Maaf, Ini NU, Bung !

Oleh : Mufid Rahmat, mantan Ketua PW. GP. Ansor Jateng

 

Jam’iyyah Nahdlatul Ulama (NU), sebentar lagi akan melaksanakan Muktamar ke 34, di Lampung. Ada yang memprediksi, perhelatan lembaga tertinggi organisasi tersebut akan berlangsung dinamis, bahkan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan kegiatan serupa sebelumnya, di Jombang, Jawa Timur. 

 Aroma kontestasi sudah mulai terasa seiring ramainya isu yang dikumandangkan, seperti dikotomi PMII – HMI, Palestina – israel dan isu primordial lainnya. Peniup atau pelontar isu-isu tersebut sahut menyahut sehingga suaranya nyaring dan memekakkan telinga.

Mereka bak para profesional di bidangnya yang mahir dan fasih melakukan kerja kerja “politik”, dari pembentukan opini sampai penggalangan suara. Bahkan, tidak menutup kemungkinan munculnya broker-broker yang berorientasi pragmatisme. 

Subjektivitas saya sebagai aktivis yang puluhan tahun bergumul dengan NU, sejatinya para kandidat Ketua Umum PBNU bersikap rileks dan jauh dari ambisi untuk tampil sebagai winner dalam kontestasi, apalagi menempuh cara yang tidak sesuai dengan tradisi NU. 

Mereka bukan petarung yang bernafsu untuk mengalahkan rivalnya, dengan membabi buta. Sebab, mereka tampil dibarengi niat fastabiqul khoirot dalam konteks perkhidmatan. Mereka juga bukan politisi yang kemaruk jabatan dan memiliki agenda bagi bagi kedudukan setelah menang. 

Tetapi, mereka adalah ulama yang tampil sebagai qodatul ummah atau pelayan umat, yaitu alladzina yandluuruna ila ummah bi ‘ainil rohmah atau yang selalu memanusiakan manusia penuh kasih sayang. 

Tetapi, kandidat yang ulama tersebut, dikhawatirkan akan tergoda oleh para pendukung dan simpatisannya lengkap dengan berbagai motifnya. Watak kiai yang selalu husnudzon, dibreakdown 

oleh pendukung dan simpatisannya menjadi materi atau narasi yang provokatif dan intimidatif. 

Lebih-lebih mereka mayoritas para pendengung dan out sider yang tidak memiliki hak suara. Demikian pula, pimpinan wilayah terjerumus pada sikap menghegemoni pengurus cabang. Seolah pengurus wilayah memiliki hak memaksa atau mengharuskan para pengurus cabang untuk satu suara dengannya. Bagi cabang yang tidak patuh, dikenai pasal subordinasi dan diancam diberikan sanksi. 

 

Kerja Politik

 

NU adalah jam’iyyah diniyyah bukan partai politik. Karenanya bentuk kerja kerja politik dalam proses suksesi kepemimpinan, selain tidak relevan juga sangat berisiko. Taruhannya sangat mahal dan jika terjadi kerusakan, maka recoverynya membutuhkan waktu yang relatif lama.

 NU memiliki tradisi yang humanis dan friendly dalam proses suksesi kepemimpinan. Bahkan, dalam tradisi lama, banyak tokoh yang tidak bersedia dicalonkan dan didukung, apalagi bersaing dalam pemilihan. Misalkan ada yang akhirnya bersedia, maka dia akan berikrar sebagaimana Abu Bakar ketika diangkat sebagai kholifah.

Sementara itu bentuk kerja politik berorientasi pada kemenangan dan kekuasaan. Bahkan dikenal istilah machiavellism dalam merebut kekuasaan. Karenanya, selain memunculkan intrik dan sejenisnya juga mengakibatkan dendam dan luka.

Inti dari kerja model politik adalah membuat mungkin sesuatu yang kurang atau tidak mungkin dan membuat tidak mungkin sesuatu yang mungkin. Dan ini biasanya dilakukan oleh sejumlah politisi. 

Setidaknya ada dua Muktamar NU yang diduga “diboncengi” kerja-kerja model politik, yaitu Muktamar Cipasung dan Muktamar Jombang. Muktamar Cipasung ditengarai adanya dugaan intervensi pemerintah pada saat itu. Abu Hasan yang secara figural dirasa kurang atau tidak mungkin menjadi Ketua Umum PBNU, karena berbagai pertimbangan, ternyata mampu nyaris mengalahkan KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang secara figuran sangat kuat. 

Dari sini setidaknya, jika dikehendaki dan dikondisikan, tokoh atau figur yang sangat berkualitas tidak ada jaminan terpilih dan menang. Muktamar ke 33 di Jombang juga mencatat sejarah baru sekaligus menyisakan persoalan yang belum clear 100 persen sampai sekarang. Proses Muktamar berlangsung panas dan berlarut-larut.

Ada amarah yang dibarengi teriakan keras, ada hujatan sampai ada tetesan air mata ulama kharismatik. Lantunan sholawat Nabi yang dikumandangkan sejumlah peserta tidak mampu meredam emosi sejumlah peserta. Hal tersebut berbeda dengan Muktamar di Krapyak, Yogyakarta. Di situ, sholawat Nabi ampuh meredam emosi sejumlah peserta.

