Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Berikan Klarifikasi Terkait Pemberitaan Dugaan Manipulasi Data Dan Pemalsuan Dokumen
Marknews.id– Menyikapi pemberitaan mengenai laporan dugaan manipulasi data dan pemalsuan dokumen yang diajukan oleh Forum Jihad Islam (FJI) kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo menyampaikan klarifikasi kepada masyarakat agar informasi yang berkembang dapat dipahami secara utuh, proporsional, dan berdasarkan fakta administratif yang berlaku.
Pemerintah Kalurahan Panggungharjo menegaskan bahwa surat yang menjadi objek persoalan merupakan Surat Keterangan Domisili Lembaga (SKDL) yang diterbitkan sebagai bagian dari pelayanan administrasi kepada masyarakat. Surat tersebut merupakan dokumen resmi Pemerintah Kalurahan yang diterbitkan melalui mekanisme administrasi pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kalurahan menjelaskan bahwa Surat Keterangan Domisili Lembaga (SKDL) bukan merupakan dokumen perizinan rumah ibadah. Fungsi surat tersebut semata-mata sebagai keterangan administratif mengenai keberadaan atau domisili suatu lembaga pada lokasi tertentu. Dengan demikian, SKDL tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk pemberian izin pendirian maupun operasional rumah ibadah.
Terkait dengan keabsahan dokumen yang dipersoalkan, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo menegaskan bahwa surat yang ditandatangani oleh Kamituwo atau Kepala Seksi dengan menggunakan stempel resmi Pemerintah Kalurahan serta tercatat dalam register surat merupakan dokumen yang sah sebagai produk pelayanan pemerintahan kalurahan.
Penegasan tersebut sejalan dengan keterangan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul, Hermawan Setiaji. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Bantul, surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dinyatakan sah secara hukum.
“SKDL yang ditandatangani Kamituwo dengan stempel Pemerintah Kalurahan, ada nomor register surat adalah sah meskipun Lurah tidak menandatangani. Karena Kamituwo membantu tugas Lurah dalam pelayanan masyarakat atau kewenangan delegatif,” jelas Hermawan.
Atas dasar tersebut, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo memandang perlu meluruskan berbagai informasi yang menyebut adanya pemalsuan dokumen atau identitas palsu. Pemerintah Kalurahan menegaskan tidak pernah menerbitkan dokumen di luar mekanisme administrasi yang berlaku. Seluruh produk surat-menyurat yang dikeluarkan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kalurahan Panggungharjo juga menghormati langkah hukum yang ditempuh oleh pihak-pihak yang memiliki keberatan terhadap suatu kebijakan atau pelayanan administrasi. Pemerintah Kalurahan meyakini bahwa proses hukum merupakan ruang yang tepat untuk menguji fakta, dokumen, dan dasar hukum secara objektif sehingga tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur di tengah masyarakat.
Melalui klarifikasi ini, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog, keterbukaan informasi, serta penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Pemerintah Kalurahan tetap berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh warga secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Tentang Pemerintah Kalurahan Panggungharjo
Pemerintah Kalurahan Panggungharjo berkomitmen menjalankan fungsi pelayanan publik secara profesional, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat.
