Pakar UGM Soroti Kesenjangan Kapasitas Penanganan Bencana di Sumatra
Marknews.id , Yogyakarta – Penanganan rangkaian bencana di wilayah Sumatra dinilai masih menghadapi tantangan besar. Pakar kebencanaan sekaligus Guru Besar Teknik Geologi dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dwikorita Karnawati, menyoroti adanya kesenjangan serius antara skala bencana yang terjadi dengan kapasitas sistem penanggulangan bencana yang saat ini diterapkan.
Dwikorita menegaskan, bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra tidak bisa dipandang sebagai peristiwa tunggal. Menurutnya, kejadian tersebut merupakan akumulasi interaksi berbagai faktor, mulai dari kondisi geologi yang aktif dan dinamis, dampak perubahan iklim global, hingga kerusakan lingkungan yang sudah berlangsung lama.
Secara geologis, Sumatra memiliki karakter pegunungan curam dan rapuh yang berbatasan langsung dengan dataran rendah berupa kipas aluvial yang luas. Bentang alam ini menciptakan tingkat kerentanan tinggi sekaligus medan yang sulit dijangkau, sehingga menyulitkan upaya penanganan darurat di lapangan.
Kondisi tersebut semakin diperparah oleh anomali cuaca akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Kombinasi faktor itu memicu terjadinya rangkaian multi-bencana geo-hidrometeorologi yang berlangsung beruntun. Umumnya, bencana diawali oleh longsor dan erosi, lalu berkembang menjadi banjir bandang dan banjir dengan daya rusak besar.
“Dampaknya sangat luas, melintasi tiga provinsi dan puluhan Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan korban jiwa mencapai ribuan orang, serta ratusan infrastruktur dan ribuan rumah rusak atau hilang,” jelasnya.
Dwikorita mengapresiasi upaya Pemerintah Pusat dan Daerah, TNI, Polri, relawan, serta berbagai pihak yang telah bekerja keras di lapangan. Namun demikian, ia menilai penanganan terhadap bencana yang bersifat luar biasa, kompleks, dan dinamis tersebut masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Menurutnya, pendekatan konvensional yang selama ini digunakan untuk bencana tunggal tidak lagi memadai.
Ia menyebut, situasi saat ini mencerminkan ketidakseimbangan antara magnitude bencana yang besar, luas, dan berulang dengan kapasitas penanganan yang masih terbatas. Untuk menutup kesenjangan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas melalui penambahan armada lapangan dalam jumlah lebih besar, pemanfaatan teknologi yang lebih andal, serta dukungan sumber daya manusia yang tangguh dan terlatih.
Dwikorita menekankan perlunya langkah cepat, tepat, dan berskala luar biasa, terutama pada fase tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kapasitas penanggulangan bencana, menurutnya, harus ditingkatkan beberapa kali lipat dibandingkan pola yang selama ini diterapkan.
Sebagai strategi jangka panjang, ia mendorong penerapan konsep Build Back Better yang berkelanjutan, dengan target mewujudkan zero victims serta zero loss and damage. Pendekatan ini diarahkan untuk membangun peradaban baru yang menjamin keselamatan kehidupan, penghidupan, dan lingkungan secara berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai tidak bisa menunggu berakhirnya masa darurat. Upaya pemulihan harus berjalan paralel dengan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, mengingat potensi bencana susulan masih sangat tinggi, terutama pada musim hujan.
Salah satu langkah mitigasi mendesak yang disoroti adalah pengurangan risiko banjir bandang susulan. Dwikorita menyarankan inspeksi menyeluruh di wilayah hulu DAS untuk mengecek sisa endapan longsor, material rombakan, dan kayu yang masih tertahan di lereng maupun alur sungai. Endapan tersebut berpotensi menyumbat aliran sungai dan memicu banjir bandang jika jebol saat hujan lebat.
Selain itu, ia menilai perlu dilakukan pengaliran atau penyudetan sumbatan sedimen secara terkontrol, serta pembangunan check dam berjenjang dari hulu hingga kaki gunung. Langkah ini bertujuan mengendalikan kecepatan dan volume sedimen agar daya rusak aliran banjir bandang dapat ditekan.
Di wilayah terdampak, pembersihan sedimen, lumpur, gelondongan kayu, dan bangkai hewan juga harus segera dilakukan agar sarana prasarana seperti jalan, irigasi, dan rumah dapat kembali difungsikan, setidaknya sebagai hunian sementara sebelum hunian tetap disediakan.
Pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, Dwikorita menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan pemetaan ulang zona bahaya. Mekanisme dan penyebab bencana perlu dikaji langsung di lapangan, kemudian disimulasikan melalui pemodelan fisika-matematis yang divalidasi dengan data empiris. Hasil kajian tersebut harus menjadi dasar penataan ruang pascabencana, termasuk penentuan lokasi hunian tetap dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Ia juga mengingatkan agar pemulihan lingkungan, khususnya di wilayah hulu DAS, dilakukan sedini mungkin dan secara berkelanjutan. Kawasan yang mengalami kerusakan berat atau tertimbun sedimen dinilai lebih tepat dipulihkan sebagai area konservasi, bukan kembali dijadikan kawasan hunian atau budi daya.
“Perlu disadari bahwa pemulihan lingkungan bukan proses instan. Dibutuhkan waktu panjang hingga puluhan tahun. Karena itu, kebijakan penanganan bencana harus berpikir jauh ke depan dan tidak semata berorientasi pada pemulihan cepat,” imbuhnya.
Menghadapi kompleksitas rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak yang luas, Dwikorita juga mengusulkan pembentukan badan khusus yang fokus pada pemulihan kehidupan dan penghidupan pascabencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Model kelembagaan ini dapat mencontoh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pascatsunami 2004, dengan kepemimpinan kuat dan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam penanganan bencana berskala besar.
