FH UII Soroti Lemahnya Penegakan Hukum Karhutla, Desak Korporasi dan Negara Bertanggung Jawab

Marknews.id, SLEMAN – Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) mendorong pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Akademisi FH UII menilai pertanggungjawaban atas bencana tersebut tidak cukup hanya menyasar pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga harus mencakup korporasi dan pemerintah.

Dorongan tersebut mengemuka dalam diskusi akademik lintas departemen yang diselenggarakan Pusat Studi Kenotariatan Program Magister (PSKPM) dan Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII di Sleman, Rabu (11/11/2026).

Forum tersebut melibatkan akademisi dari Departemen Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, dan Hukum Islam. Mereka membahas persoalan karhutla dari berbagai sudut pandang hukum, mulai dari penentuan pihak yang bertanggung jawab hingga mekanisme pemulihan ekosistem.

Perhatian akademisi tertuju pada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua selama empat bulan terakhir. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Data yang dipaparkan dalam forum tersebut mencatat jumlah kematian akibat karhutla meningkat dari 1.700 orang pada Agustus 2026 menjadi 3.560 orang pada September 2026. Sementara itu, emisi karbon sepanjang Agustus hingga November 2026 meningkat sebanyak 31 juta ton menjadi 239 juta ton.

Selain itu, sebanyak 74 persen lahan yang menjadi objek karhutla berada di kawasan konsesi korporasi, terutama perusahaan perkebunan dan kehutanan.

Angka tersebut menjadi perhatian akademisi karena persoalan karhutla berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam, pengawasan perizinan, perlindungan masyarakat, dan tanggung jawab negara.

Korporasi Tidak Bisa Lepas dari Tanggung Jawab

Pakar hukum pidana FH UII, Ayu Izza Elvany, S.H., M.H., menegaskan bahwa penegakan hukum karhutla tidak boleh berhenti pada individu yang melakukan pembakaran secara langsung.

Menurutnya, perkembangan hukum pidana Indonesia melalui KUHP 2023 memberikan landasan untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Penelusuran hukum juga perlu mencakup pengurus perusahaan, pemegang jabatan fungsional, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana.

Melalui pendekatan Corporate Culture Model, pertanggungjawaban korporasi dapat muncul apabila kebijakan, praktik, atau budaya internal perusahaan memungkinkan terjadinya kebakaran, termasuk melalui pembiaran dan kegagalan menjalankan kewajiban pencegahan.

Dari perspektif hukum perdata, Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H., menjelaskan bahwa korban dapat menggugat individu maupun korporasi melalui mekanisme perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam perkara lingkungan, korban juga dapat menggunakan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak sepanjang persyaratan penerapannya terpenuhi. Prinsip tersebut memungkinkan pertanggungjawaban tanpa harus terlebih dahulu membuktikan unsur kesalahan.

Sementara itu, Ahmad Sadzali, Lc., M.H., dari perspektif hukum Islam mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan berkaitan dengan perilaku manusia. Ia merujuk QS. Ar-Rum ayat 41 yang menjelaskan kerusakan di darat dan laut akibat perbuatan manusia.

Menurutnya, tanggung jawab menjaga lingkungan melekat pada individu, komunitas, dan negara. Korporasi juga tidak semestinya menghindari tanggung jawab dengan menjadikan pekerja lapangan sebagai satu-satunya pihak yang dipersalahkan.

Adapun pakar Hukum Administrasi Negara FH UII, Muhamad Agil Aufa Afinnas, S.H., M.H., menilai pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah karhutla melalui pengawasan perizinan dan pengendalian kegiatan usaha.

Ia menyoroti tata kelola kehutanan yang masih cenderung mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan aspek sosial dan ekologis. Jika kebakaran terus berulang akibat lemahnya pengawasan, pemerintah perlu mengevaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Penegakan Sanksi Harus Menjamin Pemulihan Lingkungan

Selain memperjelas pihak yang bertanggung jawab, akademisi FH UII menyoroti efektivitas penerapan sanksi dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Ayu Izza Elvany menjelaskan salah satu mekanisme penyelesaian perkara korporasi melalui Deferred Prosecution Agreement (DPA). Mekanisme ini memungkinkan korporasi memenuhi kewajiban tertentu, seperti membayar ganti rugi, memulihkan kerusakan lingkungan, dan memperbaiki tata kelola perusahaan.

Namun, penerapan DPA membutuhkan pengawasan dan akuntabilitas publik agar tidak menjadi jalan bagi perusahaan untuk menghindari konsekuensi hukum.

Rizky Ramadhan Baried juga menyoroti persoalan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, pemindahan aset dan pemisahan badan hukum dapat menghambat pemenuhan kewajiban korporasi.

Ia mendorong penggunaan pendekatan single economic entity dan consolidated reporting untuk menelusuri hubungan perusahaan induk, anak perusahaan, serta badan usaha dalam satu kelompok ekonomi.

Masyarakat juga dapat menggunakan mekanisme class action dan citizen lawsuit untuk memperjuangkan hak atas udara bersih serta lingkungan hidup yang sehat.

Dari sisi administrasi negara, Agil menekankan bahwa sanksi terhadap pemegang izin harus memberikan konsekuensi ekonomi yang nyata. Nilai sanksi tidak boleh lebih rendah dibandingkan keuntungan yang perusahaan peroleh dari pelanggaran.

