih mampu mempertahankan stabilitas ekonomi domestik.
“Di tengah dunia yang bergejolak, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Inflasi relatif terkendali, pertumbuhan ekonomi masih positif, dan konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama,” jelasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya menjaga kohesi sosial di tengah situasi yang penuh tantangan. Menurutnya, narasi publik yang konstruktif perlu dikedepankan agar tidak memperkeruh kondisi ekonomi nasional.
“Kita harus bersatu, saling bahu membahu, dan mengedepankan semangat gotong royong untuk memperkuat fondasi ekonomi bangsa. Ini adalah nilai luhur yang sejalan dengan Pancasila,” tegasnya.
Joe Marbun juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi. Ia mengajak kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan lebih untuk berperan aktif membantu sesama.
“Jika merasa mampu dan kuat secara ekonomi, maka sudah selayaknya kita bergotong royong membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah esensi keadilan sosial,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti peran partai politik dalam menjaga stabilitas informasi di ruang publik. Menurutnya, partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pesan yang menenangkan sekaligus edukatif kepada masyarakat.
“Partai politik seharusnya bergandengan tangan untuk memperkuat ekonomi negara, bukan justru terjebak dalam pernyataan publik yang berpotensi menimbulkan keresahan. Pernyataan yang tidak konstruktif hanya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengedepankan kepentingan sempit atau ‘serakahnomics’,” kata Joe Marbun.
Sebagai penutup, ia menilai penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi dari dinamika pasar global yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak dan kedewasaan kolektif dalam merespons kebijakan tersebut.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa agar Indonesia tetap kuat, mandiri, dan berdaya saing di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya.
