Poros Saudi–UEA Retak, Yaman Kembali Jadi Ajang Perebutan Pengaruh
Marknews.id – Hubungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) memasuki titik paling sensitif dalam satu dekade terakhir. Dua kekuatan utama di Teluk yang sebelumnya tampil kompak kini menunjukkan perbedaan arah secara terbuka, dengan konflik Yaman kembali menjadi episentrum persaingan geopolitik kawasan.
Retaknya hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menandai perubahan signifikan peta politik Timur Tengah pada awal 2026. Ketegangan yang sebelumnya tersembunyi di balik narasi stabilitas regional kini mencuat, membuka kembali babak baru ketidakpastian bagi Yaman yang telah lama terjebak konflik berkepanjangan.
Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Bachtiar Nasir, menilai dinamika terbaru ini menunjukkan eskalasi serius di antara dua sekutu lama. “Yang terjadi sekarang bukan lagi friksi biasa, melainkan konfrontasi terbuka. Yaman kembali dijadikan arena tarik-menarik kepentingan dua kekuatan besar di Teluk,” kata Bachtiar, Kamis, 22 Januari 2026.
Sinyal keretakan mulai terlihat jelas ketika Arab Saudi, pada 30 Desember 2025, mengajukan ultimatum 24 jam kepada UEA agar menarik seluruh pasukannya dari wilayah Yaman. Langkah tersebut dipandang sebagai peringatan keras bahwa Riyadh tidak lagi siap mentoleransi manuver Abu Dhabi yang berjalan di luar kendali koalisi.
Tekanan berlanjut pada awal Januari 2026. Saudi melancarkan serangan udara yang menargetkan jalur logistik senjata milik Southern Transitional Council (STC) di Mukalla. Kelompok separatis Yaman Selatan itu selama ini dikenal mendapat sokongan politik dan militer dari UEA. Aksi militer tersebut dinilai sebagai pesan terbuka bahwa Saudi siap mengambil langkah sepihak untuk menjaga kepentingannya.
Ketegangan di lapangan memicu respons politik dari pemerintah Yaman yang didukung Saudi. Melalui Presidential Leadership Council (PLC), status darurat nasional ditetapkan selama 90 hari. Kebijakan ini menyusul langkah kontroversial pemimpin STC, Aidarous al-Zubaidi, yang memproklamirkan diri sebagai presiden Yaman Selatan dan memunculkan kembali bayang-bayang perpecahan negara.
Bachtiar menilai perbedaan kepentingan strategis menjadi akar utama retaknya poros Teluk. Arab Saudi memandang keutuhan Yaman sebagai bagian tak terpisahkan dari keamanan nasionalnya, terutama karena kedua negara berbagi garis perbatasan darat lebih dari 1.400 kilometer.
Sebaliknya, UEA disebut memiliki orientasi berbeda. Abu Dhabi dinilai lebih fokus pada penguatan posisi maritim dan ekonomi jangka panjang. Melalui strategi penguasaan pelabuhan strategis, termasuk di Aden dan Pulau Socotra, UEA berupaya mengamankan jalur perdagangan regional, meski langkah tersebut dinilai berpotensi memperdalam fragmentasi politik di Yaman.
Persaingan kedua negara Teluk itu tidak hanya terjadi di medan konflik, tetapi juga merambah sektor ekonomi kawasan. Program Visi 2030 yang digulirkan Arab Saudi, termasuk kebijakan mewajibkan perusahaan multinasional memindahkan kantor regional ke Riyadh, dinilai menggeser dominasi Dubai sebagai pusat bisnis regional. Hingga Oktober 2025, sekitar 780 perusahaan global tercatat telah memindahkan kantor regionalnya ke ibu kota Saudi.
Di tengah rivalitas Saudi–UEA, kelompok Houthi di Yaman Utara justru mendapatkan ruang strategis untuk memperkuat posisi militernya. Kondisi ini dinilai semakin memperkecil peluang tercapainya penyelesaian damai yang komprehensif melalui jalur diplomasi.
Bachtiar menegaskan bahwa rakyat Yaman kembali menjadi korban utama dalam pusaran konflik regional tersebut. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan sebuah negara tidak seharusnya terus dikorbankan demi ambisi geopolitik dan ekonomi kekuatan eksternal.
Menurutnya, keretakan poros Teluk berpotensi memicu instabilitas yang lebih luas di Timur Tengah dan mencederai semangat solidaritas dunia Islam. Yaman kini berada di titik krusial, antara bertahan sebagai negara berdaulat atau terpecah di bawah bayang-bayang kepentingan regional yang saling berseberangan.
