Marknews.id , Jakarta – Aliansi Ekonom Indonesia melontarkan desakan keras kepada pemerintah untuk segera menghentikan berbagai program populis yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta mengancam stabilitas fiskal. Desakan ini disampaikan dalam konferensi pers daring melalui aplikasi Zoom, Senin (9/9).
Aliansi menekankan perlunya mengembalikan proses pengambilan kebijakan ke jalur teknokratis dan berbasis bukti (evidence-based policy). Mereka menyebut sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, kebijakan hilirisasi yang tidak transparan, subsidi dan kompensasi energi, hingga Danantara sebagai langkah populis yang berisiko tinggi.
“Populisme fiskal hanya memberi euforia jangka pendek, tapi meninggalkan lubang besar dalam fiskal negara. Jika dibiarkan, ini bisa menyeret Indonesia ke arah krisis,” tegas Dr. Bima Santosa, ekonom senior dan juru bicara Aliansi Ekonom Indonesia.
Selain soal fiskal, Aliansi juga mendesak agar pemerintah memperbaiki kualitas institusi, membangun kepercayaan publik, dan menyehatkan tata kelola penyelenggaraan negara maupun demokrasi. Menurut mereka, pemberantasan konflik kepentingan dan praktik perburuan rente harus menjadi prioritas agar Indonesia tidak terjebak dalam stagnasi ekonomi.
“Institusi yang lemah hanya akan memperparah defisit kepercayaan publik. Tanpa tata kelola yang sehat, demokrasi bisa tercederai dan ekonomi sulit tumbuh inklusif,” ujar Bima.
Dalam sesi tanya jawab, para ekonom anggota Aliansi menjawab berbagai pertanyaan terkait alokasi anggaran, strategi menjaga pertumbuhan inklusif, hingga langkah konkret untuk memperkuat institusi. Mereka menegaskan bahwa disiplin fiskal, transparansi, dan tata kelola yang baik merupakan kunci utama menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan