Perkuat Respons Bencana Hidrometeorologis di Sumatra, UGM Bentuk Tujuh Kelompok Kerja Lintas Disiplin
Marknews.id – Universitas Gadjah Mada (UGM) mempertegas peran strategis perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana hidrometeorologis di Sumatra dengan membentuk tujuh kelompok kerja lintas disiplin. Langkah ini dirancang untuk menjawab kebutuhan penanganan bencana secara menyeluruh, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang, dengan pendekatan berbasis data, kajian ilmiah, dan kolaborasi multipihak.
Rektor UGM Prof. Ova Emilia menegaskan bahwa kampus tidak hanya hadir sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi konkret di tengah krisis kebencanaan. “Kami membentuk Emergency Response Unit dengan tujuh Working Group lintas keilmuan agar ilmu ikut memastikan ketepatan keputusan, percepatan pemulihan, serta dukungan kesehatan dan sosial bagi penyintas,” jelasnya, Selasa (23/12), di Selasar Balairung UGM.
Kelompok Kerja 1 difokuskan pada respons awal di lapangan, terutama bagi sivitas akademika dan masyarakat terdampak. Tim ini melakukan pendataan sejak fase awal bencana untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, mulai dari logistik hingga hunian sementara, serta asesmen lanjutan bagi kelompok rentan. Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerja sekaligus perwakilan Kelompok Kerja 1, Dr. Danang Sri Hadmoko, menekankan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama. “Kami menyiapkan bantuan makan, dukungan hunian, serta asesmen lanjutan agar perlindungan bagi warga terdampak dapat segera berjalan,” tuturnya.
Upaya percepatan respons juga diperkuat melalui Kelompok Kerja 2 yang mengembangkan Geoportal Informasi Dasar Kebencanaan. Platform ini menyajikan peta dampak bencana, jalur evakuasi, lokasi pengungsian, hingga prioritas distribusi bantuan dengan standar data minimum dan mekanisme kendali mutu. Dosen Geografi UGM Prof. Djati Mardiatno menilai keterbukaan akses data menjadi kunci pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. “Geoportal kami rancang agar peta tanggap darurat dapat diakses bersama dan digunakan secara cepat serta akurat,” jelasnya.
Sementara itu, Kelompok Kerja 3 menitikberatkan pada penguatan dasar ilmiah penanggulangan bencana melalui kajian kebencanaan terintegrasi. Tim ini memandang bencana sebagai hasil interaksi kompleks antara hujan ekstrem, degradasi lingkungan, dan aktivitas manusia. Pendekatan multibahaya dikembangkan agar peta risiko lebih adaptif terhadap dinamika lapangan. Perwakilan tim, Dr. Sigit Heru Murti Budi Santosa, menyampaikan, “Kami mendorong peta risiko adaptif yang mengintegrasikan dinamika alam dan aktivitas manusia sebagai dasar mitigasi berkelanjutan.”
Dari sisi kebijakan, Kelompok Kerja 4 bertugas memetakan SOP dan regulasi mitigasi bencana yang relevan dengan kondisi Sumatra, dengan koordinasi bersama kementerian terkait dan BNPB. Pendekatan berbasis ekosistem serta penyesuaian terhadap tantangan perubahan iklim menjadi perhatian utama. Wirastuti Widyatmanti, Ph.D., menegaskan pentingnya perubahan paradigma kebencanaan. “Penanggulangan bencana perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis ekosistem dengan dukungan data, kapasitas, dan kebijakan yang selaras,” ungkapnya.
Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi fokus Kelompok Kerja 5 dengan prinsip membangun lebih aman dan berkelanjutan. Ketua tim, Ashar Saputra, Ph.D., menjelaskan konsep hunian sementara berbasis keluarga yang disiapkan untuk masa transisi. Huntara dirancang sederhana, memanfaatkan material lokal, serta memungkinkan dibangun secara gotong royong dan dipindahkan saat hunian tetap telah tersedia. “Hunian transisi kami rancang sederhana agar bisa dibangun penyintas sendiri dan dipindahkan saat lokasi aman telah ditetapkan,” jelas Ashar.
Aspek kesehatan ditangani melalui Kelompok Kerja 6 yang sejak awal Desember telah menurunkan tim medis ke wilayah terdampak. Selain membantu mengaktifkan kembali layanan rumah sakit dan puskesmas, tim juga menangani penyakit kulit dan diare yang muncul akibat persoalan sanitasi dan kualitas air. Ketua Tim Medis, Dr. dr. Sudadi, mengatakan, “Kami menurunkan tim lengkap dan mengaktifkan kembali layanan kesehatan agar kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi.”
Dukungan kesehatan mental dan psikososial juga menjadi bagian penting dari respons bencana. Ketua Tim Psikososial, Diana Setiyawati, Ph.D., menekankan bahwa pemulihan emosional penyintas harus berjalan seiring dengan pemulihan sosial dan ekonomi. “Kesehatan mental harus ditangani secara terintegrasi agar pemulihan sosial dan ekonomi dapat berjalan seiring,” pesannya.
Adapun Kelompok Kerja 7 berperan dalam komunikasi publik dan advokasi kebijakan, memastikan hasil kajian dan kerja lapangan UGM terhubung dengan proses pengambilan keputusan nasional. Dekan Fisipol UGM Wawan Mas’udi, Ph.D., menekankan pentingnya jejaring kolaboratif. “Kami berupaya memastikan kontribusi akademik UGM masuk dalam kebijakan dan solidaritas nasional secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, UGM juga membuka wacana afirmasi pendidikan bagi calon mahasiswa dari keluarga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Prof. Ova Emilia menyebut skema tersebut masih dalam tahap perancangan dan akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas perguruan tinggi dan dukungan pendanaan. “Kami menyiapkan rancangan afirmasi pendidikan yang disesuaikan kebutuhan pemerintah daerah, melibatkan jejaring universitas, serta membuka ruang dukungan pendanaan agar generasi muda di wilayah terdampak dapat bangkit dan berdaya,” pungkasnya.
