Ribuan Warga Belum Rekam KTP, DPRD Minta Kantor Kecamatan Jadi Pusat Layanan


Komisi A saat mengunjungi Kantor Kecamatan Depok, Sleman, Kamis, 23 Januari 2020

MARKNEWS.Id, Yogyakarta – Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih ada ribuan warga yang belum melakukan rekam KTP elektronik.   Dari total penduduk DIY 3.645.487 orang terdapat wajib KTP sebanyak 2.790.485 orang. Dari sejumlah itu sebesar 2.781.908 atau 99,69 persen sudah melakukan perekaman e-KTP. 

“Masih ada 8.577 orang atau 0.31 persen  belum lakukan perekaman KTP elektronik,” kata Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, Kamis, 23 Januari 2020.

Saat kunjungan ke kantor kecamatan Depok, Sleman,  para anggota DPRD DIY mendapatkan informasi bahwa data per 31 Desember 2019 masih ada 8.577 orang belum lakukan perekaman KTP elektronik. Dari sejumlah itu, di Sleman ada 2.581, Kulonprogo 3.509, Bantul 1.199, Gunungkidul 216 dan Yogyakarta 1.072 orang. 

Pemda DIY berkoordinasi dengan Dispendukcapil Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan perekaman dan masyarakat kita ajak untuk aktif melakukan pendaftaran dan perekaman KTP elektronik.

Kunjungan lapangan juga dihadiri seluruh pimpinan dan anggota Komisi A DPRD DIY di antaranya Retno Sudiyanti, Bambang SM, Sudaryanto, M. Syafii, M Hifni, Siti Nurjanah, KPH Purboniningrat, Heri DP, Steven Handoko, Sutemas dan  beserta Biro Tapem DIY. 

Selain pelayanan perekaman KTP elektronik, Eko merekomendasikan Pemda dapat meningkatkan layanan kependudukan bagi masyarakat. Selain layanan KTP elektronik, Akta Kelahiran yang sudah bagus. 

“Saat ini masih  ada layanan kependudukan harus ke Dispendukcapil. Sesuai amanat Perda 9/2015 seluruh layanan kependudukan untuk menjamin masyarakat memiliki dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting misalnya akta kelahiran, KIA, KTP, KK, akta kematian dan lain lainnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Pasal 6 Perda 9/2015 Pemda harus menjadikan Kecamatan sebagai pusat layanan kependudukan. Hal ini untuk memudahkan layanan bagi masyarakat. Pemda dapat bentuk UPTD instansi pelaksana di setiap Kecamatan,” tegas   Eko Suwanto, politikus PDI Perjuangan ini.

Pelayanan kependudukan secara maksimal di tiap kecamatan perlu diupayakan, dengan harapan pelayanan publik urusan kependudukan bisa lebih baik lagi. 

“Pendataan penduduk pun menjadi penting. Dimulai dari perekaman e-KTP ini”, tambah Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi.

Karena itu, lanjut Suwardi, Komisi A DPRD DIY siap memberikan dukungan kepada pemda DIY agar implementasi pelayanan sesuai amanat Perda No 9/2015 bisa maksimal. Komisi A DPRD DIY juga mendorong pemda DIY agar memiliki big data kependudukan. 

“Data kependudukan ini penting. Dari wajah data kependudukan kita harapkan juga bisa melihat wajah data kependudukan untuk pembangunan daerah, penganggaran dan demokrasi,” kata  Eko Suwanto yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta ini.

FULL

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar