Ketua MPW Pemuda Pancasila DIY Singgung Peran DPD, Gus Hilmy Akui Kewenangan Terbatas

Halal bihalal Pemuda Pancasila DIY

MARKNEWS.ID, SLEMAN — Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Daerah Istimewa Yogyakarta, Faried Jayen Soepardjan, menekankan pentingnya kerja nyata kader dalam melayani masyarakat. Pesan itu ia sampaikan dalam acara halal bihalal yang digelar di Ndalem 234, Kalasan, Sleman, Ahad malam, 19 April 2026.

Dalam forum tersebut, Jayen turut menyoroti kontribusi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang menurutnya belum terasa signifikan di tingkat daerah.

“Publik belum benar-benar merasakan dampak fungsi DPD. Ini yang perlu dijawab,” ujarnya.

Acara dihadiri jajaran pengurus MPW dan MPC kabupaten/kota se-DIY. Hadir pula Ketua MPO PP DIY yang juga Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, serta anggota MPO PP DIY, Gus Hilmy Muhammad, yang saat ini menjabat sebagai senator DPD RI.

Jayen menegaskan, organisasinya berkomitmen memperkuat peran sosial di tengah masyarakat sekaligus mengikis stigma negatif akibat ulah segelintir oknum. Menurutnya, banyak aktivitas kader yang selama ini dilakukan tanpa sorotan.

“Kami sering bekerja tanpa publikasi. Tapi itu justru perlu dibuktikan bahwa kehadiran Pemuda Pancasila benar-benar membawa manfaat,” kata dia.

Ia menyebut, organisasi yang berdiri pada 28 Oktober 1959 tersebut memiliki puluhan ribu anggota di DIY. Di tengah dinamika internal, ia meminta seluruh kader tetap berpegang pada nilai dasar pengabdian.

“Kita harus menunjukkan bahwa organisasi ini hadir untuk kontribusi nyata, bukan sekadar label,” ujarnya.

Jayen juga mengingatkan kader yang kini menduduki jabatan publik agar menjaga amanah. Ia menyinggung sejumlah kader yang telah berkiprah di pemerintahan, termasuk di tingkat nasional.

“Jabatan publik adalah tanggung jawab. Jangan sampai kepercayaan masyarakat justru dikhianati,” tegasnya.

Menanggapi sorotan tersebut, Gus Hilmy Muhammad mengakui bahwa ruang gerak DPD memang terbatas secara kewenangan. Ia bahkan secara terbuka menyampaikan kelelahan dalam menjalankan fungsi sebagai senator.

“Kewenangan DPD sangat terbatas. Kami lebih banyak pada fungsi pengusulan dan pertimbangan, bukan pengambil keputusan akhir,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterbatasan itu kerap membuat aspirasi daerah sulit diperjuangkan secara optimal di tingkat pusat.

Dalam paparannya, Gus Hilmy juga menyoroti pentingnya arah pembangunan jangka panjang. Menurutnya, Indonesia membutuhkan haluan negara agar kebijakan tidak berubah setiap pergantian kepemimpinan.

“Kalau tidak ada arah yang konsisten, program pembangunan akan mudah berganti. Ini yang membuat kesinambungan sulit terjaga,” katanya.

Sementara itu, Hasto Wardoyo menilai kepemimpinan Jayen mengedepankan keterbukaan. Ia juga mengingatkan generasi muda untuk mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa depan.

“Anak muda hari ini adalah pemimpin di masa mendatang. Karena itu, penting menjaga etika, saling menghormati, dan terus belajar,” ujarnya.

Hasto menambahkan, di balik citra yang kerap dipersepsikan negatif, Pemuda Pancasila memiliki kontribusi dalam menjaga ketertiban sosial.

“Di lapangan, mereka juga berperan dalam menjaga ketenteraman wilayah,” kata dia.