Refleksi Dua Dekade Gempa Yogya di Candi Prambanan, Kesiapsiagaan Ditanamkan
LoIlustrasi apel kesiapsiagaan bencana di Candi Prambanan, 23 Mei 2026. (AI Generated)
MARKNEWS.ID, Yogyakarta– Refleksi Gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah digelar di Lapangan Garuda, kawasan Candi Prambanan, Sabtu pagi, 23 Mei 2026. Ratusan personel lintas instansi berbaris dalam apel kesiapsiagaan. Di sekelilingnya, peralatan evakuasi, tenda darurat, hingga perangkat tanggap bencana dipamerkan. Lengkap, tertata, siap pakai.
Gempa 27 Mei 2006 berkekuatan 5,9 skala Richter, yang mengguncang selama 57 detik, masih menjadi trauma kolektif. Lebih dari 5.700 orang meninggal, ratusan ribu rumah roboh, dan Bantul menjadi wilayah dengan luka terdalam. Dua puluh tahun berlalu, ingatan itu tidak hilang.
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengingatkan bahwa saat gempa terjadi, negara belum memiliki sistem penanggulangan bencana seperti sekarang. Tidak ada BNPB, belum ada BPBD yang terstruktur. “Respons awal sangat bertumpu pada kekuatan masyarakat,” ujarnya saat apel, Sabtu, 23 Mei 2026.
Dari situ, solidaritas menjadi pelajaran utama. Warga mengevakuasi warga. Komunitas bergerak lebih cepat dari sistem. Namun pelajaran itu, menurut Ni Made, seharusnya tidak berhenti sebagai nostalgia. Ia harus menjelma menjadi sistem yang bekerja sebelum bencana datang.
“Bencana bukan peristiwa yang jauh. Ia bagian dari realitas ruang hidup kita,” kata dia.
Di Yogyakarta, ancaman bukan hanya gempa. Erupsi Merapi, banjir, longsor, kekeringan, hingga potensi tsunami di selatan adalah risiko yang selalu mengintai.
Karena itu, kesiapsiagaan, kata Ni Made, bukan sekadar soal alat atau latihan sesekali. Ia adalah ekosistem: infrastruktur aman, sistem peringatan dini, pendidikan kebencanaan, hingga kapasitas masyarakat di tingkat akar rumput.
Pernyataan itu menyiratkan kritik halus. Peralatan boleh lengkap, tetapi tanpa kemampuan dan koordinasi, ia hanya menjadi pajangan.
“Alat tanpa kemampuan operasi hanya akan menjadi benda mati,” ujarnya.
Dari pemerintah pusat, Deputi Kemenko PMK Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan menegaskan hal serupa. Pendekatan penanggulangan bencana, kata dia, harus bergeser dari respons ke pengelolaan risiko. Indonesia berada di cincin api—risiko bukan kemungkinan, melainkan kepastian yang menunggu waktu.
“Tidak ada satu pihak pun yang mampu menghadapi bencana sendirian,” kata Lilik.
Ia juga mengingatkan ancaman lain yang kerap luput dari perhatian: dampak El Niño. Kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan bisa menjadi bencana berikutnya. Artinya, kesiapsiagaan tidak hanya soal gempa, tetapi seluruh spektrum risiko.
Di sisi lain, keterlibatan sektor non-pemerintah mulai terlihat. InJourney Destination Management, misalnya, mengedukasi sekitar seribu siswa SMA di Yogyakarta melalui program tanggap bencana. Direktur Operasinya, Indung Purwita Jati, menyebut siswa dipilih karena dinilai mampu menjadi agen pengetahuan di lingkungan masing-masing.
Langkah ini penting, tetapi skalanya masih terbatas. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana menjadikan edukasi kebencanaan sebagai arus utama, bukan program sporadis.
Kawasan Candi Prambanan—yang sempat terdampak gempa 2006—kini dikelola dengan pendekatan lebih hati-hati. Pembatasan pengunjung dan perawatan ketat diterapkan untuk menjaga struktur tetap lestari. Upaya ini menunjukkan satu hal: mitigasi bisa dilakukan, jika ada kesadaran dan konsistensi.
