Haris Rusly Moti Soroti Munculnya Narasi “Indonesia Bangkrut”, Sebut Bertentangan dengan Tradisi Gerakan Sosial

Marknews.id – Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menyoroti maraknya sejumlah narasi yang berkembang di ruang publik seperti “Indonesia Bangkrut”, “Sale Indonesia”, “Indonesia Gelap”, “Kabur dari Indonesia”, hingga “Buang Rupiah”. Menurutnya, narasi-narasi tersebut tidak sejalan dengan tradisi gerakan sosial yang selama ini dikenal dalam sejarah perjuangan bangsa.

Haris menilai gerakan sosial pada dasarnya lahir untuk menawarkan gagasan alternatif dan membangun optimisme perubahan terhadap situasi yang dianggap menyimpang. Karena itu, ia menganggap kemunculan narasi yang dinilai melemahkan semangat kemandirian nasional sebagai sebuah fenomena yang tidak lazim.

“Jika kita perhatikan narasi Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah. Narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial,” demikian pandangan yang disampaikan Haris Rusly Moti.

Sebagai perbandingan, Haris mengingatkan kembali sejarah pergerakan nasional yang menurutnya justru dibangun di atas gagasan-gagasan besar tentang kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Ia mencontohkan pledoi Bung Hatta pada tahun 1928 di hadapan pengadilan kolonial Belanda yang mengusung narasi Indonesia Merdeka. Selanjutnya pada tahun 1930, Bung Karno menyampaikan pledoi Indonesia Menggugat di Bandung sebagai bentuk perlawanan intelektual terhadap kolonialisme.

Menurut Haris, kedua tokoh bangsa tersebut menghadirkan narasi tandingan yang berorientasi pada kemerdekaan dan kedaulatan nasional.

“Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti Indonesia bangkrut, sale Indonesia, dll. Sangat menyakitkan karena narasi sampah seperti ini justru digerakin oleh sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial,” ujar Haris.

Dalam pandangannya, Presiden Prabowo Subianto justru menghidupkan kembali semangat kemandirian ekonomi yang pernah menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Haris menilai gagasan mengenai kedaulatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional kini tidak lagi berada di pinggiran diskursus politik, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.

Ia menyebut berbagai pidato Presiden Prabowo secara konsisten menekankan pentingnya kedaulatan dan kemandirian Indonesia. Menurut Haris, komitmen tersebut juga diwujudkan melalui sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional yang berdikari.

“Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing dan transfer pricing. Sebelumnya KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil,” ucap Haris.

Haris juga menilai sebagian kelompok pengkritik pemerintah mengalami kesulitan dalam menyusun argumentasi yang berhadapan langsung dengan pandangan maupun kebijakan Presiden Prabowo.

“Sepertinya mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk meng anti tesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo. Makanya yang mereka lakukan adalah cari-cari masalah dengan melakukan intrik dan menghina pribadi Presiden Prabowo,” jelas Haris.

Ia menambahkan bahwa berbagai kritik yang diarahkan kepada Presiden Prabowo dinilai lebih banyak menyasar aspek personal dibandingkan substansi kebijakan.

“Mereka berharap agar hinaan dan intrik yang mereka lakukan kepada pribadi Presiden Prabowo direspon dengan cara represif. Dengan demikian mereka dapat menemukan alasan lanjutan untuk melakukan framing dengan narasi rezim otoritarian anti demokrasi,” tagas Haris.

Lebih lanjut, Haris menjelaskan bahwa dalam sejarah Indonesia, gerakan sosial selalu menghadirkan gagasan tandingan yang menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia mencontohkan gerakan “Indonesia Bersih” yang muncul sebagai respons terhadap praktik korupsi dan dominasi oligarki.

“Mari kita perhatikan gerakan sosial politik era Orde Baru yang membangun narasi demokrasi politik sebagai anti-tesis dari negara otoriter yang dipimpin Presiden Soeharto. Di era reformasi, gerakan sosial melancarkan gerakan anti kebijakan neoliberalisme yang melakukan privatisasi BUMN dan mencabut subsidi untuk kepentingan rakyat,” lanjut Haris.

Menurutnya, pada masa lalu penguatan badan usaha milik negara dan kebijakan subsidi bagi masyarakat kerap mendapat kritik dari kalangan yang berpandangan neoliberal. Namun saat ini, ia melihat sebagian kelompok mahasiswa dan pengkritik pemerintah justru mengambil posisi yang serupa terhadap program-program yang dianggap berpihak kepada rakyat.

“Kita prihatin, karena gerakan kelompok mahasiswa dan para pengkritik justru anti terhadap kebijakan yang pro rakyat. Pandangan mereka justru mengadopsi pandangan kaum neoliberal, yang menganggap alokasi APBN untuk rakyat sebagai pemborosan dan bakar anggaran,” jelas Haris.

Ia juga menyoroti kritik terhadap sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, hingga sekolah rakyat.

“Dan menurut kami, gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung nelayan, sekolah rakyat, dll adalah anomali paling ekstrim dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat,” lanjut Haris.

Terkait kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program-program pemerintah, Haris menegaskan bahwa yang harus diberantas adalah tindakan korupsinya, bukan menghentikan program yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

“Bahkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar,” ujar Haris.

Di akhir pernyataannya, Haris menantang para pengkritik pemerintah untuk menyampaikan gagasan alternatif yang dapat menjadi pembanding terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo.

“Saya tidak yakin mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk meng-anti tesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo,” tantang Haris menutup percakapan.

Diketahui, Haris Rusly Moti merupakan pemrakarsa 98 Resolution Network sekaligus mantan Komandan Relawan Prabowo-Gibran.