UGM Soroti Budaya Antikritik, Arie Sujito Ingatkan Perdamaian Tak Cukup Hanya Retorika
Marknews.id — Wacana perdamaian kerap digaungkan dalam ruang publik, namun Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito mengingatkan bahwa narasi tersebut tidak boleh berdiri sendiri tanpa keberpihakan pada keadilan sosial. Ia menilai, perdamaian yang menutup mata terhadap ketimpangan hanya akan menjadi jargon politik tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Arie saat memberikan orasi politik dalam peringatan ulang tahun ke-9 Sanggar Maos Tradisi (SMT) di Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Minggu (25/1/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Jangan Alergi Kritik”, sebagai ajakan terbuka untuk merawat ruang dialog di tengah demokrasi yang kian diuji.
Dalam paparannya, Arie menekankan pentingnya kritik sebagai mekanisme koreksi kekuasaan. Ia menilai keberanian mendengar suara publik merupakan prasyarat utama agar demokrasi tetap hidup.
“Perdamaian harus berpijak pada keadilan. Tanpa itu, yang ada hanya ketenangan semu,” ujarnya.
Ia menyoroti masih adanya kecenderungan sebagian pejabat yang memandang kritik sebagai gangguan stabilitas. Padahal, menurut Arie, kritik justru lahir dari rasa tanggung jawab warga terhadap masa depan bangsa. Ketika suara kritis dibungkam, ruang demokrasi ikut menyempit dan kepercayaan publik perlahan terkikis.
Lebih jauh, Arie mengangkat persoalan kelompok rentan yang kerap terpinggirkan dari proses pengambilan kebijakan. Pedagang kecil, pekerja informal, hingga masyarakat kelas bawah, kata dia, sering kali hanya menjadi objek pembangunan tanpa benar-benar dilibatkan.
Ia menilai diskursus publik juga kerap terseret pada isu-isu dangkal, sementara persoalan struktural yang menyangkut hajat hidup orang banyak justru luput dari perhatian.
Pandangan tersebut mendapat respons dari Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan asal Daerah Istimewa Yogyakarta, GM Totok Hedi Santosa. Menurut Totok, sikap antikritik merupakan sinyal adanya masalah dalam cara sebagian pejabat memaknai mandat kekuasaan.
“Supaya demokrasi tetap berjalan dengan baik, kita harus mau mendengar kritik dari masyarakat, dari intelektual, dari seniman dan budayawan,” kata Totok.
Ia menegaskan bahwa kritik sejatinya berangkat dari niat yang sama, yakni kecintaan terhadap bangsa dan keinginan untuk mendorong kemajuan bersama. Karena itu, pejabat publik tidak semestinya bereaksi berlebihan saat mendapat masukan dari warga.
“Kalau pejabat dikritik malah baper, ini problem. Kalau problem itu terus ada, lalu bagaimana kita bisa maju dan berkembang bersama?” ujarnya.
Totok menambahkan, tugas utama pejabat negara adalah membuka ruang tumbuh bagi masyarakat, bukan membatasi perbedaan pandangan atau mengambil hak rakyat. Demokrasi, menurut dia, membutuhkan keterbukaan dan kemauan mendengar, bukan pembatasan partisipasi.
Menutup orasinya, Arie turut menyinggung peran generasi muda dalam lanskap politik hari ini. Ia menolak anggapan bahwa anak muda bersikap apatis. Menurutnya, generasi muda hanya memiliki cara berpolitik yang berbeda, yang perlu dijembatani melalui dialog lintas generasi.
Arie juga mengingatkan agar teknologi dimanfaatkan untuk memperkuat agenda kerakyatan, bukan sekadar memperbesar isu sensasional yang cepat viral namun minim substansi.
Dengan semangat “Jangan Alergi Kritik”, peringatan ulang tahun SMT kali ini menjadi pengingat bahwa perdamaian sejati tidak lahir dari pembungkaman, melainkan dari keberanian menghadapi realitas dan membuka ruang dialog yang setara.
