Bawaslu DIY dan FISIPOL UGM Gandeng Gen Z Awasi Pemilu 2029 Lewat Buku Panduan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (Bawaslu DIY) bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) meluncurkan buku panduan pengawasan partisipatif yang secara khusus menyasar Generasi Z, Kamis, 12 November 2026.
Buku yang diluncurkan di BRI Work FISIPOL UGM itu dirancang untuk mendekatkan pendidikan pengawasan pemilu kepada anak muda melalui bahasa yang lebih sederhana dan media digital yang akrab dengan keseharian mereka. Peluncuran tersebut menjadi bagian dari rangkaian Research Week FISIPOL UGM dan diselenggarakan secara hibrida.
Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib mengatakan, penyusunan buku tersebut merupakan salah satu upaya membangun kesadaran masyarakat untuk ikut mengawal demokrasi, terutama menjelang Pemilu 2029. Menurut dia, pendekatan pendidikan kepemiluan perlu menyesuaikan karakter dan kebiasaan generasi muda.
“Media yang kita gunakan harus adaptif terhadap kebutuhan penggunanya, bukan justru memaksa pengguna menyesuaikan diri dengan media,” kata Najib.
Kerja sama penyusunan buku ini merupakan tindak lanjut perjanjian antara Bawaslu DIY dan FISIPOL UGM yang ditandatangani pada 29 Oktober 2025. Materinya diadaptasi dari Buku Pedoman Pengawasan Partisipatif Pemilu melalui serangkaian diskusi bersama kalangan akademisi.
Wakil Dekan FISIPOL UGM Arie Rudyanto menilai anggapan bahwa Generasi Z apatis terhadap politik tidak sepenuhnya tepat. Persoalannya, kata dia, terletak pada pendekatan komunikasi yang selama ini belum tentu sesuai dengan cara anak muda memahami persoalan politik dan demokrasi.
“Generasi Z bukan apatis, tetapi sering kali bosan dengan pendekatan yang digunakan selama ini. Mereka memiliki bahasa dan cara sendiri dalam membicarakan politik,” ujar Arie.
Menurut Arie, pendekatan yang lebih relevan diperlukan agar anak muda tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga terlibat dalam mengawasi proses demokrasi. Termasuk mengenali berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di ruang digital.
Buku panduan tersebut memuat sejumlah materi, mulai dari pentingnya pengawasan partisipatif, tahapan pemilu, cara melakukan pengawasan, jenis pelanggaran, hingga prosedur pelaporan dugaan pelanggaran. Perhatian khusus juga diberikan pada pengawasan aktivitas di media sosial.
Dalam versi digital, buku tersedia dalam format flipbook yang dapat diakses melalui pemindaian kode batang atau barcode. Pembaca dapat menggunakan fitur pencarian kata, navigasi antarbab, pembacaan audio, serta mengunduh dokumen dalam format PDF. Fitur pembacaan audio disediakan untuk memperluas aksesibilitas, termasuk bagi penyandang tunanetra.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu DIY Umi Illiyina mengatakan, pengawasan pemilu tidak harus dilakukan dengan menjadi pemantau resmi atau mendatangi tempat pemungutan suara.
Menurut dia, tindakan sederhana seperti memeriksa kebenaran informasi dan menghentikan penyebaran berita bohong juga merupakan bagian dari pengawasan demokrasi.
“Menghentikan penyebaran hoaks di ruang digital merupakan salah satu bentuk nyata pengawasan partisipatif,” kata Umi.
Ia mendorong generasi muda lebih kritis dalam menerima, memeriksa, dan menyebarkan informasi. Pengawasan, menurut dia, perlu dilakukan terhadap seluruh proses dan kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi, bukan hanya saat pemungutan suara berlangsung.
Direktur Yayasan LKiS Tri Noviana menambahkan, keterlibatan anak muda membutuhkan ekosistem demokrasi yang memberi ruang bagi mereka untuk belajar, berorganisasi, dan mengambil tindakan. Generasi muda perlu ditempatkan sebagai agen perubahan yang mampu menyebarkan informasi benar sekaligus melawan manipulasi opini dan disinformasi.
Peluncuran buku ini dihadiri jajaran Bawaslu DIY, pimpinan FISIPOL UGM, perwakilan organisasi masyarakat sipil, tim penyusun dan editor, alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif, mahasiswa, serta jajaran Bawaslu kabupaten dan kota se-DIY.
Bawaslu DIY dan FISIPOL UGM berharap buku tersebut tidak berhenti sebagai bahan bacaan. Panduan itu diharapkan digunakan dalam diskusi kampus, pendidikan demokrasi, forum warga, hingga kegiatan komunitas.
Tantangannya adalah memastikan generasi muda tidak sekadar memahami aturan pemilu, tetapi juga bersedia mengambil bagian ketika menemukan pelanggaran. Sebab, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang datang ke bilik suara, tetapi juga oleh seberapa banyak warga yang bersedia mengawasi prosesnya.
SON
Sumber Foto: Heri
Press Release: Tim Humas Bawaslu DIY
