Dua Tahun Prabowo-Gibran: Pidato Makin Panjang, Kinerja Pemerintah Dipertanyakan
Kajian PolGov UGM mencatat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 166 pidato publik dengan total durasi 80,6 jam selama dua tahun pemerintahan. Di tengah intensitas komunikasi yang meningkat, sejumlah akademisi menyoroti persoalan ekonomi, perlindungan masyarakat, dan efektivitas program pemerintah.
YOGYAKARTA(26/10/2026)— Presiden Prabowo Subianto semakin sering berbicara di hadapan publik selama dua tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, peningkatan intensitas komunikasi itu memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana pesan-pesan Presiden berjalan seiring dengan perbaikan kinerja pemerintahan?
Kajian kelompok studi Electoral Politics & Public Opinion Studies (EPPOS) PolGov Universitas Gadjah Mada mencatat Prabowo menyampaikan 166 pidato publik dengan total durasi 80,6 jam. Jumlah kata yang diucapkan diperkirakan mencapai 326.800 kata selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026.
Koordinator EPPOS PolGov UGM, Arya Budi, mencatat durasi pidato Presiden meningkat hampir tiga kali lipat jika dibandingkan antara semester pertama dan semester keempat pemerintahan.
Angka itu menunjukkan semakin besarnya porsi komunikasi publik dalam kepemimpinan Prabowo. Namun, panjangnya pidato tidak dengan sendirinya mencerminkan keberhasilan kebijakan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah komunikasi tersebut mampu menjelaskan arah pemerintahan, memperkuat kepercayaan publik, dan menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Pidato Kenegaraan Mendominasi
Dari keseluruhan durasi pidato yang diteliti, acara kenegaraan menyumbang 34,4 jam atau 42,7 persen. Pidato mengenai program pemerintah mencapai 29,1 jam atau 36,2 persen. Adapun tema politik dan kemasyarakatan menghabiskan sekitar 17 jam atau 21,1 persen.
Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya ruang yang diberikan untuk kegiatan kenegaraan dan penjelasan program pemerintah. Di sisi lain, kualitas komunikasi seorang presiden tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering ia tampil, tetapi juga oleh substansi pesan, ketepatan informasi, dan kemampuannya merespons kritik.
Persoalan lain muncul dari pilihan bahasa di podium.
Tim peneliti EPPOS mendokumentasikan 311 insiden ucapan yang dinilai kurang hingga sangat tidak pantas dalam 84 pidato. Catatan itu mencakup penggunaan kata-kata kasar serta pelabelan terhadap pihak yang mengkritik pemerintah.
Koordinator EPPOS PolGov UGM, Arya Budi, menyatakan bahwa tim peneliti telah mendokumentasikan 166 pidato publik Prabowo dengan total durasi mencapai 80,6 jam.
Dari keseluruhan durasi itu, acara kenegaraan menyumbang 34,4 jam atau 42,7 persen. Adapun pidato yang berkaitan dengan program pemerintah berlangsung 29,1 jam atau 36,2 persen, sementara tema politik dan kemasyarakatan mencapai 17 jam atau 21,1 persen.
Durasi pidato Prabowo bahkan naik hampir tiga kali lipat bila dibandingkan antara semester pertama dan semester keempat masa kepemimpinannya.
“Jadi semester pertama dari Oktober 2024 sampai April 2025, kalau kita hitung total pidatonya sekitar 9,9 jam, tetapi di akhir (semester empat April-Oktober 2026) menjadi 29,2 jam. Jadi durasi pidatonya meningkat,” ujar Arya dalam peluncuran kajian bertajuk Dua Tahun di Podium, Senin (26/10/2026).
Selaras dengan bertambahnya durasi pidato, fokus pembahasan pun makin banyak diarahkan pada penjelasan program pemerintah. Menurut kajian tersebut, porsinya naik dari 12 persen menjadi 51 persen.
Akan tetapi, bertambahnya durasi komunikasi di podium itu diikuti oleh menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo. Berdasarkan rata-rata 29 survei opini publik yang dihimpun peneliti, tingkat kepuasan masyarakat menurun dari kisaran 80,5 persen menjadi 58 persen.
