DPRD DIY Minta Pemerintah Pusat Jamin Keamanan Pasukan TNI di Lebanon
Marknews.id — Kabar gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon Selatan memicu keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gubernur DIY yang juga Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa setiap penugasan militer di wilayah konflik memiliki risiko besar yang tak terpisahkan.
Sultan menyampaikan duka mendalam, terlebih salah satu prajurit yang gugur diketahui berasal dari wilayah DIY. Ia berharap insiden serupa tidak kembali terulang dalam misi perdamaian yang dijalankan Indonesia di kawasan Timur Tengah.
“Saya ikut prihatin, tapi yang namanya penugasan itu memang sejak awal sudah ada risiko pengorbanan. Harapan saya ini yang terakhir, jangan ada korban lagi,” ungkap Sultan, Selasa (31/3/2026).
Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah upaya internasional menjaga stabilitas kawasan Lebanon yang masih diliputi konflik berkepanjangan. Tiga prajurit TNI yang gugur masing-masing adalah Praka Farizal Ramadan asal Kulon Progo, Sersan Satu Ikhwan, dan Kapten Zulmi.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, memastikan identitas salah satu korban yang berasal dari daerahnya. Ia juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas kehilangan tersebut, sekaligus memberikan penghormatan kepada para prajurit yang gugur dalam tugas kemanusiaan.
“Atas nama pribadi dan DPRD DIY, kami menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan dan pahlawan bangsa,” ungkap Eko Suwanto.
Selain korban meninggal, laporan terbaru juga menyebutkan tiga prajurit lainnya mengalami luka-luka, yakni Praka Riko Pramodya, Praka Braibayu Prakoso, dan Praka Arief Kurniawan. DPRD DIY berharap seluruh korban luka dapat segera mendapatkan penanganan optimal dan dipulangkan ke Tanah Air dalam kondisi pulih.
Dalam pandangan DPRD DIY, serangan terhadap pasukan perdamaian tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Eko Suwanto menilai insiden ini tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa, mengingat pasukan TNI berada di bawah mandat misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Kami meminta investigasi independen dilakukan dan pihak yang bertanggung jawab dihadapkan ke pengadilan internasional,” tegas Alumni Lemhanas Eko Suwanto.
Ia juga menyoroti pentingnya peran United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk memastikan keamanan pasukan multinasional yang bertugas di wilayah tersebut.
Di sisi lain, DPRD DIY turut mendorong pemerintah pusat untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan perlindungan terhadap sekitar 1.200 prajurit Indonesia yang masih berada di Lebanon. Upaya tersebut dinilai penting mengingat eskalasi konflik yang masih berpotensi terjadi sewaktu-waktu.
Salah satu opsi yang mencuat adalah evaluasi terhadap penugasan pasukan, termasuk kemungkinan penarikan sebagian personel sebagai langkah mitigasi risiko. DPRD DIY juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Presiden RI dan Kementerian Luar Negeri, guna memastikan keselamatan prajurit menjadi prioritas utama.
Di tingkat daerah, perhatian juga diarahkan kepada keluarga korban. DPRD DIY memastikan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan, baik secara moral maupun melalui fasilitasi kebutuhan yang diperlukan keluarga yang ditinggalkan.
“Peristiwa ini menjadi refleksi penting bagi Indonesia dalam menjalankan peran menjaga perdamaian dunia, sebagaimana amanat konstitusi, sekaligus menegaskan perlunya perlindungan maksimal bagi para prajurit yang bertugas di wilayah konflik,” pungkas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Eko Suwanto. (*)
