Politikus Golkar Yogya Tolak Percepatan Munas


Gandung Pardiman (ist)

MARKNEWS.ID, Yogyakarta – Politikus Golongan Karya (Golkar) Daerah Istimewa Yogyakarta menolak adanya wacana mempercepat musyawarah nasional (munas). Gandung Pardiman, anggota DPR RI ini juga menolak  partainya gagal pada pemilu 2019 karena perolehan suara menurun.

“Dengan tegas saya menolak usulan percepatan munas partai Golkar Juli mendatang. Tidak ada alasan untuk percepatan munas yang  digagas oleh sejumlah kader,” kata Gandung yang menjabat sebagai  Wakil Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kerja Gotong Royong ( MKGR ) ini, Selasa, 28 Mei 2019.

Seharusnya, kata dia, para kader Golkar bersyukur atas prestasi pada pemilu 2019 ini yang memperoleh 85 kursi di DPR RI dan terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan.

Sejumlah kader Partai Golkar menyatakan kecewa terhadap hasil perolehan suara Partai Golkar dalam pemilu legislatif 2019. Perolehan suara Partai Golkar menurun jika dibandingkan pada pemilu 2014. Maka muncul usulan agar Munas Golkar dipercepat pada bulan Juli 2019 dari rencana semula bulan Desember 2019.


Gandung Pardiman mengatakan dirinya mendukung dan mengusulkan munas Golkar digelar sesuai regulasi yakni pada bulan Desember 2019. Peroleh suara  Golkar ini sudah cukup baik jika mengingat dinamika yang sangat tinggi sebelum pemilu dengan tingkat keterpurukan partai. Sebab beberapa tahun terakhir banyak masalah hukum yang menimpa politisi Golkar. Seperti mantan ketua umum Golkar Setya Novanto dan Idrus Marham (mantan sekretaris jenderal) yang terjerumus kasus korupsi.


“Kita tahu beberapa pimpinan dan kader partai Golkar tersangkut masalah hukum yang dikhawatirkan memperpuruk perolehan Partai Golkar di Pemilu 2019, tapi perolehan Golkar masih tinggi. Menurut teori politik,  seharusnya perolehan Golkar sangat jeblok. Tetapi hasilnya, perolehan kursi di DPR RI Partai Golkar masih mampu mengalahkan Partai Gerindra yang mempunyai capres dan cawapres,” kelas Gandung.

Sebagai kader Golkar, kata  Gandung, seharusnya memberi apresiasi kepada DPP Partai Golkar di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto dan seluruh pengurusnya serta semua calon legislator.  Meski sejumlah kader Golkar terlilit masalah hukum yang merugikan nama Partai Golkar tetapi pada pemilu 2019 perolehan Partai Golkar masih tinggi dan perolehan kursi di DPR RI terbanyak kedua dibawah PDIP.


“Saya  ingat hasil survei litbang dari sebuah media cetak nasional yang meliris golkar pada kisaran 6 persen dan berada di papan partai tengah. Namun pelan tapi pasti di bawah pimpinan ketua umum Airlangga Hartarto Golkar  memperoleh 85 kursi di DPR RI dengan perolehan suara 12,31 persen dengan kenaikan 6.31 persen. Ini adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri,” kata dia.


Gandung Pardiman menambahkan strategi yang perlu kita bangun sekarang ini adalah bagaimana merebut kursi ketua MPR  dan penempatan kader golkar di kementerian strategis dengan jumlah yang signifikan. Hal itulah yang seharusnya dipikirkan sekarang ini,bukannya mengobok – obok munas dipercepat.
Kalau mulai sekarang ini Partai Golkar solid maka pemilu 2024 nanti pasti mampu meraih sukses kembali.

Anggota Komisi VII DPR RI ini menyatakan Azis Samuel (politikus Golkar) telah melakukan pembohongan publik dengan menyebut 25 DPD mendukung percepatan munas. Kebohongan publik ini bisa menjadi masalah hukum.

“Oleh karena itulah saya minta pernyataan tersebut dicabut daripada berkepanjangan,” kata  Gandung.

FULL

Tinggalkan komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Harus diisi *

0 komentar