Kagamadok Dorong Paradigma Baru, Lansia Diposisikan sebagai Mitra Pembangunan

MARKNEWS.ID, YOGYAKARTA – Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia menuntut perubahan cara pandang dalam menyikapi fenomena ageing population. Di tengah proyeksi persentase lansia yang diperkirakan melampaui 20 persen pada 2045, kelompok usia lanjut dinilai tidak semestinya ditempatkan sebagai beban negara, melainkan sebagai bagian dari kekuatan pembangunan nasional.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Annual Summit Meeting (ASM) 2026 yang diselenggarakan Keluarga Alumni Gadjah Mada Kedokteran (Kagamadok) di Auditorium Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, Yogyakarta, akhir pekan lalu. Forum ini menyoroti kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi kedua yang ditandai dengan meningkatnya populasi lansia.

Ketua ASM 2026, Prof. Dr. dr. Denny Agustiningsih, M.Kes., AIFM., AIFO-K, menegaskan bahwa pertambahan jumlah lansia perlu disikapi secara konstruktif. “Peningkatan jumlah lansia perlu dipandang tidak hanya sebagai tantangan, tetapi juga sebagai potensi pembangunan apabila didukung dengan kebijakan, layanan kesehatan, dan dukungan sosial yang tepat,” ujarnya.

Melalui tema “Embracing Ageing: Stay Healthy, Sharp and Productive”, ASM 2026 menekankan pentingnya pendekatan penuaan sehat yang memungkinkan lansia tetap aktif, mandiri, dan produktif. Konsep ini dinilai relevan untuk mendorong partisipasi sosial dan ekonomi lansia, sekaligus menekan risiko ketergantungan di usia lanjut.

Dari sisi kebijakan sosial, Ketua Kagamadok Dr. dr. Darwito, SH, Sp.B.Subsp.Onk(K), menyatakan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lansia yang digagas Kementerian Sosial. Namun, ia menekankan perlunya penyesuaian agar program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan spesifik kelompok usia lanjut.

Menurut Darwito, perencanaan menu menjadi aspek krusial karena kondisi fisiologis lansia berbeda dengan kelompok usia produktif. Asupan gizi harus mempertimbangkan proses penuaan, penyakit penyerta, serta risiko gangguan kronis. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan tersebut, program MBG dinilai berpotensi meningkatkan kualitas hidup sekaligus mempertahankan kemandirian lansia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, persentase penduduk lansia di Indonesia telah mencapai sekitar 12 persen pada 2024 dan diproyeksikan terus meningkat dalam dua dekade mendatang. Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebagai provinsi dengan proporsi lansia tertinggi, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kondisi ini menempatkan isu kesehatan dan kesejahteraan lansia sebagai agenda strategis, khususnya di wilayah dengan populasi usia lanjut yang dominan.

ASM 2026 juga menggarisbawahi bahwa proses penuaan dipengaruhi kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik berperan terhadap kerentanan penyakit degeneratif dan kecepatan penuaan, sementara gaya hidup, aktivitas fisik, nutrisi, serta pengelolaan stres menentukan kualitas hidup di usia lanjut.

Aspek fungsi kognitif menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Lansia dengan kemampuan kognitif yang terjaga dinilai lebih mampu mengambil keputusan secara mandiri, beradaptasi dengan perubahan, dan mempertahankan peran sosial di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Karena itu, upaya promotif dan preventif dipandang penting untuk menekan risiko demensia, disabilitas, serta ketergantungan jangka panjang.

ASM ke-19 Tahun 2026 digelar dalam format seminar ilmiah hybrid dan diikuti berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, dokter spesialis, dosen, peneliti, hingga pemangku kepentingan di bidang kesehatan lansia. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Dies Natalis ke-80 FK-KMK UGM, HUT ke-14 Rumah Sakit Akademik UGM, HUT ke-44 RSUP Dr. Sardjito, serta HUT ke-98 RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro.

Melalui forum ini, institusi pendidikan dan layanan kesehatan menegaskan komitmen bersama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan praktik kesehatan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Di tengah perubahan struktur demografi nasional, lansia diposisikan bukan sekadar objek kebijakan, tetapi sebagai subjek pembangunan yang tetap memiliki peran strategis.