Heru Bantolo Pacu Hanura DIY Konsolidasi Menuju Pemilu 2029
YOGYAKARTA, Marknews.id — Ketua DPD Partai Hanura Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Heru Bantolo memacu konsolidasi organisasi menghadapi agenda politik hingga Pemilu 2029. Ia meminta seluruh jajaran Hanura DIY membangun kerja politik yang terukur, berkelanjutan, dan dekat dengan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Heru saat pelantikan pengurus DPD Partai Hanura DIY di Yogyakarta, Senin (14/9/2026). Acara itu dihadiri jajaran DPP Partai Hanura, perwakilan partai politik di DIY, KPU, kader, serta pengurus Hanura.
Bagi Heru, pelantikan menjadi momentum awal untuk menggerakkan mesin organisasi. Karena itu, mandat Ketua Umum dan DPP Partai Hanura harus segera diterjemahkan menjadi kerja nyata di daerah.
“Atas kepercayaan dan mandat dari Ketua Umum serta DPP Partai Hanura, kami, DPD DIY, siap menjalankan konsolidasi secara serius, terukur, dan berkelanjutan,” kata Heru.
Konsolidasi Kader Jadi Prioritas
Konsolidasi kader menjadi prioritas kepengurusan Heru. Selain memperkuat internal organisasi, ia ingin Hanura membangun komunikasi dan persahabatan dengan partai politik lain di Yogyakarta.
“Kita akan memperkuat konsolidasi kader Partai Hanura. Pada kesempatan ini, kita juga akan menjalin persahabatan dengan partai-partai politik yang ada di Yogyakarta,” ujarnya.
Menurut Heru, komunikasi lintas partai penting untuk menciptakan iklim politik yang sehat sekaligus mendorong kemajuan DIY. Dengan demikian, pelantikan tersebut diharapkan menjadi awal kerja politik yang lebih konkret.
“Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik bagi kerja politik Partai Hanura di Daerah Istimewa Yogyakarta,” katanya.
Muqowam: Pelantikan Buka Tanggung Jawab Baru
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Akhmad Muqowam meminta pengurus baru segera bekerja setelah menerima mandat organisasi.
Menurut Muqowam, pelantikan bukan tujuan akhir, melainkan awal tanggung jawab kader dalam menjalankan roda organisasi hingga tingkat bawah.
“Pelantikan bukanlah akhir dari sebuah proses. Justru pelantikan merupakan awal dari sebuah tanggung jawab,” kata Muqowam.
Ia mengingatkan pengurus agar tidak berhenti pada struktur dan dokumen organisasi. DPD, DPC, PAC hingga ranting harus menjalankan aktivitas nyata serta membangun hubungan langsung dengan masyarakat.
“DPD harus bekerja. PAC harus bergerak dan menjalankan tugasnya. Ranting harus semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Muqowam menilai organisasi yang kuat membutuhkan aktivitas, kader, semangat, dan kerja nyata. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya melihat partai saat kegiatan seremonial, tetapi juga merasakan kehadirannya ketika menghadapi persoalan sehari-hari.
Hanura Diminta Perjuangkan Persoalan Rakyat
Muqowam meminta Hanura menjadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama kerja politik. Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat.
“Indonesia tidak hanya dibangun dari pusat. Indonesia berdiri karena desa, daerah, kabupaten, kota, dan provinsi,” katanya.
Pemerintah dan wakil rakyat, lanjut dia, harus memahami kebutuhan masyarakat di daerah. Selanjutnya, anggota DPRD perlu menerjemahkan aspirasi tersebut melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Kader harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Struktur organisasi harus mampu menjadi jembatan antara rakyat dan kebijakan publik,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta kader mendengar persoalan rakyat kecil dan memperjuangkannya melalui kebijakan.
“Perjuangkan kebijakan, kawal pelaksanaannya, dan pertanggungjawabkan hasilnya kepada rakyat,” tegasnya.
Muqowam menyebut pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, ekonomi daerah, perlindungan petani dan nelayan, infrastruktur, pengelolaan potensi daerah, penelitian dan inovasi, serta pengembangan generasi muda sebagai sektor yang perlu mendapat perhatian.
Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan pembangunan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jangan sampai daerah hanya menjadi tempat pengambilan sumber daya, sementara masyarakatnya tidak menikmati hasil pembangunan.
“Daerah jangan hanya menjadi tempat sumber daya diambil, sementara masyarakatnya tetap hidup dalam kemiskinan. Daerah harus menjadi tempat di mana kesejahteraan dibangun dan dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Perkuat Struktur Partai dan DPRD
Muqowam meminta struktur Hanura membangun sinergi dengan anggota DPRD agar aspirasi masyarakat masuk ke ruang kebijakan.
“Struktur partai harus memahami persoalan rakyat, sementara anggota DPRD harus mampu memperjuangkan persoalan tersebut melalui fungsi dan kewenangannya di lembaga legislatif,” ujarnya.
Menurut Muqowam, struktur partai yang kuat tanpa representasi politik berkualitas akan kehilangan daya. Sebaliknya, anggota legislatif yang kuat tanpa dukungan struktur organisasi dapat kehilangan arah.
Oleh sebab itu, ia mendorong Hanura DIY memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas representasi politik.
“Karena itu, mari kita perkuat keduanya secara bersama-sama,” katanya.