Sementara itu, Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D., pakar hukum lingkungan internasional FH UII, mengingatkan adanya tanggung jawab negara apabila karhutla menimbulkan pencemaran asap lintas batas.

Dalam kerangka State Responsibility, negara yang terbukti melanggar kewajiban internasional dapat menanggung kewajiban pemulihan melalui mekanisme restitusi, kompensasi, maupun satisfaction sesuai karakter pelanggaran.

Namun, penerapan tanggung jawab tersebut di kawasan ASEAN masih menghadapi tantangan, terutama prinsip non-interference dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus.

FH UII Dorong Pembenahan Kebijakan dan Pengawasan Hutan

Akademisi FH UII juga menilai pemerintah perlu membenahi regulasi dan kelembagaan untuk mencegah karhutla berulang.

Pakar Hukum Tata Negara FH UII, Muhammad Addi Fauzani, S.H., M.H., menyoroti perlunya evaluasi terhadap sejumlah regulasi, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Ia menilai pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kehutanan perlu mendapat perhatian. Pemerintah juga membutuhkan parameter kuantitatif yang jelas untuk menentukan status bencana nasional.

Selain itu, Addi mendorong penguatan koordinasi antarlembaga agar penanganan karhutla berjalan terpadu, mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascabencana.

Agil Aufa Afinnas menambahkan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi perizinan kehutanan dan Hak Guna Usaha (HGU), sekaligus memperkuat pengawasan terhadap seluruh pemegang konsesi.

Pengelolaan lahan gambut juga membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah perlu mempertahankan fungsi lindung kawasan gambut dan memperbaiki sistem penilaian PROPER melalui verifikasi independen, bukan hanya mengandalkan laporan perusahaan.

Ia turut menekankan pentingnya memastikan rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) memiliki kewenangan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Dari perspektif hukum Islam, Ahmad Sadzali mengingatkan pemerintah agar mengutamakan pencegahan kerusakan melalui prinsip dar’ul mafasid atau menolak kerusakan sebelum mengejar manfaat.

Ia juga mendorong penerapan prinsip syura atau musyawarah dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat secara bermakna dalam perumusan kebijakan lingkungan.

Sementara itu, Sri Wartini menekankan pentingnya menerjemahkan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement dan Nationally Determined Contribution (NDC) ke dalam kebijakan nasional yang konkret.

Pemulihan Ekosistem Tidak Cukup dengan Ganti Rugi

Dalam pembahasan pemulihan lingkungan, Rizky Ramadhan Baried menegaskan bahwa penyelesaian perkara karhutla harus mengutamakan pengembalian fungsi ekologis hutan.

Menurutnya, pembayaran kompensasi finansial dan rehabilitasi lahan terbakar belum cukup untuk menyelesaikan kerusakan lingkungan. Setiap tuntutan pemulihan perlu memiliki rencana terukur yang memperhitungkan kebutuhan ekologis kawasan terdampak.

Agil Aufa Afinnas juga menyoroti pentingnya kepastian alokasi pembiayaan pemulihan. Keberadaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan sumber daya alam tidak otomatis menjamin dana tersebut kembali untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.

Karena itu, mekanisme pembiayaan perlu memastikan dana pemulihan benar-benar mendukung perbaikan ekosistem.

Akademisi FH UII turut mendorong pemanfaatan instrumen hukum yang tersedia dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2023, khususnya terkait mekanisme penuntutan biaya pemulihan lingkungan.

Selain pemerintah dan korporasi, masyarakat serta perguruan tinggi juga memiliki peran dalam proses pemulihan. Akademisi dapat memberikan keterangan ahli secara pro bono, menyampaikan pendapat hukum melalui amicus curiae, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah.

Masyarakat juga dapat terlibat dalam pengawasan kebijakan dan melakukan gerakan sosial terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan.

Enam Sikap Akademik FH UII untuk Pemerintah

Berdasarkan hasil diskusi lintas departemen, para akademisi FH UII menyampaikan enam rekomendasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pertama, menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap individu dan korporasi yang terlibat dalam karhutla, termasuk pengurus perusahaan, perusahaan induk, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas perusakan lingkungan.

Kedua, mengevaluasi tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan perizinan, pengelolaan kawasan hutan, serta pencegahan dan penanganan karhutla.

Ketiga, memperkuat penegakan hukum pidana, perdata, dan administratif, termasuk efektivitas eksekusi putusan pengadilan serta penelusuran aset korporasi.

Keempat, membenahi regulasi dan kelembagaan melalui evaluasi kebijakan perizinan kehutanan dan perkebunan, penguatan pengawasan, serta pembagian kewenangan pusat dan daerah.

Kelima, menjamin pemulihan ekosistem dan perlindungan masyarakat terdampak melalui rencana pemulihan terukur, pembiayaan yang jelas, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Keenam, memenuhi komitmen internasional Indonesia dalam perlindungan lingkungan dan pengendalian perubahan iklim, termasuk memperkuat kerja sama ASEAN untuk menangani pencemaran asap lintas batas.

Melalui pernyataan sikap tersebut, akademisi FH UII menegaskan bahwa pemerintah harus memperkuat upaya pencegahan, bukan hanya hadir ketika kebakaran terjadi.

Negara perlu memastikan kebijakan, perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum berjalan untuk melindungi kepentingan publik serta menjaga keberlanjutan ekosistem hutan.