98 Resolution Network Gelar #WargaPeduliWarga, Tekankan Pentingnya Penegakan Hukum di Era Pemerintahan Prabowo

98 Resolution Network Gelar Aksi Sosial Serentak, Soroti Penguatan Penegakan Hukum di Era Pemerintahan Prabowo

Marknews.id — Program Strategis Nasional yang sedang digenjot pemerintah menjadi sorotan di tengah dinamika ekonomi global yang masih berfluktuasi. Di saat pemerintah memacu berbagai agenda besar menuju Indonesia Emas 2045, partisipasi masyarakat turut mengisi ruang solidaritas sosial. Salah satunya melalui kegiatan #WargaPeduliWarga Jilid 9 yang kembali diinisiasi oleh 98 Resolution Network.

Aksi sosial tersebut dilaksanakan serentak di dua daerah, yakni Jakarta dan Sukoharjo, pada hari yang sama. Gerakan ini tidak hanya menyalurkan bantuan bagi kelompok yang membutuhkan, tetapi juga menyampaikan pesan penting tentang urgensi penegakan hukum yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

1.000 Paket Sembako di Jakarta, Gandeng BUMN dan Komunitas Ojek Online

Di Jakarta, penyaluran bantuan berlangsung di dua titik:

• Kantor Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan pembagian 500 paket sembako bagi warga rentan.
• Kantor Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dengan penyaluran 500 paket sembako untuk driver ojek online melalui kerja sama dengan Koalisi Ojek Nasional (KON).

Total 1.000 paket itu merupakan kontribusi BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang sejak awal mendukung kegiatan sosial berbasis komunitas tersebut.

550 Paket Sembako di Sukoharjo Didukung Hutama Karya

Di hari yang sama, aksi #WargaPeduliWarga juga digelar di Balai Desa Dalangan, Dukuh Keden, Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebanyak 550 paket sembako disalurkan dengan dukungan BUMN Hutama Karya.

Menurut penyelenggara, pemerataan distribusi bantuan di dua wilayah ini mencerminkan semangat solidaritas sosial yang terus diperkuat di tengah berbagai dinamika ekonomi nasional.

Fokus Pemerintah: Bersih-Bersih Penerimaan Negara

Dalam rangkaian kegiatan itu, 98 Resolution Network menegaskan bahwa langkah-langkah pemerintah saat ini diarahkan untuk mempercepat kemandirian ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Salah satu penekanannya adalah penguatan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Pola korupsi yang selama ini identik dengan belanja APBN kini mulai diperluas. Pemerintah disebut tengah menertibkan potensi kebocoran di sisi penerimaan negara, terutama pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga integritas keuangan negara.

“Pemberantasan korupsi adalah bagian dari upaya menjaga setiap rupiah kembali kepada rakyat,” ujar Jhohannes Marbun, Juru Bicara 98 Resolution Network #WargaPeduliWarga.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara KPK dan Kementerian Keuangan sangat diharapkan untuk memperkuat penindakan dan mempercepat penyelesaian kasus yang merugikan pendapatan negara.

Dukungan bagi Agenda Pemerataan Kesejahteraan

Di tengah tantangan seperti ketimpangan gizi, pendidikan, hingga akses pekerjaan, pemerintah disebut terus memperkuat program prioritas. Penyempurnaan tata kelola program nasional pun dilakukan agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Namun, menurut 98 Resolution Network, masalah paling mendasar tetap berada pada praktik korupsi yang telah mengakar. Karena itu, pemerintah dinilai tidak hanya perlu bertindak tegas, tetapi juga memperkuat pencegahan dan pengawasan.

Ajakan Menolak “Serakahnomic” dan Perkuat Komunikasi Publik

Dalam kesempatan itu, 98 Resolution Network mengajak seluruh elemen bangsa untuk menolak praktik yang mereka sebut sebagai “serakahnomic”, yaitu perilaku serakah yang merugikan negara dan menghambat kesejahteraan rakyat.

Gerakan ini juga mendorong agar pejabat negara lebih berhati-hati dan sensitif dalam komunikasi publik. Akurasi dan empati dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih di tengah dinamika sosial yang cepat berubah.

“,” ujar Jhohannes Marbun, menegaskan kembali bahwa komunikasi politik yang baik dapat memperkuat stabilitas sosial di tengah upaya pemerintah membangun tata kelola yang lebih bersih.