Partai Politik Sibuk Pemilu 2029, Isu Bencana Justru Terpinggirkan
YOGYAKARTA, Marknews.id — Bencana terus melanda berbagai daerah di Indonesia. Namun, elite politik nasional justru sibuk menyiapkan agenda Pemilu 2029. Kondisi ini menjadi sorotan dalam diskusi publik di Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).
Diskusi bertajuk Elite Partai Politik dan Bencana: Di Antara Citra, Pemilu 2029, dan Rakyat yang Terluka itu menghadirkan pengamat politik UGM Arie Sujito dan Didik Krisdiyanto dari Pusat Studi Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga. Dr. Ari Junaedi dari Nusakom Pratama Institute menjadi moderator.
Data BNPB per 7 September 2026 mencatat 1.730 kejadian bencana sejak awal Januari. Karhutla menjadi kejadian terbanyak dengan 627 kasus. Setelah itu, banjir mencapai 543 kejadian dan cuaca ekstrem 324 kejadian.
Selain itu, Indonesia menghadapi 105 kejadian tanah longsor dan 101 kejadian kekeringan. Gelombang pasang serta abrasi juga tercatat 14 kejadian. Pada periode Juli hingga September, erupsi Gunung Anak Krakatau dan gempa 7,7 M di Flores menjadi perhatian.
Politik Lebih Sibuk Menuju 2029
Di tengah kondisi tersebut, perhatian elite politik justru banyak terserap oleh agenda elektoral. Partai politik melakukan konsolidasi dan pelantikan pengurus. Pada saat yang sama, pembentukan relawan untuk menghadapi Pemilu 2029 juga semakin intensif.
Menurut Arie Sujito, partai politik saat ini terjebak dalam logika elektoral yang sempit. Politik pencitraan, kata dia, lebih dominan daripada agenda kebencanaan.
Arie menilai partai lebih sibuk membangun citra di media sosial dan merancang koalisi untuk 2029. Sementara itu, bencana sering hanya menjadi isu sesaat. Setelah pemberitaan mereda, perhatian politik ikut menghilang.
Padahal, bencana menyangkut persoalan kemanusiaan. Karena itu, pemerintah dan partai politik membutuhkan kebijakan jangka panjang. Arie juga mendorong publik menjadikan pengalaman bencana sebagai bagian dari pertimbangan saat menentukan pilihan politik.
Ari Junaedi: Bencana Bukan Sekadar Isu Teknis
Sementara itu, Dr. Ari Junaedi dari Nusakom Pratama Institute menekankan pentingnya menjadikan bencana sebagai isu politik yang etis. Ia tidak ingin persoalan bencana berhenti sebagai isu teknis semata.
Pandangan tersebut menempatkan keselamatan warga sebagai bagian dari tanggung jawab politik. Karena itu, partai tidak cukup hadir ketika bencana terjadi. Partai juga perlu mendorong kebijakan pencegahan dan pengurangan risiko.
Didik Soroti Lemahnya Komitmen Politik
Di sisi lain, Didik Krisdiyanto menilai pola bencana di Indonesia semakin kompleks dan berulang. Menurut dia, persoalannya bukan karena Indonesia kekurangan teknologi.
Indonesia, kata Didik, sebenarnya sudah mengetahui wilayah yang rawan banjir, longsor, dan gempa. Data mengenai kawasan rawan juga tersedia. Namun, kebijakan mitigasi belum berjalan optimal.
Didik menyoroti anggaran mitigasi yang terpangkas dan pelanggaran tata ruang. Ia juga menilai partai politik belum menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai isu prioritas.
Karena itu, Didik meminta partai politik mengambil peran lebih jauh. Partai perlu mendorong legislasi mitigasi dan mengawal anggaran kebencanaan. Selain itu, kader partai di eksekutif dan legislatif harus bekerja untuk mengurangi risiko bencana.
Bencana Harus Masuk Agenda Partai
Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi. Forum meminta partai politik memasukkan agenda kebencanaan ke dalam platform dan AD/ART partai.
Selanjutnya, forum mendesak DPR dan pemerintah memperkuat anggaran mitigasi. Anggaran kebencanaan juga tidak boleh menjadi korban kebijakan efisiensi. Forum mendorong kader partai di daerah rawan bencana aktif dalam sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat.
Selain itu, peserta diskusi mengusulkan isu bencana menjadi indikator kinerja politik. Dengan begitu, keberhasilan politik tidak hanya diukur dari popularitas dan perolehan suara.
Diskusi itu akhirnya menyampaikan pesan moral kepada elite politik. Pemilu 2029 memang penting. Namun, keselamatan rakyat yang kini menghadapi bencana jauh lebih mendesak. Karena itu, politik harus hadir melalui kebijakan yang melindungi masyarakat.
