MARKNEWS.ID , YOGYAKARTA – Pemerintah daerah diminta untuk lebih serius dalam menangani persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dengan langkah awal membangun basis data yang valid terkait sebaran masyarakat miskin di wilayahnya.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyikapi rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) DIY yang menunjukkan angka kemiskinan masih berada pada level 10,23 persen atau sekitar 425,82 ribu jiwa per Maret 2025.
“Ada baiknya juga jalankan sensus atau cacah jiwa, sehingga nama dan alamat mereka yang miskin tercatat. Alokasi anggaran bisa terserap, tepat sasaran, ini butuh kerja keras pemerintah daerah,” ujar Eko Suwanto saat ditemui, Minggu (3/8/2025).
Menurutnya, data yang akurat akan menjadi fondasi penting dalam menyusun program-program pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
“Sesuai tugas konstitusional, di UUD 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Angka kemiskinan DIY dan kesenjangan pendapatan warga DIY butuh solusi kebijakan yang tepat,” lanjut politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
BPS mencatat, garis kemiskinan di DIY pada Maret 2025 mencapai Rp626.363 per kapita per bulan. Dari angka tersebut, Rp457.221 (73 persen) dialokasikan untuk kebutuhan makanan, sedangkan sisanya Rp169.142 (27 persen) untuk kebutuhan non-makanan.
Selain kemiskinan, indikator ketimpangan atau gini rasio juga menunjukkan perbedaan mencolok antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perkotaan, gini rasio tercatat naik menjadi 0,434 dibandingkan September 2024 (0,429), meskipun masih lebih rendah dari Maret 2024 (0,440). Sementara di pedesaan, tercatat penurunan menjadi 0,334 dari 0,355 pada September 2024.
Menanggapi hal ini, Eko menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan anggaran terhadap kelompok rentan. Ia menyarankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Keistimewaan (Danais) diarahkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perkotaan butuh perhatian, alokasi APBD juga Danais perlu diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, tidak ada kata lain, masih butuh kerja keras tangani kemiskinan dan atasi kesenjangan ekonomi,” tegas Eko yang juga merupakan alumni Magister Ekonomika Pembangunan UGM.
Dengan pendekatan berbasis data yang kuat, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih presisi dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, sekaligus memperkecil ketimpangan ekonomi antardaerah di DIY.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan