Sukamta PKS: Pemerintah Harus Bantu Pers Agar Produktif dalam Diseminasi Informasi Covid-19

MARKNEWS.ID, Jakarta – Anggota Komisi 1 DRR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menyatakan pemerintah harus memberikan perhatian dan membantu usaha pers yang juga ikut terdampak pandemi virus corona.  Agar mereka  mampu bertahan dan terus produktif dalam membantu pemerintah melakukan diseminasi informasi Covid-19 kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Sukamta melalui pesan tertulis Sabtu malam, 16 Mei 2020.

“Pers ini punya peran penting dalam pandemi Covid-19 mulai dari diseminasi informasi, edukasi kepada masyarakat,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

Pers punya peran penting dalam pandemi Covid-19 mulai dari desimilasi informasi, edukasi kepada masyarakat hingga perang melawan hoaks. Tanpa bantuan pers, berbagai informasi pemerintah

tidak akan sampai ke masyarakat luas.

Maka dari itu, lanjut Sukamta, pemerintah harus membantu usaha pers yang terdiri dari perusahaan mediacetak, media elektronik, dan

kantor berita. Sebagian usaha pers ini sebelum pandemi datang sudah kesulitan karena adanya perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi lewat media elektronik. 

Sukamta mengingatkan, sebagaimana skema pemerintah untuk membantu UMKM dan dunia usaha, juga perlu lakukan langkah yang sama kepada usaha pers.

“Pemerintah bisa berikan relaksasi pajak hingga mengajak usaha pers dalam kerjasama penyampaian informasi mengenai program, aktivitas dan hal lain terkait Covid-19. Tentunya segala hal bantuan terhadap pers harus tetap memperhatikan asas ketaatan hukum dan kepatutan masyarakat,” ia menjelaskan.

Menurut Sukamta, hal ini perlu dilakukan pemerintah, mengingat pers sebagai pilar keempat dari demokrasi harus bisa menjaga independensi dengan pemerintah dengan tetap mengedepankan kodeetik jurnalistik.

“Kita tahu selama masa pandemi Covid-19 pers telah banyak berperan dalam membangun kesadaran publik,” kata dia.

Namun demikian Sukamta mengingatkan bahwa bantuan pemerintah terhadap usaha pers jangan sampai membuat pers menjadi tumpul, hilang daya kritis terhadap pemerintah.

Dalam kondisi krisis akibat pandemi seperti ini menurut Sukamta peluang penyimpangan dari sisi kebijakan dan anggaran semakin besar akibat diskresi

aturan yang dapat memicu moral hazard penyelenggara negara. Maka di sini pers punya peran penting menjadi saluran masyarakat untuk ikut mengkritisi kebijakan yang menyimpang.

Namun demikian terkadang pers hanya menyambungkan suara dari pemerintah tanpa memberikan pembanding yang kuat. Khususnya konten media straight news yang mungkin lebih banyak digemari masyarakat dan itu menguntungkan bagi media. 

“Tentu akan kita harap pers juga menyajikan konten-konten berita yang mengupas secara mendalam sehingga punya nilai edukasi yang bermanfaat ke publik,” kata dia.

FULL

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar