Dosen UGM: MBG Gagal, Kepala Badan Gizi Nasional Harus Dicopot!

Marknews.id , Yogyakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai “warisan politik” kini menuai kritik tajam. Menurut Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A., dosen Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, program MBG dinilai gagal sejak tahap perancangan dan berpotensi menjadi ajang bancakan anggaran.

“Ide dasarnya bagus, tapi pelaksanaannya amburadul. Segmen tidak jelas, target kabur, bahkan positioning pun tidak ada. Seharusnya MBG difokuskan pada kelompok miskin dan wilayah 3T yang mengalami kesulitan gizi, bukan dijadikan proyek umum yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegas Alfath dalam diskusi publik bertajuk Menyusun Policy Brief Berbasis Bukti di Yogyakarta.

Alfath menilai persoalan utama terletak pada penempatan figur yang tidak kompeten di posisi vital, terutama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

“Ini fatal. Kita punya banyak ahli gizi dan pakar kebijakan sosial, tetapi posisi penting justru diberikan kepada orang yang tidak relevan. Kepala BGN sekarang jelas harus dicopot! Inkompetensi lebih berbahaya daripada kejahatan, karena bisa membunuh pelan-pelan lewat kebijakan yang salah,” ujarnya dengan nada tegas.

Terkait anggaran Rp15 ribu per porsi, Alfath menyebut skema tersebut penuh rekayasa.

“Kalau digunakan dengan benar, angka itu bisa menghadirkan makanan bergizi yang layak. Namun kenyataannya, sejak awal anggaran ini memang didesain untuk bancakan. Rakyat hanya mendapat nasi bungkus, sementara elit kebagian proyek,” sindirnya.

Alfath juga mengingatkan bahwa kebijakan MBG tidak bisa dilepaskan dari persoalan sosial lainnya. Menurutnya, kesejahteraan guru dan dosen harus dijamin agar pembangunan manusia berjalan menyeluruh.

“Bagaimana anak-anak bisa sehat kalau gurunya masih harus ngamen untuk bertahan hidup? Ini bukti pemerintah hanya peduli pada gimmick, bukan pada pembangunan manusia yang nyata,” tegasnya.

Dengan nada menekan, Alfath merinci tiga langkah mendesak yang harus segera ditempuh pemerintah:

1. Melakukan reorientasi MBG berbasis bukti dengan target jelas dan segmen tepat.

2. Mencopot Kepala Badan Gizi Nasional, lalu menggantinya dengan sosok ahli gizi dan manajemen publik, bukan pejabat titipan atau pensiunan jenderal.

3. Presiden turun langsung ke lapangan, tidak hanya bergantung pada laporan kertas dari lingkaran istana.

“Kalau Presiden serius, copot dulu orang-orang yang tidak kompeten. Jika tidak, MBG hanya akan menjadi proyek mercusuar yang busuk dari dalam. Sejarah akan mencatat, kegagalan ini bukan sekadar salah program, tetapi juga salah kepemimpinan,” pungkas Alfath.