Demokrasi Indonesia Berjalan di Dua Lantai, Politik Bangsawan di Atas
MARKNEWS ID, YOGYAKARTA – Pengamat politik dan ekonomi dari Duri Institute, Agung Marsudi, menilai demokrasi Indonesia berjalan dalam dua lapis kekuasaan. Pemilu menjadi arena formal tempat rakyat menentukan wakilnya, sedangkan keputusan politik strategis kerap ditentukan melalui negosiasi elite di ruang-ruang tertutup.
Agung menyebut lapisan kedua itu sebagai “politik para bangsawan”. Menurut dia, praktik tersebut ditandai oleh kesepakatan antarelite, pembagian posisi politik, serta pengaruh kelompok yang tidak selalu terlihat dalam aturan formal.
“Pemilu menentukan siapa yang duduk di kursi. Kesepakatan para bangsawan menentukan apa yang bisa dilakukan orang yang duduk di kursi itu,” kata Agung dalam tulisannya Politik Para Bangsawan.
Menurut Agung, para elite tersebut bukan selalu menjadi lawan pemerintah atau partai. Mereka justru berperan sebagai blantik, makelar, atau pialang kekuasaan. Dalam situasi tertentu, mereka dapat menjadi penyeimbang sekaligus menentukan apakah sebuah kebijakan berjalan atau terhenti.
Agung menilai partai-partai besar yang kini berada dalam koalisi politik memiliki jaringan elite yang bekerja melalui pola kekuasaan tersebut. Negosiasi politik, kata dia, tidak hanya berlangsung antara partai dan konstituen, tetapi juga dengan kelompok pemilik modal dan jejaring kekuasaan.
“Para bangsawan ini leluasa bernegosiasi dengan oligarki, bukan dengan penghuni lantai bawah,” ujarnya.
Menjelang 2029
Agung mengatakan kemampuan mengelola kepentingan elite menjadi salah satu tantangan terbesar seorang pemimpin. Pemimpin tidak cukup hanya memperhatikan kepentingan rakyat, tetapi juga harus menjaga keseimbangan dengan kelompok yang memiliki pengaruh politik.
“Itulah seni tersulit dalam pemerintahan, apalagi menjelang 2029,” kata dia.
Ia juga menyoroti kuatnya penggunaan sejarah dan garis keturunan sebagai sumber legitimasi politik. Menurut Agung, sejarah dapat menjadi modal politik yang sulit ditandingi oleh sekadar kekuatan finansial.
“Siapa yang mampu menghubungkan dirinya dengan sejarah kebangsawanan, ia memperoleh modal legitimasi yang tidak bisa dibeli dengan uang,” katanya.
Agung kemudian menggambarkan bagaimana jejaring kekuasaan dapat bertahan lintas generasi. Ia menyinggung fenomena ketika jabatan politik berputar di antara anggota keluarga, tetapi tidak selalu diakui sebagai politik dinasti.
Ia juga mengkritik paradoks sejumlah institusi politik yang membawa nama demokrasi, tetapi kepemimpinannya tidak mengalami pergantian dalam waktu lama.
Menurut Agung, kondisi itu memperlihatkan bahwa demokrasi formal belum tentu identik dengan demokrasi dalam praktik. Pemilu memang berlangsung, tetapi ruang pengambilan keputusan politik dapat tetap dikuasai oleh jaringan elite.
“Di istana, para elite partai, pemilik modal, dan tokoh-tokoh berpengaruh sudah lama merasa rumah megah itu milik mereka,” ujar Agung.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai gambaran tentang kekuasaan yang diperlakukan seperti warisan kaum bangsawan. Akibatnya, jarak antara rakyat dan pusat kekuasaan semakin terasa.
“Rakyat takut ke istana—karena di sana masih banyak hantu Belanda,” kata Agung.
Menurut dia, persepsi rakyat terhadap elite pun menjadi semakin negatif.
“Di mata rakyat, elit itu sulit, pelit, dan pahit,” ujarnya.
