UGM Dorong Kesiapsiagaan Hadapi Megathrust Jawa, Pakar Ingatkan Mitigasi Lebih Penting daripada Prediksi Gempa

Marknews.id, Yogyakarta – Ancaman gempa megathrust di selatan Pulau Jawa kembali menjadi perhatian para akademisi, pemerintah, dan praktisi kebencanaan. Dalam seminar bertajuk “20 Tahun Gempa Yogya 2006 dan Antisipasi Gempa Bumi Megathrust Jawa” yang digelar di Ruang Multimedia Gedung Pusat UGM, Sabtu (31/5), para pakar menegaskan pentingnya membangun kesiapsiagaan berbasis ilmu pengetahuan tanpa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) RI periode 2017–2025, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., menegaskan bahwa pembahasan mengenai potensi gempa megathrust bukanlah upaya menakut-nakuti masyarakat. Menurutnya, informasi ilmiah mengenai potensi kebencanaan justru menjadi dasar penting dalam menyusun langkah mitigasi yang terukur.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah wilayah seperti Selat Sunda, Selatan Jawa, dan Mentawai merupakan kawasan yang memiliki seismic gap atau zona kekosongan gempa besar. Kondisi tersebut menunjukkan adanya akumulasi energi yang telah berlangsung selama lebih dari dua abad.

“Data keilmuan ini mutlak diperlukan sebagai acuan kesiapan struktural darurat,” kata Dwikorita.

Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dalam menyikapi berbagai informasi terkait ancaman geologi. Edukasi kebencanaan, pemahaman jalur evakuasi, serta kemampuan memilah informasi yang benar dinilai menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

Menurut Dwikorita, hingga saat ini ilmu pengetahuan belum mampu memprediksi waktu terjadinya gempa secara akurat. Namun penelitian tetap dilakukan karena hasil kajian tersebut dibutuhkan untuk membangun berbagai skenario penanggulangan bencana.

“Lalu, kenapa ilmuwan repot-repot memikirkan hal yang sulit dicocokkan ini? Tujuannya adalah agar kita bisa menyusun mitigasi dan kesiapsiagaan. Hasil riset ini diperlukan untuk membangun skenario. Skenario adalah suatu asumsi seandainya itu terjadi. Karena tanpa skenario sama sekali, tidak ada dasar pegangan untuk melakukan mitigasi,” jelasnya.

Senada dengan itu, pakar gempa dari Teknik Geologi UGM, Ir. Gayatri Indah Marliyani, S.T., M.Sc., Ph.D., IPM, menilai pemahaman masyarakat terhadap sesar aktif dan potensi megathrust harus diperkuat sebagai fondasi mitigasi bencana.

Menurutnya, keterbatasan ilmu pengetahuan dalam memprediksi gempa membuat fokus utama seharusnya diarahkan pada pengurangan risiko, bukan pada upaya menebak waktu terjadinya bencana.

“Daripada fokus untuk menebak-nebak kapan gempa akan terjadi, yang lebih utama adalah bagaimana memitigasi risiko dari bencana tersebut,” ujarnya.

Gayatri mengingatkan bahwa fenomena megathrust bukanlah sesuatu yang asing bagi Pulau Jawa. Dalam kurun waktu 32 tahun terakhir, kejadian serupa telah tercatat dua kali, yakni gempa dan tsunami di Banyuwangi Selatan pada 1994 serta gempa dan tsunami Pangandaran pada 2006 yang terjadi tidak lama setelah gempa darat Yogyakarta.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesiapan melalui pembangunan rumah tahan gempa dan pengenalan jalur evakuasi.

“Kita harus memperkuat rumah tahan gempa, membuat dan mengenali jalur evakuasi, serta mengikuti informasi yang valid agar tidak termakan hoaks yang menakut-nakuti,” ingatnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI sekaligus Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat KAGAMA, Nezar Patria, S.Fil., M.A., M.B.A., menyoroti pentingnya memperkuat literasi publik terkait kebencanaan. Ia menilai komunikasi yang efektif harus mampu menjembatani hasil riset ilmiah dengan pemahaman masyarakat luas.

Nezar juga mendorong pemanfaatan teknologi modern, termasuk digital twins dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), untuk mendukung simulasi kebencanaan dan analisis data seismik yang lebih komprehensif.

Menurutnya, penanggulangan bencana memerlukan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

“Walaupun sampai sekarang belum ada ilmu yang bisa memprediksi dengan persis kapan momentum release energi gempa itu akan datang, berbeda dengan cuaca, hujan, atau angin yang bisa diprakirakan. Namun, dengan analitik prediktif, kita bisa memperkirakan potensi tumbukan megathrust,” pungkasnya.

Sementara itu, Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., menyoroti pengalaman Yogyakarta dalam bangkit pascagempa 27 Mei 2006. Dalam pidato kunci bertajuk “Kearifan Lokal dan Masyarakat Tangguh Bencana di Yogyakarta”, ia menilai ketahanan sosial masyarakat menjadi faktor penting yang mempercepat proses pemulihan.

Ova menyebut tingginya modal sosial seperti budaya gotong royong, sikap andhap asor, serta nilai spiritual nerimo ing pandum berperan besar dalam membantu masyarakat menghadapi situasi sulit pascabencana.

“Saya kira ini menjadi fenomena yang perlu kita pelajari untuk mempersiapkan apa yang akan datang. Jogja memiliki kekayaan nilai sosial, budaya, dan spiritual,” paparnya.

Gempa berkekuatan 6,4 SR yang mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya pada 27 Mei 2006 menjadi salah satu bencana paling merusak dalam sejarah daerah tersebut. Data yang dihimpun Bappenas bersama Pemerintah Jawa Tengah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan mitra internasional mencatat sekitar 5.700 orang meninggal dunia serta 70.000 lainnya mengalami luka-luka.

Selain korban jiwa, sekitar 154.000 rumah dilaporkan hancur dan 260.000 rumah mengalami kerusakan berat. Total kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai Rp29,1 triliun.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantul, Mujahid Amrudin, S.IP., M.E., menilai pengalaman pemulihan pascagempa 2006 menjadi modal penting dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.

“Selain itu, manajemen penanganan bencana pascagempa yang terstruktur juga mempercepat proses pemulihan meskipun banyak penelitian mencatat masih ada sejumlah kelemahan di aspek manajemen tersebut,” jelasnya.

Sebagai daerah yang berada di pesisir selatan Jawa, Kabupaten Bantul kini telah menjalankan berbagai strategi mitigasi, baik struktural maupun nonstruktural. Upaya tersebut mencakup pembentukan Tsunami Ready Community berstandar UNESCO, penyediaan puluhan titik evakuasi, pemasangan dan pengujian berkala sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS), hingga edukasi kebencanaan yang menjangkau tingkat keluarga.

Untuk meningkatkan efektivitas langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul juga membuka ruang kolaborasi dengan kalangan akademisi UGM guna mengevaluasi sekaligus menyempurnakan sistem mitigasi yang telah diterapkan.

Seminar yang digelar dalam rangka refleksi dua dekade gempa Yogyakarta ini menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak hanya dibangun melalui teknologi dan infrastruktur, tetapi juga melalui penguatan pengetahuan, budaya gotong royong, dan kesadaran kolektif masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.