Maklumat Reformasi: Dari Kampus UGM ke Kraton, Ketika Yogyakarta Bicara untuk Bangsa

Laporan: Muh Syaifullah | Yogyakarta, 10 November 2025

Marknews.id – Pagi itu, 20 Mei 1998, langit Yogyakarta tampak cerah. Sejak pagi, ribuan mahasiswa dan warga sudah mulai memenuhi area kampus Universitas Gadjah Mada, terutama di depan Grha Sabha Pramana (GSP). Dari berbagai  arah arus massa terus berdatangan. Ada yang membawa spanduk bertuliskan Reformasi Total!, ada yang mengibarkan bendera merah putih lusuh, dan ada pula yang hanya berdiri diam — menyimpan semangat perubahan di dalam dada mereka.

Aku berdiri di tengah-tengah lautan manusia itu. Suasana di GSP terasa begitu tegang namun penuh harapan. Yogyakarta, kota yang selama ini dikenal tenang dan bersahaja, hari itu menjadi pusat denyut moral bangsa.

Sekitar pukul sepuluh pagi, suasana tiba-tiba riuh. Dari arah selatan, iring-iringan kendaraan bergerak perlahan menuju GSP. Rakyat bertepuk tangan, mahasiswa berteriak menyambut. Sri Sultan Hamengku Buwono X, didampingi Kanjeng Ratu Hemas, tiba di kampus UGM. Bersama mereka Rektor UGM, Prof. Ikhlasul Amal.

Sultan dan Kanjeng Ratu turun dari mobil dengan langkah tenang. Wajah Sultan tampak tegas, sementara Kanjeng Ratu Hemas menyapa para mahasiswa dengan senyum hangat — senyum yang seolah menenangkan ribuan hati yang sedang gelisah.

Sultan berdiri di depan GSP. Orasinya tidak panjang, tapi menggetarkan. Ia mengajak mahasiswa dan rakyat menjaga gerakan moral reformasi dengan damai, tanpa kekerasan. Ia juga menyerukan bahwa perubahan harus berpijak pada keadilan dan kebenaran. Tepuk tangan dan sorakan menggema di udara kampus UGM.

“Kalau sang raja sudah bertitah, pasti  apa yang diinginkan akan terjadi, lihat saja besok,” kata seorang teman yang juga ikut aksi.

Namun, momen paling bersejarah belum berakhir di sana. Beberapa lama kemudian, dari kampus UGM, massa bergerak menuju Kraton Yogyakarta. Arus manusia membanjiri sepanjang Jalan Kaliurang hingga Malioboro. Mereka datang tidak hanya dari kalangan mahasiswa, tetapi juga petani, pedagang, pegawai, bahkan wisatawan yang sedang berada di kota ini.

Toko-toko di Malioboro sebagian banyak tutup. Tetapi para pedagang justru menuediakan makanan ringan dan minuman bagi para peserta aksi. Mereka bebas mengambil. Partisipasi para pedagang di Malioboro patut diacungi jempol.

Kebetulan, hari itu bertepatan dengan perayaan pekan Sekaten di Alun-alun Utara. Panggung rakyat yang semula diisi hiburan tradisional berubah menjadi lautan manusia yang menanti sesuatu yang lebih besar: suara kebenaran dari Kraton.

Dan di situlah, di tengah ribuan rakyat, Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama K.G.P.A.A. Paku Alam VIII berdiri di serambi Kraton, membacakan Maklumat Reformasi — dokumen sejarah yang kelak menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Orde Baru.

“Kami, SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X dan K.G.P.A.A. PAKU ALAM VIII, atas dasar tradisi kejuangan yang dijiwai oleh asas kerakyatan yang murni… mengajak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama kami mendukung Gerakan Reformasi dan memperkuat kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh memihak rakyat…”

Sorak-sorai meledak.
Sebagian mahasiswa menangis, sebagian rakyat menunduk berdoa, dan sebagian lagi mengibarkan bendera merah putih sambil berteriak “Hidup Reformasi!”

Aku masih bisa merasakan getarannya — pagi menjelang siang itu, Yogyakarta bukan sekadar kota pelajar. Ia menjadi jantung moral bangsa.
Dan hanya sehari kemudian, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Rezim Orde Baru tumbang.

Kini, 27 tahun kemudian, ingatan itu kembali bergema.
Terutama ketika muncul kabar bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Bagi banyak orang yang pernah berdiri di depan GSP atau di Alun-alun Utara pagi itu, kabar itu terasa seperti luka lama yang disayat kembali. Mereka tidak lupa siapa yang mematikan demokrasi, membungkam pers, dan mengekang kebebasan rakyat selama tiga dekade.

Salah satu suara yang paling lantang menolak adalah Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dan alumni MEP UGM. Dalam pernyataannya, Senin (10/11/2025), ia menegaskan bahwa bangsa ini harus tetap berpijak pada moral sejarah.

“Kewajiban sejarah, sebagai bagian dari mereka yang ikut melihat, merasakan, dan mendengar suasana batin gerakan reformasi, kita harus sampaikan bahwa Soeharto tidak pantas menjadi pahlawan,” tegas Eko.

Ia menambahkan, masa 32 tahun kekuasaan Soeharto adalah periode gelap demokrasi Indonesia.

“Kalau Soeharto masih berkuasa hari ini, anak-anak muda tidak akan bisa menulis bebas, membuat video, atau berbicara di media sosial. Media pun tak akan punya ruang untuk mengkritik seperti sekarang,” ujarnya.

Eko juga menyoroti warisan buruk Orde Baru: praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta liberalisasi ekonomi yang menindas rakyat kecil.

Ketika mendengar kabar itu, pikiranku kembali ke pagi di GSP — ketika Sultan datang bersama Kanjeng Ratu Hemas, ketika ribuan orang meneriakkan “Reformasi!”, ketika Maklumat dibacakan di Kraton di tengah hiruk pikuk Sekaten.

Maklumat itu bukan hanya seruan politik, melainkan sumpah moral:
bahwa kekuasaan harus berpihak kepada rakyat,
dan kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan.

Kini, di tahun 2025, pesan itu terasa semakin relevan.

“Rakyat belum lupa gerakan reformasi. Soeharto tidak pantas menjadi pahlawan nasional,” tegas Eko Suwanto.

Karena sejarah tidak boleh dibersihkan dari luka,
dan pahlawan sejati adalah mereka yang membebaskan rakyat dari ketakutan —
bukan mereka yang membuat rakyat takut bersuara.