Masuk Dewan Perdamaian Versi Trump, Indonesia Dinilai Ambil Risiko Diplomatik Besar
Marknews.id – Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk lembaga multilateral baru bertajuk Board of Peace (BoP) kembali memantik perdebatan di tingkat global. Inisiatif yang diklaim sebagai upaya menciptakan perdamaian dunia itu justru menuai skeptisisme, termasuk dari kalangan akademisi Indonesia, terlebih setelah Indonesia disebut ikut bergabung sebagai anggota.
Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM, Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, S.I.P., M.A., menilai kehadiran BoP bukan semata-mata dorongan idealisme untuk menyelesaikan konflik internasional. Ia melihat pembentukan dewan tersebut sarat kepentingan personal dan politik dari Trump sendiri.
“Apa yang dilakukan oleh Trump ini bisa dilihat dari bagaimana ia sebagai individu, bukan sebagai Presiden AS, menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua BoP, yang kemudian memunculkan penolakan keras dari sekutu-sekutu Amerika di Eropa,” jelasnya, Rabu (28/1).
Menurut Nur, narasi ketidakpercayaan Amerika Serikat terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kerap dijadikan pembenaran atas lahirnya BoP. Namun, ia menegaskan faktor itu bukan satu-satunya alasan. Kepentingan geopolitik AS tetap berperan, meski tidak pernah dijabarkan secara gamblang oleh Trump.
Ia bahkan menilai pembentukan BoP lebih mencerminkan karakter kepemimpinan Trump yang cenderung jumawa dan diperkuat oleh basis pendukung garis kerasnya. Skema iuran sekitar Rp17 triliun bagi setiap negara anggota tetap pun dianggap memperlihatkan wajah transaksional kebijakan luar negeri Washington.
“Saya kira kepentingan ekonomi adalah motif sebenarnya dari pembentukan BoP, bukan perdamaian dunia,” ujar Nur.
Lebih jauh, Nur menyebut masih terlalu dini untuk menilai apakah BoP benar-benar akan bergerak ke arah penyelesaian konflik global. Namun, melihat struktur keanggotaannya, ia pesimistis dewan tersebut mampu berdiri independen dari tekanan politik Amerika Serikat.
“Negara-negara anggota BoP, sekalipun sudah membayar iuran wajib, tampaknya tidak akan berdaya menghadapi tekanan kepentingan yang didesakkan oleh Trump,” katanya.
Sorotan paling tajam diarahkan pada keputusan Indonesia untuk ikut serta dalam inisiatif tersebut. Nur menyebut langkah ini sebagai kesalahan diplomasi yang berpotensi berdampak panjang terhadap posisi Indonesia di kancah internasional, apalagi dengan kewajiban kontribusi dana yang tidak kecil.
Baginya, keanggotaan Indonesia di BoP menimbulkan kontradiksi serius dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi. Ia mempertanyakan alasan Indonesia bergabung dalam forum “perdamaian” yang dipimpin tokoh yang dinilai mendukung praktik genosida.
“Secara internasional, hal ini akan melemahkan posisi Indonesia di mata mereka yang berjuang mendukung Palestina,” ungkapnya.
Nur menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tetap konsisten memperkuat multilateralisme melalui mekanisme yang sudah ada, terutama PBB, meskipun lembaga tersebut tidak luput dari berbagai kelemahan.
Menurutnya, Dewan Keamanan PBB memang jauh dari sempurna, tetapi masih menjadi forum yang relatif lebih legitim dan representatif dibandingkan BoP versi Trump.
“Dewan Keamanan PBB tidak ideal, tetapi ia lebih baik dari BoP dalam segala hal,” pungkasnya.
