Sudirman Said Puji Penyelenggaraan Bedah Visi dan Misi Capres di UGM


MARKNEWS.ID, Yogyakarta-Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said memberikan apresiasi kepada Universitas Gadjah Mada ( UGM ).  Khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), yang menggelar dialog interaktif membedah visi dan misi Capres dan Cawapres 2019, Rabu, 30 Januari 2019.

Ia berharap kegiatan seperti ini ditiru oleh kampus lain. Karena sangat positif dan waktu penyampaian dialog tidak dibatasi seperti debat di televisi.


“Ini kegiatan positif,  karena merupakan bentuk pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan begini kalangan kampus bisa mengkritisi sekaligus memberi masukan-masukan terhadap program kerja yang akan dijalankan para kandidat jika terpilih nanti,” kata  Sudirman usai acara dialog membedah visi dan misi Capres dan Cawapres 2019 di Auditorium Fisipol, UGM, Yogyakarta, Rabu, 30 Januari 2019.

Sudirman berharap, kampus-kampus besar lainnya juga mengikuti langkah UGM yang memberi ruang untuk mendiskusikan secara ilmiah visi dan misi capres dan cawapres. Bukan sebaliknya yang menutup diri dari kegiatan seperti itu.  Karena acara sangat ilmiah dan tidak melanggar aturan kampus. Namun justru mencerahkan mahasiswa dan peserta dialog lainnya.

“(Kampus) bukan menutup diri, pikiran-pikiran para kandidat tidak mendapat ujian secara ilmiah dari kalangan terpelajar,”  kata dia.

Sudirman yang pernah ditolak dalam diskusi di UGM berpendapat, meski tidak dihadiri langsung oleh para kandidat, bedah visi dan misi capres di kampus bisa lebih mengelaborasi pikiran dan program yang ditawarkan. Pasalnya, mereka yang dikirim dalam acara tersebut adalah mereka yang ikut terlibat langsung dalam penyusunan visi dan misi tersebut.  

“Karena waktunya juga lebih panjang dibanding debat resmi yang digelar penyelenggara Pemilu, tim yang mewakili kandidat bisa menjelaskan lebih rinci program kerja kandidat. Hal ini kan tidak bisa dilakukan di debat resmi, karena waktunya terbatas,” kata dia.

Menurut Sudirman, jika langkah UGM ini diikuti kampus-kampus lain akan membawa dampak yang baik bagi penyelenggaraan Pilpres. Karena selain masyarakat mendapat sosialisai program kerja, juga ada semacam ujian terhadap program itu masyarakat ilmiah.

“Semoga langkah UGM ini menginspirasi kampus-kampus lain untuk menyelenggarakan acara serupa agar semakin banyak masyarakat intelektual yang menguji visi dan misi capres,” kata Sudirman.

Tema yang dibahas dalam acara bincang-bincang itu  adalah soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dalam kesempatan ini, TKN Jokowi-Ma’ruf diwakili oleh Arsul Sani dan Trimedya Panjaitan, sementara BPN Prabowo-Sandi diwakili Bambang Widjojanto dan Surya Imam.

“Acara ini berangkat dari kegelisahan kita semua bagaimana membangun demokrasi Indonesia jadi lebih baik, lebih berkualitas,” kata Dekan FISIPOL UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto.



Kegiatan ini menurutnya diselenggarakan sebagai salah satu sarana pendidikan politik bagi civitas akademika serta masyarakat umum untuk mengetahui visi misi dari para calon.  Serta memberikan kesempatan pada masyarakat untuk turut memberikan masukan pada program kedua pasangan calon.


“Kita tidak ingin demokrasi hanya menghasilkan noise atau kebisingan, tapi terkonversi menjadi voice, aspirasi yang bisa mengarahkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik,” kata dia.



Arsul Sani yang mendapat giliran pertama untuk memaparkan visi misi membacakakan sejumlah poin visi misi pasangan Jokowi-Ma’ruf. Ia juga menyebutkan hal-hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan yang dipimpin Jokowi dalam 4 tahun terakhir, yang akan dilanjutkan jika Jokowi kembali terpilih menjadi presiden.

“Karena Jokowi adalah petahana, maka kuncinya adalah telah dan akan, apa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan ke depan,” kata Arsul.



Sementara itu, Bambang mewakili BPN Prabowo-Sandi melontarkan beberapa kritikan terhadap kinerja pemerintahaan saat ini yang dipimpin Jokowi, salah satunya terkait lama penahanan tersangka terorisme yang mencapai 21 hari.

“Ini ada potential abuse of power, bisa jadi pelanggaran HAM kalau tidak dikontrol secara ketat,” kata mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar