MARKNEWS.ID, YOGYAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghentikan impor komoditas pangan utama, terutama padi dan jagung, melalui penguatan program swasembada dan perlindungan tanaman secara menyeluruh. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pertanian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Dalam agenda Pertemuan Masyarakat Perlindungan Tanaman dan Hewan Indonesia (MPTHI) di Auditorium Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Jumat (13/6), Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Dr. Yudi Sastro, S.P., M.P., mengungkapkan bahwa perluasan lahan tanam dan perlindungan tanaman menjadi kunci menuju swasembada.
“Kita akan memperbanyak luasan tanam padi dan jagung, juga menjaga untuk bisa sampai panen. Sehingga luas tanam bertambah, luas panen pun bertambah, disitu lah diperlukan perlindungan tanaman,” ujarnya di hadapan para akademisi dan praktisi pertanian.
Dirjen Yudi turut mengajak para ahli perlindungan tanaman yang tergabung dalam MPTHI untuk terus berkontribusi dalam program pemerintah, utamanya menjaga produktivitas di tengah tantangan perubahan iklim dan serangan hama. “Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan tanpa memperkuat perlindungan tanaman,” tegasnya.
Pengendalian Daerah Rawan Pangan dan Stop Boros Makanan
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Dr. Sarwo Edhy memaparkan bahwa pihaknya menaruh fokus pada pengendalian daerah rawan pangan serta upaya penekanan pemborosan makanan yang masih tinggi.
“Ada 74 kabupaten/kota yang masuk ke daerah rawan pangan, dan setiap tahun berkurang. Berdasar data BPS sekarang ini ada 68, dan mudah-mudahan tahun ini berkurang lagi diharapkan 64 kabupaten dan kota,” terang Sarwo Edhy.
Lebih jauh, Bapanas juga mengampanyekan gerakan bijak konsumsi pangan. Data BPS dan FAO menunjukkan, sekitar 30 persen bahan pangan di Indonesia terbuang sia-sia. “Pemborosan harus kita kendalikan dan melakukan sosialisasi dari tingkat pusat sampai daerah ke masyarakat-masyarakat. Melatih untuk makan secukupnya dan belanja sewajarnya,” imbuhnya.
Sinergi Lintas Sektor Dorong Ketahanan Pangan
Sementara itu, Ketua MPTHI Sutarto Alimoeso menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan tanaman, apalagi menghadapi dampak perubahan iklim dan degradasi lahan.
“Diperlukan upaya perlindungan tanaman itu bukan hanya bicara ada tikus, tidak ada ulat, tidak ada wereng atau tidak,” katanya menegaskan bahwa perlindungan harus menyeluruh dan berkelanjutan demi menjamin produktivitas dan mutu hasil pertanian.
Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Prof. Subejo, menilai pertemuan rutin MPTHI strategis karena mempertemukan ide kebijakan dan praktik lapangan. “Forum ini sebagai ajang diskusi membahas praktek-praktek perlindungan tanaman dan hewan selama ini,” ujarnya.
Sebagai informasi, MPTHI adalah organisasi yang berperan aktif dalam advokasi perlindungan tanaman kepada masyarakat petani maupun pemerintah. Tahun ini, MPTHI mengusung tema Perlindungan Tanaman Bersinergi Mendukung Tercapainya Swasembada Pangan Berkelanjutan.
Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan pameran produk pertanian yang secara simbolis ditandai dengan pemotongan pita oleh Dirjen Tanaman Pangan bersama Ketua Umum MPTHI, Sekretaris Utama Bapanas, serta Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama Fakultas Pertanian UGM, Prof. Subejo.
Melalui kolaborasi lintas keahlian, pemerintah berharap target swasembada pangan dapat dicapai tanpa ketergantungan impor, sekaligus membangun sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan