Pakar UGM : Wacana Trump soal Greenland Dinilai Strategis tapi Sulit Direalisasikan

Marknews.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memantik perhatian dunia internasional setelah menyampaikan pernyataan kontroversial terkait Greenland. Dalam sebuah pidato, Trump menegaskan keinginan Amerika Serikat untuk merebut wilayah otonom Denmark tersebut dengan berbagai cara. Ia menilai penguasaan Greenland penting bagi keamanan nasional AS, terutama di tengah meningkatnya aktivitas Rusia dan China di kawasan Arktik.

Trump bahkan mengingatkan bahwa jika Washington tidak bergerak cepat, Rusia dan China berpotensi lebih dulu memperluas pengaruhnya di wilayah strategis tersebut. Pernyataan ini langsung memicu respons dan perdebatan, baik di kalangan pengamat geopolitik maupun akademisi hubungan internasional.

Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A., menilai pernyataan Trump memang perlu disikapi secara serius, meski ia menekankan bahwa gagasan tersebut sulit diwujudkan sebagai kebijakan nyata. “Meskipun Greenland secara geografis memiliki wilayah yang strategis dan menjadikan ia penting bagi sistem pertahanan AS, jalur pelayaran masa depan, dan akses ke mineral kritis, namun kehendak dalam ‘merebut’ wilayah ini bukanlah suatu hal yang realistis,” jelasnya, Kamis (15/1).

Menurut Nur, pernyataan Trump tidak bisa dilepaskan dari gaya kepemimpinannya yang dikenal provokatif dan penuh kejutan. Namun di balik retorika keras tersebut, tetap terdapat kalkulasi geopolitik yang matang. “Saya kira, akan lebih tepat membaca keinginan Trump sebagai bargaining tactic dan signal politics, dengan tiga target audiens,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, bagi publik domestik Amerika Serikat, Trump ingin membangun citra sebagai pemimpin yang tegas dalam menjaga aset strategis demi keamanan nasional. Sementara bagi sekutu, khususnya Denmark, pernyataan itu menjadi bentuk tekanan agar lebih sejalan dengan kepentingan keamanan AS di kawasan Arktik. Adapun bagi komunitas internasional yang lebih luas, pesan tersebut diarahkan kepada Rusia dan Tiongkok sebagai sinyal bahwa Amerika Serikat masih berambisi mempertahankan dan memperluas hegemoninya.

Nur juga menyoroti aspek personal dalam cara Trump memandang geopolitik global. Ia menilai kecenderungan narsisme politik memperkuat pola personalisasi kebijakan luar negeri, di mana wilayah dipandang layaknya properti dan hubungan antarnegara dianalogikan sebagai transaksi bisnis. “Trump menjadikan Greenland sebagai “panggung,” kehendaknya merebut wilayah ini terbukti efektif menciptakan kegaduhan, menguji reaksi, dan menggeser batas-batas wacana diplomatik,” jelasnya.

Dalam kerangka tersebut, Greenland diposisikan sebagai simbol “major deal” yang menegaskan relasi kekuatan dalam politik global. Meski demikian, Nur mengingatkan bahwa apabila keinginan Trump benar-benar diwujudkan, dampaknya berpotensi sangat serius bagi stabilitas internasional. “Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut merupakan bentuk tantangan terbuka terhadap kedaulatan negara dan penentuan nasib sendiri,” imbuhnya.

Lebih jauh, langkah semacam itu dinilai dapat merusak tatanan internasional berbasis aturan yang selama ini menjadi fondasi hubungan global. Konsekuensinya bukan hanya memicu ketegangan antara Denmark dan Greenland, tetapi juga mengguncang hubungan trans-Atlantik, memancing reaksi keras Uni Eropa, serta melemahkan NATO secara politik. “Jika hal ini terjadi akan menunjukkan semakin tersisihnya norma dan hukum internasional sehingga digantikan oleh kekuatan material dan pemaksaan kehendak. Penanda bagi pergeseran tatanan internasional menjadi lebih kasar, transaksional, dan penuh dengan risiko,” pungkasnya.