Siapkan Kader Menuju Pemilu 2029
Untuk menghadapi Pemilu 2029, Hanura DIY akan menjalankan pembimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas dan pemahaman pengurus terhadap tugas organisasi.
“Setelah pelantikan ini, kita akan memasuki pembimbingan teknis. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman kita terhadap tugas-tugas organisasi,” kata Muqowam.
Selanjutnya, konsolidasi perlu dilanjutkan dengan mengaktifkan struktur hingga tingkat bawah serta memperkuat hubungan dengan masyarakat.
Muqowam juga mengingatkan kader agar menjaga kehormatan organisasi dan tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
“Jangan menggunakan jabatan atau organisasi untuk kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh kader membangun Hanura sebagai organisasi politik yang kuat dan dekat dengan masyarakat.
“Mari kita mulai bekerja. Mari kita bangun organisasi yang kuat, dekat dengan masyarakat, dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat,” pungkas Muqowam.
Susunan Pengurus DPD Hanura DIY 2025-2030
Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor SKEP/409/DPP-P.HANURA/VIII/2026, kepengurusan DPD Partai Hanura Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan untuk periode 2025-2030.
Dewan Penasihat
Ketua: Fajar Mulya Bahry, S.H.
Wakil Ketua: Edwin Effendy
Sekretaris: M. Woro Dwi Ningsih
Anggota: Pardiyono
Anggota: Sulistya Hadi Joko
Anggota: Abdul Chayyi
Anggota: Bambang Catur Priyanto
Dewan Pakar
Ketua: Drs. R. Harnanto
Wakil Ketua: Ir. Panca Hartoto
Sekretaris: Sony Ade Setyawan
Anggota: Ungkih
Anggota: Harisah Nur’aini
Dewan Pengurus Daerah
Ketua: H. Heru Bantolo, S.H., M.H.
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan: Handoko Aji Wibowo
Wakil Ketua Bidang Kelembagaan dan Operasional: Umi Handayani
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Tumpal Hamonangan Situmorang
Wakil Ketua Bidang Perencanaan Kebijakan Strategi: Stephan Mario Untu
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Politik: Juprizal, S.H.
Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat: Norman Prastowo, S.H.
Wakil Ketua Bidang Peradaban dan Kebudayaan: Dyah Kusuma Wardani
Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat: Robertus Wisnu Untoro
Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Sirini Ambarwati
Wakil Ketua Bidang Penggalangan Kelompok Profesi dan Komunitas: Eko Parwoto
Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Alam, Agraria dan Lingkungan Hidup: Johny Irwan Sitohang
Wakil Ketua Bidang Kepemudaan dan Penggalangan Pemilih Pemula: Yoan Kurniawan
Wakil Ketua Bidang Keagamaan: Muhammad Mucshin, S.Pd.I
Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga: Muhammad Halim Kusuma
Wakil Ketua Bidang IT, Cyber dan Media Sosial: Arum Yunita Marwaningsih, S.Pd.
Wakil Ketua Bidang Humas dan Infokom: Arunjanti Kasmaryani
Sekretariat
Sekretaris: Johnson Erwin Sitohang
Wakil Sekretaris Bidang Internal/Kepala Sekretariat: Slamet Winardi
Wakil Sekretaris Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan: Etty Herawati
Wakil Sekretaris Bidang Kelembagaan dan Operasional: Hari Vibiyanto
Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu: Kusmardiyati
Wakil Sekretaris Bidang Perencanaan Strategi Kebijakan: Shendy Pratika Nyomansyah, S.H.
Wakil Sekretaris Bidang Ideologi dan Politik: Yulianto Pamungkas, S.H.
Wakil Sekretaris Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat: H. Yassir Anwar, S.P S.H.
Wakil Sekretaris Bidang Peradaban dan Kebudayaan: Lintang Damarsari
Wakil Sekretaris Bidang Ekonomi, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat: Wijayanti
Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Desi Vitriani, S.H.
Wakil Sekretaris Bidang Penggalangan Kelompok Profesi dan Komunitas: Agus Budi Santosa
Wakil Sekretaris Bidang Sumber Daya Alam, Agraria dan Lingkungan Hidup: Yusuf Nurrifai
Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Penggalangan Pemilih Pemula: Kholis Nurhuda dan Anindita Tiasata
Wakil Sekretaris Bidang Keagamaan: Arwan Budi Purwanto
Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga: Andi Irawan
Wakil Sekretaris Bidang IT, Cyber dan Media Sosial: Yudanto Hendrasworo
Wakil Sekretaris Bidang Humas dan Infokom: Wiwik Kristiani
Bendahara
Bendahara: Iwo Yudianto dan Siti Romlah
Wakil Bendahara Bidang Kontribusi DPRD: Diana Tri Astuti
Wakil Bendahara Bidang Pembelanjaan Aset Partai: Amelia Fransiska
Wakil Bendahara Bidang Pembiayaan Kegiatan Partai: Berti Wahyu Wulandari, A.Md.
Wakil Bendahara Bidang Pembiayaan Operasional Sekretariat Partai: Sasmita Ranny Mahardika
Koordinator Cabang
Koordinator Cabang I: Feri Okta Irawan, S.H.
Koordinator Cabang II: Ganet Perdana Kusuma









