Marknews.id, Yogyakarta – Penayangan video iklan pemerintah yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto di bioskop komersial menuai sorotan tajam publik. Kehadiran iklan tersebut dinilai sejumlah kalangan lebih menyerupai propaganda ketimbang strategi komunikasi publik yang sehat.
Prof. Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), mempertanyakan keputusan pemerintah memilih bioskop sebagai medium sosialisasi. Menurutnya, ruang komersial seperti bioskop tidak ideal untuk menyampaikan program kerja pemerintahan.
“Apakah pemerintah tidak punya cara yang lebih inovatif untuk menyampaikan informasi tentang keberhasilan programnya?” ujar Nyarwi, Kamis (18/9).
Publik Bisa Ragukan Kredibilitas Pesan
Lebih lanjut, Nyarwi menjelaskan bahwa wajar bila publik menilai langkah tersebut sebagai propaganda. Bioskop, kata dia, pada dasarnya adalah tempat untuk menikmati tontonan fiksi, sehingga menyelipkan pesan pemerintah di ruang itu bisa menimbulkan kebingungan.
“Di sini audiens jadi mempertanyakan, apakah program kerja yang disampaikan ini nyata atau sebaliknya,” tambahnya.
Kemiripan dengan Pola Orde Baru
Menurut Nyarwi, pola komunikasi satu arah seperti ini mengingatkan pada cara pemerintah di masa Orde Baru. Publik hanya menerima pesan tanpa ruang untuk berdialog.
“Kenapa pemerintah nyaman menggunakan pola komunikasi seperti ini? Saya kira ini termasuk dalam bentuk propaganda,” tegasnya.
Ia menilai pola komunikasi yang tidak transparan justru berpotensi menimbulkan sinisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal, di tengah berbagai isu yang tengah dihadapi, Presiden Prabowo justru memerlukan dukungan publik yang luas.
“Saya kira tim dari Presiden harus lebih inovatif dalam melakukan komunikasi publik,” sarannya.
Soroti Etika Konsumen
Tak hanya soal pola komunikasi, Nyarwi juga menyoroti aspek etika dalam penggunaan ruang komersial seperti bioskop untuk kepentingan propaganda. Ia menekankan pentingnya kesadaran akan hak-hak konsumen di era demokrasi.
“Di era masyarakat demokrasi, penting bagi setiap pihak, baik itu pengelola bioskop maupun pemerintah, untuk mengerti hak dari konsumen,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan