UGM Serukan Dialog Damai di Tengah Memanasnya Aksi Massa Nasional
MARKNEWS.ID , YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) menyerukan pentingnya jalan damai di tengah meningkatnya gelombang aksi massa di berbagai daerah. Dalam pernyataan moral yang dibacakan langsung oleh Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, Minggu (31/8), kampus ini mengingatkan seluruh pihak untuk menghentikan tindak kekerasan dan mengedepankan dialog sebagai solusi.
Prof. Ova menegaskan, kekerasan hanya akan memperdalam luka sosial, sedangkan pendekatan damai membuka ruang diskusi yang lebih konstruktif antara masyarakat dan pemerintah. “Kami berduka atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam rangkaian aksi massa. Semua pihak perlu menghentikan anarkisme demi menjaga nilai kemanusiaan,” ujarnya di Balairung UGM.
Menurut Ova, tuntutan masyarakat perlu dijawab dengan kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat, khususnya di bidang penegakan hukum, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. UGM juga meminta pemerintah dan DPR mengevaluasi kebijakan yang dinilai tidak adil, memperlebar jurang sosial, atau hanya menguntungkan kelompok elit. “Kebijakan yang mengancam demokrasi harus dibatalkan agar keadilan tetap menjadi fondasi kehidupan berbangsa,” tegasnya.
Mahasiswa Didorong Berperan Konstruktif
Selain mengingatkan pemerintah, seruan ini juga ditujukan kepada mahasiswa UGM agar tetap menjadi agen perubahan dengan cara yang aman dan konstruktif. “Mahasiswa harus menunjukkan kepedulian pada bangsa tanpa mengorbankan keselamatan diri. Perubahan harus lahir dari kesadaran kolektif, bukan kekerasan,” tambah Ova.
Ia juga meminta aparat penegak hukum bertindak cepat, adil, dan manusiawi dalam meredam konflik sosial. Menurutnya, respons negara yang tepat dapat mencegah jatuhnya korban baru dan mengembalikan ketertiban masyarakat.
Kekerasan Bukan Solusi, Reformasi Kebijakan Jadi Kunci
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito, menguatkan pesan tersebut. Ia menilai kekerasan dalam demonstrasi justru memicu lingkaran konflik yang sulit dihentikan. “Demonstrasi besar jangan terjebak dalam kekerasan. Itu hanya melahirkan korban, dan yang paling dirugikan adalah rakyat sendiri,” ujarnya.
Arie mengingatkan bahwa langkah represif yang dilakukan pemerintah selama ini justru memperuncing ketegangan. Ia menegaskan negara perlu menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar janji. “Mengurangi tindakan represif adalah langkah minimal yang harus dilakukan pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat,” jelasnya.
Menurutnya, eskalasi aksi massa tidak lepas dari akumulasi masalah struktural seperti ekonomi yang tertekan, pengangguran tinggi, dan kebijakan anggaran yang kontroversial. Arie mendorong pemerintah melakukan reformasi kebijakan untuk mengembalikan kepercayaan publik. “Suara kritis masyarakat bukan ancaman, tapi masukan berharga bagi negara. Kekerasan harus dihentikan, namun aspirasi rakyat tetap harus disuarakan,” pungkasnya.