Ratusan Ucapan Tidak Pantas Tercatat
Selain durasi dan tema pidato, penelitian EPPOS PolGov UGM juga menyoroti penggunaan bahasa Prabowo di ruang publik. Peneliti mencatat 311 insiden ucapan yang tergolong kurang pantas hingga sangat tidak pantas dalam 84 pidato.
Ucapan itu meliputi kata-kata kasar seperti “Ndasmu”, “brengsek”, dan “bajingan”, serta pelabelan terhadap pengkritik, seperti “pakar sesat” dan “saking pintarnya jadi goblok”.
Peneliti turut mencatat pernyataan yang menuduh demonstran “dibayar koruptor”, hingga ucapan bernada ancaman, seperti “daripada kau cekek, lebih baik saya cekek aja kau”.
Frekuensi kemunculan ucapan tersebut tercatat stabil pada angka satu insiden per seribu kata. Akan tetapi, jumlah temuannya bertambah dari 105 insiden pada tahun pertama menjadi 206 insiden pada tahun kedua, sejalan dengan bertambahnya durasi pidato.
Dari keseluruhan 311 insiden, 214 di antaranya dikategorikan kurang pantas, 78 tidak pantas, dan 19 sangat tidak pantas. Sebanyak 222 insiden atau 71,4 persen terjadi dalam acara kenegaraan dan program pemerintah yang disiarkan melalui kanal resmi.
“Ucapan tidak pantas merupakan pola yang menetap, bukan insidental. Jadi, hal itu tidak hanya muncul dalam satu pidato, tetapi terus berulang-ulang,” ujar Arya.
Arya menyoroti pemanfaatan panggung formal pemerintahan untuk menanggapi kritik yang dialamatkan kepada presiden. Berdasarkan temuan penelitian, 49,8 persen dari keseluruhan insiden dan 53,6 persen insiden berat menargetkan para pengkritik serta masyarakat sipil.
Temuan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam mengevaluasi gaya komunikasi Presiden. Dalam demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Cara seorang pemimpin merespons kritik dapat memengaruhi kualitas ruang publik dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
Meski demikian, penilaian atas setiap insiden perlu merujuk pada konteks pidato, transkrip, serta kriteria yang digunakan peneliti. Dengan demikian, temuan tersebut dapat dibaca secara proporsional dan tidak berhenti sebagai penilaian umum terhadap pribadi Presiden.
Program Unggulan dan Pekerjaan Rumah Negara
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berhenti pada gaya komunikasi. Sejumlah akademisi UGM menyoroti arah prioritas pemerintah, terutama ketika program-program unggulan memperoleh perhatian besar sementara persoalan mendasar dalam perlindungan masyarakat masih menuntut penyelesaian.
Guru Besar Fisipol UGM, Amalinda Savirani, menilai pemerintah masih terlalu terpusat pada program andalan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa. Menurut penilaian tersebut, perhatian terhadap program unggulan perlu diimbangi dengan penguatan fungsi dasar negara dalam melindungi masyarakat.
Program berskala nasional tentu dapat memberikan manfaat jika dirancang dan dilaksanakan dengan baik. Namun, besarnya anggaran, luasnya cakupan, dan banyaknya penerima manfaat tidak otomatis menjamin keberhasilan.
Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah program tersebut tepat sasaran, berkelanjutan, serta mampu menyelesaikan persoalan yang hendak diatasi. Pemerintah juga perlu menunjukkan bagaimana program unggulan berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga dan perlindungan kelompok rentan.
Di sinilah ukuran keberhasilan pemerintahan diuji: bukan semata-mata pada kemampuan meluncurkan program baru, melainkan pada konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab negara.
Ekonomi Terbentur Ruang Fiskal
Dari sisi ekonomi, tantangan pemerintah juga belum ringan.
Ekonom UGM, Rimawan Pradiptyo, menilai kondisi ekonomi belum menunjukkan banyak perbaikan berarti. Keterbatasan ruang fiskal dan persoalan tata kelola menjadi tantangan yang perlu diperhatikan.
