98 Resolution Network Dorong Dialog Nasional, Dukung Kebijakan Prabowo dan Tuntutan Ojol
MARKNEWS.ID , YOGYAKARTA — Kelompok aktivis 98 yang tergabung dalam 98 Resolution Network menyatakan sikap terkait aksi demonstrasi pengemudi ojek online (ojol) yang berujung bentrokan dengan aparat pada 25–28 Agustus 2025. Dalam pernyataan resminya, jaringan ini menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah, perusahaan aplikasi, dan pengemudi ojol demi mencapai solusi bersama tanpa kekerasan.
Haris Rusly Moti bersama puluhan tokoh eksponen Gerakan Mahasiswa 1998 dan alumni Kelompok Cipayung menegaskan duka mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang menjadi korban bentrokan. Mereka menyebut Affan sebagai “martir pejuang ekonomi rakyat” dan mendesak agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Kami mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo yang berjanji menindak semua pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa,” tegas Haris Rusly Moti, mewakili pernyataan sikap kolektif.
98 Resolution Network mendorong perusahaan penyedia aplikasi ojol mengurangi potongan biaya layanan menjadi maksimal 10 persen. Menurut mereka, kebijakan ini akan meringankan beban pengemudi tanpa menambah tekanan fiskal kepada pemerintah.
Kelompok ini menilai kebijakan Presiden Prabowo sebelumnya, seperti pemberian tunjangan hari raya untuk pengemudi ojol, menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada pekerja transportasi daring.
Selain membahas isu ojol, jaringan ini menilai suasana batin para demonstran sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo melawan koruptor “kelas kakap” yang mereka sebut sebagai kaum “serakahnomic.” Mereka menyoroti langkah pemerintah menyita 3,1 juta hektare lahan sawit bermasalah dan menghentikan privilese berlebihan bagi pejabat BUMN melalui pemangkasan tantiem serta tunjangan tinggi.
“Presiden Prabowo tidak sekadar berjanji, tetapi telah membuktikan komitmennya memberantas korupsi dan menata ulang tata kelola sumber daya alam,” ujar Budiman Sudjatmiko, salah satu anggota jaringan.
Jaringan aktivis ini juga menggarisbawahi evaluasi berkelanjutan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperbaiki tata kelola dan mekanisme pelaksanaannya. Mereka menilai langkah Presiden Prabowo mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri serta impor sebagai kebijakan strategis guna memperkuat ekonomi nasional.
Selain mendesak efisiensi anggaran negara, 98 Resolution Network meminta seluruh pejabat publik, termasuk anggota DPR dan DPRD, menjaga etika politik agar tidak melukai perasaan masyarakat dengan ucapan provokatif. Mereka menegaskan bahwa kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat tetap dijamin konstitusi.
Kelompok ini berencana memprakarsai dialog lintas elemen bangsa sebagai langkah menuju resolusi nasional.
“Aksi unjuk rasa adalah manifestasi kehendak rakyat untuk memperbaiki bangsa. Presiden Prabowo memahami aspirasi tersebut dan siap bekerja bersama rakyat,” tutup pernyataan kolektif yang ditandatangani lebih dari 30 tokoh aktivis 98.
