Suarakan Pasien Kanker Serviks dan Ibu Nifas, Atika Maulida, Politisi PKN, Minta Pemerintah Kaji Ulang Pajak Pembalut
YOGYAKARTA(04/10/2026)— Desakan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% untuk produk menstruasi kembali digelorakan. Kader perempuan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) DIY sekaligus aktivis kemanusiaan, Atika Maulida, menilai pajak pembalut sangat tidak berpihak pada perempuan, terutama mereka yang sedang berjuang melawan sakit di ruang perawatan.
Sebagai seorang pejuang kanker yang juga aktif mendampingi para pasien, Atika mengaku sangat prihatin melihat realitas di lapangan. Produk menstruasi bukan sekadar kebutuhan bulanan rutin, tetapi juga kebutuhan krusial medis bagi pasien kanker serviks yang sering mengalami pendarahan hebat, serta ibu-ibu pascamelahirkan yang mengalami masa nifas.
“Dalam sehari, pasien kanker serviks yang pendarahan atau ibu yang baru melahirkan bisa menghabiskan berlembar-lembar pembalut. Ini bukan lagi soal estetika atau gaya hidup, melainkan kebutuhan dasar medis dan kemanusiaan. Sungguh menyedihkan ketika kebutuhan se-vital ini justru dibebani pajak seperti barang biasa,” ungkap Atika.
Politisi muda asal Yogyakarta ini menyentil agar para pemangku kebijakan tidak hanya melihat angka dari balik meja kerja. Ia mendorong pejabat pemerintah untuk turun langsung ke rumah-rumah sakit agar bisa melihat secara riil perjuangan para perempuan.
“Terkadang pemerintah harus mau turun langsung ke lapangan agar bisa lebih bijak dan memiliki empati saat mengambil keputusan. Lihat bagaimana ibu-ibu pasien kanker serviks berjuang bertahan hidup dengan segala keterbatasan finansialnya,” tegasnya.
Atika juga menyoroti tren global di berbagai negara yang kini mulai menghapus atau menurunkan period tax (pajak produk menstruasi) sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan.
Melalui kiprahnya di PKN, Atika berharap perjuangan politik perempuan dapat terus diperkuat guna mendorong lahirnya regulasi yang lebih adil dan pro-perempuan di Indonesia.
|
Tahun |
Data yang tersedia |
|---|---|
|
2020 |
36.633 kasus baru (GLOBOCAN) |
|
2021 |
Belum ditemukan angka nasional tahunan yang sebanding |
|
2022 |
36.964 kasus baru dan 20.708 kematian (GLOBOCAN) |
|
2023 |
Estimasi beban sekitar 36.000 kasus baru per tahun |
|
2024 |
Sekitar 34.171 pasien kanker serviks dalam data pelayanan JKN yang diproyeksikan secara nasional |
|
2025 |
Kemenkes menyebut lebih dari 36.000 kasus baru per tahun |
|
2026 |
Data tahunan final belum tersedia |
Sumber: Kemenkes, GLOBOCAN, WHO, dan analisis data JKN
SON