Ruang fiskal menentukan seberapa leluasa pemerintah membiayai prioritas pembangunan tanpa mengabaikan kebutuhan belanja lain. Ketika kemampuan anggaran terbatas, pemerintah harus menentukan program mana yang paling mendesak, memberikan manfaat terbesar, dan menghasilkan dampak yang terukur.
Situasi tersebut menuntut pengelolaan anggaran yang disiplin. Setiap program perlu dinilai berdasarkan manfaat ekonomi dan sosialnya, bukan hanya berdasarkan popularitas atau kemudahan untuk dikomunikasikan kepada publik.
Evaluasi ekonomi yang menyeluruh tetap membutuhkan indikator terukur, seperti pertumbuhan ekonomi, daya beli rumah tangga, kualitas pekerjaan, kemiskinan, ketimpangan, dan efektivitas belanja pemerintah. Tanpa indikator tersebut, penilaian tentang perbaikan ekonomi berisiko berhenti pada kesan umum.
Karena itu, kritik mengenai terbatasnya ruang fiskal perlu dibaca sebagai peringatan tentang pentingnya menentukan prioritas dan memperbaiki tata kelola, bukan sebagai pengganti evaluasi berdasarkan data ekonomi.
Keberhasilan Bukan Sekadar Jumlah Program
Pakar kebijakan publik UGM, Agustinus Subarsono, mengingatkan bahwa evaluasi kinerja pemerintah tidak cukup didasarkan pada banyaknya program yang diluncurkan atau jumlah orang yang menerima manfaat.
Ukuran yang lebih penting adalah dampak nyata terhadap kehidupan warga.
Dalam kebijakan publik, jumlah penerima manfaat merupakan indikator keluaran atau output. Adapun perubahan kualitas hidup, perbaikan kesejahteraan, dan penyelesaian masalah masyarakat merupakan bagian dari hasil atau outcome yang perlu diukur.
Pembedaan itu penting. Sebuah program dapat menjangkau jutaan orang, tetapi efektivitasnya tetap harus diuji melalui kualitas layanan, ketepatan sasaran, keberlanjutan pembiayaan, dan perubahan kondisi penerima manfaat.
Agustinus juga menyoroti seringnya perombakan kabinet sebagai bagian dari persoalan evaluasi pemerintahan. Perubahan susunan menteri perlu dinilai dari dampaknya terhadap kesinambungan kebijakan, koordinasi antarinstansi, dan kemampuan birokrasi menjalankan program.
Pergantian pejabat tidak otomatis berarti pemerintahan gagal. Namun, jika terlalu sering terjadi tanpa perbaikan kinerja yang terukur, publik berhak mempertanyakan konsistensi arah kebijakan dan efektivitas pengelolaan pemerintahan.
Dua Tahun dan Ujian Hasil
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan sejumlah persoalan yang layak menjadi bahan evaluasi. Kajian EPPOS PolGov UGM menyoroti peningkatan durasi pidato Presiden sekaligus mencatat insiden penggunaan bahasa yang dinilai tidak pantas. Sementara itu, para akademisi UGM mengingatkan pemerintah agar tidak kehilangan keseimbangan antara program unggulan, fungsi dasar negara, pengelolaan ekonomi, dan kualitas pelayanan publik.
Temuan-temuan tersebut tidak dengan sendirinya menjadi kesimpulan akhir tentang keberhasilan atau kegagalan pemerintahan. Namun, semuanya menunjukkan pentingnya memperluas ukuran evaluasi melampaui aktivitas politik dan komunikasi publik.
Pemerintah perlu menunjukkan hasil yang dapat diperiksa: apakah layanan publik semakin baik, apakah masyarakat lebih terlindungi, apakah daya beli membaik, dan apakah anggaran menghasilkan manfaat yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.
Pada akhirnya, kepemimpinan tidak hanya diukur dari seberapa sering seorang presiden berbicara atau seberapa banyak program diluncurkan. Ukurannya terletak pada kemampuan pemerintah mengubah janji menjadi kebijakan yang efektif dan kebijakan menjadi perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Setelah dua tahun berkuasa, tantangan Prabowo bukan sekadar menjaga perhatian publik. Tantangan yang lebih besar adalah membuktikan bahwa perhatian tersebut berujung pada hasil.
SON