Muktamar Jombang juga melahirkan polarisasi dan terjadinya disharmoni serta istilah istilah baru, seperti NU Khittah, NU Garis Lurus dan sebagainya. 

Ekses seperti itu tidak boleh dianggap sederhana. Juga tidak bisa dimaknai sebagai hal baru sebagai konsekuensi logis dari dinamika organisasi. Itu adalah hal baru ( al jadid) yang tidak ashlah. 

 

Pembelokan Haluan

 

Kerja model politik sangat dimungkinkan dibarengi dengan muatan politik. Muatan politik inilah yang dikhawatirkan membelokkan biduk jam’iyyah. Karena secara teori forum Muktamar 

memungkinkan dilakukan perubahan konstitusi organisasi, setidaknya melahirkan keputusan yang pro politik praktis, setidaknya mendorong NU inblock terhadap parpol tertentu. 

Mencermati sekilas fenomena yang bisa ditangkap dari sedikit statemen KH. Said Aqil dan KH. Yahya Cholil Staquf, ada perbedaan orientasi politik dari keduanya. KH. Said terkesan lebih kooperatif terhadap partai politik, setidaknya terlihat dari relasinya dengan parpol tertentu, bahkan Sekjennya seorang politisi.

 

Tidak bisa dipungkiri bahwa NU sangat seksi bagi parpol, karena melimpahnya basis massa. Apalagi misal ada semacam political will untuk mendukung parpol tertentu dengan membuat hujah siyasiyah yang disandarkan pada aspek historis dan kedekatan emosional. 

Dimungkinkan parpol yang mengendorse kandidat tertentu akan mencari modus seolah-olah concern terhadap NU. Tapi, jika berhasil mendapatkan ruang dan peluang akan “menunggangi” jam’iyyah untuk kepentingan politiknya.

Sementara KH. Yahya Cholil Staquf terkesan ingin menegakkan netralitas NU secara murni dan konsekuen. Sikap politik equa distance terhadap semua parpol akan semakin dipertegas.

Kiai Yahya Staquf juga secara terang benderang menginginkan tidak ada calon Presiden Indonesia dari NU untuk Pilpres mendatang. Tentunya, akan membiarkan politisi atau kader NU yang menjadi calon Presiden secara pribadi. Sepertinya, dia ingin menempatkan NU pada maqom di atas parpol.

Tidak bisa dipungkiri persoalan netralitas dan sikap kembali ke khittah masih berjalan dinamis. Meski secara yuridis tafsir tentang khittah dinyatakan sudah final, masih saja ada yang mencoba membuat tafsir baru untuk kepentingannya.

Sahal Mahfudz (almaghfur lahu) dalam kapasitasnya sebagai Rois ‘Aam PBNU berulang kali memperingatkan tentang tafsir kembali ke khittah. Dijelaskannya, tafsir tentang khittah sudah selesai dan tidak perlu tafsir baru. 

Seperti diketahui, beliau adalah top leader NU yang jauh dari hiruk pikuk politik praktis atau politik kekuasaan. Beliau istikamah menjaga dan mengamalkan khittah. Beliau tidak tertarik jabatan pemerintahan. 

Meminjam istilah Prof. Sumanto al Qurtubi, beliau termasuk katagori ulama asketis, yaitu ulama yang memilih mengurusi umat, menjahui hingar bingar politik praktis dan istikamah mulang ngaji. 

Kiai Yahya Cholil Staquf, barangkali akan mengikuti jejak Kiai Sahal Mahfudz. Tentunya dalam waktu yang sama melakukan perbaikan manajemen.

Sebagai ulama yang juga mafhum dunia politik, kiai Yahya Staquf, barangkali memiliki memori yang baik tentang Pilpres yang melibatkan KH. Hasyim Muzadi (almaghfur lahu) yang saat itu berpasangan dengan Hj. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum parpol terbesar. Kiai Hasyim Muzadi yang saat itu menjadi Ketum PBNU tidak dicalonkan oleh parpol yang notabene mengaku sebagai anak kandung NU. 

Sulit mengambil konklusi, dalam konteks tersebut, apakah Kiai Hasyim Muzadi sebagai korban politik atau mengalami kecelakaan politik. Subyektifitas saya, korban atau kecelakaan sama sama merugikan dan menyedihkan. 

Netralitas NU adalah ikhtiar untuk menyelamatkan Organisasi dari kemungkinan menjadi korban atau kemungkinan kecelakaan, termasuk bagi basis struktural. Karena itu, kerja model politik yang dilakukan para pendukung kandidat perlu dicermati dan dihindari. Ingat, ini adalah NU yang memiliki jarak yang sama dengan semua parpol dan masalah afiliasi warga diserahkan kepada individu.

Muktamar NU bukan proyek politik yang sarat dengan intrik dan membuka privasi kandidat secara vulgar.

 

FULL

 

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar