Solidaritas Teluk: Senjakala Hegemoni Militer AS di Timur Tengah?
Oleh: Bachtiar Nasir
(Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) & Pimpinan Perkumpulan AQL)
Marknews.id – Geopolitik Timur Tengah di awal 2026 sedang mempertontonkan sebuah anomali yang barangkali tak pernah terbayangkan dalam buku putih Pentagon satu dekade silam. Di tengah deru mesin perang Amerika Serikat yang kembali memanas di bawah komando Donald Trump, sebuah tembok besar justru berdiri tegak dari arah yang tak terduga: para sekutu tradisionalnya sendiri. Keputusan kolektif negara-negara Teluk—mulai dari Riyadh hingga Abu Dhabi—untuk menutup rapat wilayah darat, laut, dan udara mereka dari operasi militer terhadap Iran, bukan sekadar urusan teknis perizinan lintas batas. Ini adalah sebuah proklamasi “Otonomi Strategis” yang menegaskan bahwa kedaulatan kawasan tak lagi bisa ditukar dengan cek kosong jaminan keamanan Washington.
Data dari Saudi Press Agency (SPA) mencatat momentum krusial pada 27 Januari 2026, saat Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) secara eksplisit menegaskan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahwa Kerajaan tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk serangan militer terhadap Iran oleh pihak manapun. Sikap serupa juga dinyatakan secara resmi oleh Uni Emirat Arab (UEA) melalui Kementerian Luar Negerinya (MoFA) pada 26 Januari 2026. Sebagai bagian dari jaringan alumni perguruan tinggi di Timur Tengah, kami melihat bahwa dinamika ini adalah buah dari kedewasaan politik pemimpin kawasan yang kini lebih mengedepankan ukhuwah strategis dan kedaulatan bangsa-bangsa Muslim di atas kepentingan hegemoni Barat. Negara-negara Teluk sadar betul bahwa membiarkan wilayah mereka menjadi landasan pacu bagi jet tempur AS hanya akan mengundang “efek bumerang” yang destruktif bagi aset nasional mereka.
Bagi Arab Saudi dan UEA, pilihan ini bukan soal membela Iran secara ideologis, melainkan soal melindungi masa depan ekonomi mereka. Di bawah ambisi Visi 2030, stabilitas adalah komoditas utama. Perang terbuka hanya akan menghancurkan iklim investasi dan transformasi ekonomi yang tengah dibangun dengan biaya triliunan dolar. Dalam kalkulasi Riyadh, risiko kehilangan stabilitas jauh lebih besar daripada risiko mengecewakan Gedung Putih. Sikap tegas ini pun menciptakan dilema logistik bagi militer AS yang kini terpaksa mengandalkan pangkalan jauh seperti Diego Garcia atau perairan internasional.
Sebagai penutup, pergeseran sikap negara-negara Teluk ini menandai berakhirnya era di mana Timur Tengah hanyalah papan catur bagi kepentingan kekuatan besar. Dunia Islam sedang bergerak menuju arsitektur keamanan mandiri—sebuah era di mana perdamaian tidak lagi didikte oleh dentuman meriam dari luar, melainkan oleh dialog, integrasi ekonomi, dan kekuatan ukhuwah antar-tetangga yang berdaulat.
Momentum ini harus menjadi cermin bagi kita di tanah air. Sudah saatnya para tokoh dan pemimpin Muslim di Indonesia membuang ego sektoral dan segera membangun aliansi solidaritas politik serta ukhuwah Islam strategis yang nyata. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pergeseran peta kekuatan global ini. Indonesia harus menjadi jangkar penguat bagi otonomi strategis dunia Islam. Tanpa persatuan politik dan ukhuwah yang terlembaga secara kuat, potensi besar kita hanya akan menjadi komoditas bagi kepentingan pihak lain.
