PKN Gunungkidul Desak Pemerintah Hapus PPN Pembalut, Dinilai Bebani Perempuan
GUNUNGKIDUL(04/10/2026) — Usulan mengenai penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk kebersihan menstruasi seperti pembalut wanita kembali mendapat dukungan kuat dari daerah. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya Pimpinan Cabang Gunungkidul, secara tegas mendukung langkah penghapusan pajak tersebut demi menjamin keterjangkauan akses kebersihan dasar bagi perempuan Indonesia.
Ketua Pimpinan Cabang PKN Gunungkidul, Yola Yulinda, menegaskan bahwa pembalut wanita bukanlah barang mewah, melainkan kebutuhan pokok primer biologis yang tidak dapat dihindari oleh setiap perempuan.
Tantangannya, sebagian besar produk pembalut wanita sebagai kebutuhan pokok kebersihan perempuan adalah komoditas impor. Terbesar berasal dari produsen negara Cina.
“Menstruasi adalah proses biologis alami, bukan pilihan. Mengenakan pajak pada pembalut wanita sama saja memberikan beban finansial tambahan atas kondisi alamiah perempuan. Kebijakan pajak ini harus berkeadilan dan pro-kesehatan masyarakat,” tegas Yola Yulinda saat memberikan keterangannya di Gunungkidul.
Kebijakan Pajak Berkeadilan dan Dampaknya
Penerapan pajak pada pembalut dinilai berkontribusi terhadap munculnya period poverty (kemiskinan menstruasi), terutama di wilayah pelosok dan bagi keluarga prasejahtera. Dampak nyata dari penghapusan pajak pembalut meliputi:
– Menjamin Akses Sanitasi Layak: Membantu perempuan dari kelas ekonomi bawah untuk tetap bisa membeli pembalut yang steril dan aman.
– Menjaga Kesehatan Reproduksi: Mengurangi risiko penggunaan bahan pengganti pembalut yang tidak higienis yang berpotensi memicu infeksi reproduksi.
– Mendukung Keadilan Gender: Menghapuskan “Pajak Gender” (Pink Tax) pada Produk Kebutuhan Khusus Wanita.
PKN Gunungkidul berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat mengkaji ulang struktur PPN untuk produk-produk sanitasi dan kesehatan perempuan agar dapat dibebaskan dari pajak secara menyeluruh di Indonesia.
SON
